DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 November 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Garut

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Bank Perkreditan Rakyat Garut yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Garut Hasil Konsolidasi 9 (sembilan) PD. BPR sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Garut Hasil Konsolidasi 9 (sembilan) PD. BPR, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 3
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
13.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
14.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GARUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BPR dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 4
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
7.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
8.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut yang selanjutnya disingkat Perumda BPR Garut adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9.Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Garut.
10.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda BPR Garut.
11.Direksi adalah Direksi Perumda BPR Garut.
12.Pegawai adalah pegawai Perumda BPR Garut yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi.
13.Kantor Cabang yaitu Kantor Perumda BPR Garut yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat Perumda BPR Garut dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
14.Kantor Kas yaitu Kantor Perumda BPR Garut yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
15.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
16.Daftar Penilaian Kinerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB II

PEMBENTUKAN BPR GARUT

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Garut Hasil Konsolidasi 9 (sembilan) PD. BPR sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Garut Hasil Konsolidasi 9 (sembilan) PD. BPR, diubah namanya menjadi Perumda Bank Perkreditan Rakyat Garut.

Pasal 3

Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, Perumda BPR Garut dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, dan Kegiatan Pelayanan Kas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

BAB III

MODAL

Pasal 4

Modal Perumda BPR Garut merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari:

a.modal dasar; dan
b.modal disetor.

Pasal 5

(1)Modal dasar Perumda BPR Garut sebagaimana dimaskud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2)Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b telah disetor Pemerintah Daerah Kabupaten adalah sebesar Rp25.435.626.540,21 (dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah dua puluh satu sen).
(3)Pemenuhan sisa kewajiban pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten.
(4)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui:
1. a.investasi jangka panjang; dan/atau
2. b.penyertaan modal barang milik daerah (aset).
(5)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap sesuai kebutuhan Perumda BPR Garut berdasarkan kemampuan keuangan Daerah yang besarannya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, apabila modal dasar sudah terpenuhi dan/atau ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 6

(1)Perumda BPR Garut berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
(2)Kantor Cabang, Kantor Kas, dan Kegiatan Pelayanan Kas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di wilayah Kecamatan atau daerah lainnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. 6

Pasal 7

Perumda BPR Garut mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perbankan sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perumda BPR Garut mempunyai fungsi:

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
b.pemberian kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
c.pelaksanaan kerjasama Perumda BPR Garut dengan lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
d.penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
e.membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.membantu Pemerintah Desa di wilayah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan fungsi kas Desa dan sebagai penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.melaksanakan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ORGAN

Pasal 9

Organ Perumda BPR Garut terdiri dari:

a.Bupati;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi. 7

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Bank Perkreditan Rakyat Garut yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Garut Hasil Konsolidasi 9 (sembilan) PD. BPR sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Garut Hasil Konsolidasi 9 (sembilan) PD. BPR, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 3
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
13.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
14.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GARUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BPR dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 4
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
7.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
8.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut yang selanjutnya disingkat Perumda BPR Garut adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9.Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Garut.
10.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda BPR Garut.
11.Direksi adalah Direksi Perumda BPR Garut.
12.Pegawai adalah pegawai Perumda BPR Garut yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi.
13.Kantor Cabang yaitu Kantor Perumda BPR Garut yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat Perumda BPR Garut dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
14.Kantor Kas yaitu Kantor Perumda BPR Garut yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
15.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
16.Daftar Penilaian Kinerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB II

PEMBENTUKAN BPR GARUT

Pasal 2

Pasal 3

Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, Perumda BPR Garut dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, dan Kegiatan Pelayanan Kas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

BAB III

MODAL

Pasal 4

Modal Perumda BPR Garut merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari:

a.modal dasar; dan
b.modal disetor.

Pasal 5

(1)Modal dasar Perumda BPR Garut sebagaimana dimaskud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2)Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b telah disetor Pemerintah Daerah Kabupaten adalah sebesar Rp25.435.626.540,21 (dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah dua puluh satu sen).
(3)Pemenuhan sisa kewajiban pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten.
(4)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui:
1. a.investasi jangka panjang; dan/atau
2. b.penyertaan modal barang milik daerah (aset).
(5)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap sesuai kebutuhan Perumda BPR Garut berdasarkan kemampuan keuangan Daerah yang besarannya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, apabila modal dasar sudah terpenuhi dan/atau ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 6

(1)Perumda BPR Garut berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
(2)Kantor Cabang, Kantor Kas, dan Kegiatan Pelayanan Kas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di wilayah Kecamatan atau daerah lainnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. 6

Pasal 7

Perumda BPR Garut mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perbankan sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perumda BPR Garut mempunyai fungsi:

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
b.pemberian kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
c.pelaksanaan kerjasama Perumda BPR Garut dengan lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
d.penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
e.membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.membantu Pemerintah Desa di wilayah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan fungsi kas Desa dan sebagai penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.melaksanakan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ORGAN

Pasal 9

Organ Perumda BPR Garut terdiri dari:

a.Bupati;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi. 7