DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang:Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Azas; Penyelenggara Perizinan dan Nonperizinan; Hak Kewajiban dan Larangan; Kewajiban Penyelenggara; Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan; Tata Cara Pelayanan; Rekomendasi; Duplikat Izin Dan Pengesahan Salinan Izin; Pengaduan Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Gayo Lues Tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kabupaten Gayo Lues. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tamabahan Lembaran Repulik Indonesia Nomor 4179);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang........../-2- 2
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
9.Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55);
10.Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
11.Qanun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Gayo Lues, Lembaran Daerah Nomor 15. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES Dan BUPATI GAYO LUES

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3.Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
5.Organisasi Penyelenggara adalah perangkat Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
6.Perangkat Kabupaten adalah sekretariat, dinas, badan, kantor, dan kecamatan di Kabupaten.
7.Penyelenggaraan Perijinan Terpadu Satu Pintu disebut dengan P2TSP adalah Penyelenggaraan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues.
8.Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues.
9.Tim Kerja Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur SKPK yang terkait, yang berwenang melaksanakan pemeriksaan lapangan dan memberi rekomendasi mengenai diterima atau ditolak suatu permohonan perizinan.
10.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha.
11.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12.Non perizinan adalah surat keterangan atau rekomendasi yang dibutuhkan untuk keperluan tertentu.
13.Penyelenggaraan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi Pemerintah Kabupaten yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan Pemerintah Kabupaten.
14.Pedoman........../-4- 4
14.Pedoman Prosedur Tetap/Standard Operating Prosudur (SOP) adalah pedoman bagi organisasi Pemerintah Kabupaten dan aparatur Pemerintah Kabupaten yang behubungan secara langsung dengan publik eksternal maupun-untuk penunjang penyelenggaraan di internal lingkungan, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
15.Modal Pemerintah Kabupaten adalah kekayaan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang dapat dinilai dengan uang.
16.Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten dan penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Kabupaten Terpadu, yang dilakukan oleh Bupati.
17.Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Qanun ini bermaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara cepat, sederhana dan terpadu.

Pasal 3

Qanun ini bertujuan untuk :

a.Memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha;
b.Memberikan perlindungan hukum bagi pemegang ijin dan masyarakat;
c.meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, sederhana, murah, dan tepat waktu;
d.Mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
e.Menata dan menetapkan pelayanan perijinan dan non perijinan terhadap kibijakan perijinan;
f.Meningkatkan pelayanan dari penyelenggara perijinan terhadap kebijakan perijinan dan non perijinan;
g.Memberikan......../-5- 5
g.Memberikan kejelasan prosudur, mekanisme, koordinasi anatar intansi dalam penyelenggaraan perijinan dan non perijinan.

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan berasaskan :

a.kepentingan umum;
b.kepastian hukum;
c.kesamaan hak;
d.keseimbangan hak dan kewajiban;
e.keprofesionalan;
f.partisipatif;
g.persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h.keterbukaan;
i.akuntabilitas;
j.fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; dan
k.ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

BAB III

PENYELENGGARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 5

Penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan terdiri atas:

a.pembina;
b.penanggungjawab;
c.organisasi Penyelenggara; dan
d.pelaksana.

Pasal 6

(1)Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Bupati.
(2)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mendelegasikan kepada Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah kepala P2TSP.

Pasal 8

Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:

a.Mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan standar pelayanan;
b.melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
c.melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Pembina melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

a.Kantor P2TSP Kabupaten; dan
b.SKPK yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014