DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. ASAS DAN TUJUAN; 3. HAK DAN KEWAJIBAN ANAK; 4. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK; 5. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB; 6. KABUPATEN LAYAK ANAK; 7. PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 8. PEMBIAYAAN; 9. KETENTUAN PIDANA; 10. KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak Menurju Kabupaten Layak Anak; Pasal 18 ayat ( 6 ) Unclang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan l)aerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat clan Nusa 'fenggara 'fimur ( Lentbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik L.rdonesia Nomor I655); Unclurng - Undar-rg Nomor 4 Tahr-rn 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembar:an Negara Republik Indonesia'fahun 1979 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243); Undirrrg - IJndang Nomor 3 Tahun 1997 I"entang Pengadilan Anah (Lernbaran Negara Republik Indonesia J.ahun 1997 Nomor 9. -l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668): Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr:n 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); Undang Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahari Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperboiehkan Bekerja (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, fambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 3835); Unclang _- Undang Nomor 39 f'ahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. T'ambahan Ler-nbaran Negarzr Republik Indonesia Nomor 3886); Ljndang - Undang Nomor I Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk - bentuk Peker.iaan Terburuk untuk Anak ( Lembaran Negara Republik h.rdonesia Tahun 2000 Nomor 30 , f'arnbahan Lembaran Negara Repr-rblik Indonesia Nomor 3 94 1 ): Ljndang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ( Lernbaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2000 Nomor 208 'l-ambahan I-ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026'): Mengingat 2. 1. a 4. 5. 6. t. 8. 9.

10.Undang - LJndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A2 Nomor 109, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1235), sebagzrimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 'fahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Unciang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negzrra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301): Unclang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44]r9); Unciang - Ur-rdang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (I-ernbaran Negara Repr"rblik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Repr-rblik Indonesia Nomor 5063): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintalran Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. T'ambahan Lembaran Negara Repr"rblik Indonesia Nornor 5578). sebagairnana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahurn 2015 tentang Perubahar.r Kedua Atas Undang - lJndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daelah (Lembaran Negara Republik Indonesia fahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik L-rdonesia Nomor 5679) ; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Urusan l(esejahteraan bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembararr |.legara Republik Indonesia Nomor 33 67'); 11. 12. 1a 1J. T4, 15. 16. 18. 19. 20. 2t. 24. 25. 26.
17.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Ar.rak; Pelaturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebiiakan Partisipasi Anak dalan.r Pembangunan; Peraturan Menteri Negara Pember:dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 'fahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anark Belke butr-rhan Khu sus ; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota La1,ak Anak; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak; Peraturan Menteri Negara Pemberda.vzran Perempuan dan Perlindunsan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / I(ota Layak Anak; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tal'run 2011 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten / Kota Layak Anak; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pecloman Penanganan Anak Korban Kekerasan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Perr:rbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahr-rn 201;1 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah I(abupaten Gianl'ar Nomor 4): 22. z). Dengan Persetu.i uan B ersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR dan BUPATI GIANYAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERA |URAN DAITRA.IJ TENTANG PERLINDL.INGAN ANAK MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penl'elenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila clar-r berlandaskan Undang - Unclang Dasar 1945 serta prinsip - prinsip dasar kon"'ensi hak - hak anak rneliputi :

a.non diskriminasi;
b.kepentingan terbaik untuk anak;
c.hak untuk hidurp, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
d.penghar:gaan terhaclap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk meniamin dan meiindungi anak dan hak-hal<r-rya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimtrl sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak mempunyai hak :

a.untuk dapat hidup. berkembang dan berpartisipasi secara rvajar sesuaj harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran dari keluarga clan pihak lain:
b.hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status ker,r,arganegaraan; d. f. h. i. o untuk beribadah menurut agamanya dalarn birnbingan orang tuan5ra; untuk mengetahui orang tLranya, dibesarkan. dan diasuh oleh orang tllan.Ya: nremperol eh pelayanan keseiratan: nremperoleh pendidikan clan penga.iaran sesuai dengan rninat dan bakatnya; menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima" mencari, clan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianl,'a derni pengembangan dirinya sesuai dengan nilai - niiai kesusilaan dan kcpatutan; beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diril memperoleh perlindungan dari penyalaheunaan dalam kegiatan politik. pclibatan dalam persengketaan bersenjata. pelibatan clalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa .yang mengandung unslrr kekerasan" pelibatan dalarr-r peperangan! sasaran pengania.vaan. penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang ticlak manusiar,r,i dan pelibatan anak dalam bentuk - bentuk pekerjaan terburuk; dan rnemperoJeh hak - hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan per undang - unclangan.

Pasal 5

Setiap anak berkervaiiban untuk :

a.menghormati orang tua, n'ali, dan guru;
b.mencintai keluarga. masyarakat, dan menyayangi teman:
c.mencintai tanah air, bangsa. dan negara;
d.menunaikan ibadah sesuai aiaran agamanya; dan
e.n:relaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

PENYELENG GARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 6

Pemerintah claerah, Orsos. masyarakat, dan keluarga berkewajiban member:i perlindungan anak dalarn kandungan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang - unclangan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah, Orsos, masyarakat dan keluarga berker,va.iiban memberi perlindungan terhadap anak balita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
(2)Perlindungan anak sebagaimzrna dimaksud pada ayat (1) rneliputi :
1. a.rnendapatkan akta kelahiran yang mudah dan cepat tanpa ciipungut bia,va:
2. b.memberikan ASI ekseklusif selama 6 (enam) bulan pertama dan pen-rberian ASI selama 2 (dua) tahun:
3. c.pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar 1,ang lengkap;
4. d.stimulasi. deteksi dini, intervensi dini tumbr-rh kembang anak, program pendidikan anak usia dini;
5. e.program anak asuh; dan
6. f.penyediaan tempat bernLlain dan taman penitipan anak.
(3)Perlindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan rnelalui model PSA. TPA, BKB, dan Kelompok Bermain.
(4)PSA, TPA. BKB, dan kelompok bermain sebagaimana dimaksudkan pada a1,at (3) adalah yang telah mernenuhi persyaratarln),a sebagai berikr,rt :
1. a.telah mendapat rekomendasi dari SKPD kabupaten dan terclaftzrr di dinas terkait;
2. b.rnemiliki sumber daya manusia dan sumber daya 1,ang memadai untuk mengeloJa PSA, TPA, BKB, dan kelompok bermain : dan
3. c.rnemiliki sarana dan prasarana sesuai dengan peiioman pela-vanan di PSA. TPA, BKB, dan kelompok bermain.

Pasal 8

Bentuk penyelenggaraan pelayanan anak bagi anah balita mencakup pengasuhan clan peraw,atan, pendidil<an. bimbingan agama. bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan kreativitas / daya cipta. rekreasi. bermain kelompoh dan pelal,anan kesehatan.

(1)Pemerintah Daerah, Orsos. mas,varakat dan keluarga berkewajiban memberi perlinclungan anak usia sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
(2)Perlindungan anak usia sekoiah sebagaimana dimaksud pada a,vat (1) meliputi :
1. a.mendapat perhatian dan kasil-r sa),ang dari keluarga;
2. b.menclapat bimbingan agama I
3. c.mcnclapat pelal.anan pencegahan, pera\,'atan dan rehabilitasi kesehatan:
4. d.mendapat pendidikan r,va.f ib belajar 12 (dua belas) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusifl
5. e.program beasisu'a;
6. f.program anzrk asuh dan bimbingan konseling; dan
7. g.penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.
(3)Setiap orang atau badan u,aiib melindungi anak usia sekolah dari tinc'lakan kekerasan, dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Pasal 10

(1)Pemerintah daerah. Orsos, masyarakat dan keluarga u.ajib memberi perlindungan bagi anak terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
(1)
(2)
(2)Perlindungan anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak dilaksanakan melalr-ri bentuk layanan Panti dan Non Panti.
(3)Bentuk pela,vanan Panti sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PSA dan RPSA milik Pemerintah Daerah maupun niasl,arakat.
(4)Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana din,aksud pada ayat (2) c1ilaks:rnzrkan dalam Iingkungan keiuarga atau masl'arakat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan RPSA sebagaimana dimaksud pada a5rat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum. anak dari keJompok minoritas dan terisolasi, anak 1'ang diekploitasi secara ekonomi dan I al"au seksual. anak )'ang diperdagangkan. anak ,vang menjadi korban pen,valahgunaan narkotik, alkohol, psikotropika, dan Zat adiktif lainn,va ( NAPZA). anak kolban penculikan. peniualan. dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyanclang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 12

Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan clan peniualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Untuk rnelaksanakan upaya penga\\'asan dan pencegahan terjadinya perclagangan anak sebagaimana dimaksud pada a1'at (1) I']emerintah

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)Daerah bersama - sama dengan hepolisian, ke.iaksaan, pengadilan, masyarakat, dan Orsos mengambil langkah - langkah berupa :
1. a.melakukan pengawasan yang bersifat preventif maupun refi'esif dalarn upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak:
2. b.melaksanakan sosialisasi dan I atau kampanye tentang pencegahan penanggulangan dan penghapusan praktek - praktck perdagangan anak: dan
3. c.melaksanakan keriasama antar kabupaten / kota. provinsi maupun clengan negara lain yang bersifat regional mauplln internasional melalui fbrum bilateral mauplrn mr,rltilateral. 1,ang c'lilakukan melalui pertukaran informasi, keriasama penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan . Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada a1,at (1).

Pasal 13

Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan kekerasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (2) berhak memperoleh peraw'atan dan rel-rabilitasi baik fisik. psikis malrpun sosial. Perlindungan bagi anak korban perclagangan anak sebagain:iana dimaksucl dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan melalui RPSA dan / atau lembaga perlindungan anak 1ainn1,a, melaiui rujukan dari lembaga pemerintah maupun mas1,'arakat. Bentuk perlindungan sosial mencakup pelal,anan sosial dasar, Ial,anan binibingan sosial cian keterampilan. layanan kesehatan. telapi sesuai kebutuhan. lal,anan konseling bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatil, ru.f ukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan. Pasal l4 Pemerintah Daerah, Orsos, masyarakat, keluarga dan orang tua n'ajib melindungi anak korban tindak kekerasan. Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara

(1)
(2)terpadu oleh pemerintah ciaerah, kepolisian. masyarakat dan Orsos 1,ang dillujucikan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

(1)Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana ciimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggalakan oleh n,adah sebagaimana dimaksud dalam Pasal lzl ayat (2)
(2)Bentuk perlinclungan sosial bagi anak korbzrn tindak kekerasan yaitr-r pelal,anzrn sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak korban tindak kekerasan.
(3)Setiap orang dan / atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud daiam Pasal 14 a_vat ( 1).

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…