Pemerintah Kabupaten Gianyar
Pemerintah Kabupaten Gianyar adalah lembaga negara di tingkat daerah yang mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal, sekaligus bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Gianyar. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta perencanaan dan evaluasi program pembangunan di berbagai sektor. Pemerintah Kabupaten Gianyar juga aktif dalam program strategis seperti perbaikan jalan, pembangunan Pelayanan Jantung Terpadu, serta persiapan hutan kota dan perkantoran, yang didukung oleh pinjaman daerah untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gianyar
Pemerintah Kabupaten Gianyar adalah lembaga negara di tingkat daerah yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Gianyar. Kehadirannya sangat signifikan sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Gianyar.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Gianyar mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Secara regulasi, Pemkab Gianyar berwenang menetapkan peraturan daerah dan kebijakan lokal, sementara dalam aspek pelayanan, Pemkab menyediakan berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan.
Pemerintah Kabupaten Gianyar memiliki beberapa program strategis yang diintervensi, terutama melalui pinjaman daerah. Program-program tersebut meliputi perbaikan ruas jalan, pembangunan Pelayanan Jantung Terpadu (PJT), serta persiapan pembangunan hutan kota dan perkantoran.
Pemerintah Kabupaten Gianyar berkontribusi dalam isu nasional melalui implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat di daerah. Misalnya, dalam isu pembangunan infrastruktur, Pemkab Gianyar berperan dalam mewujudkan target nasional melalui perbaikan jalan dan fasilitas publik, serta mendukung agenda nasional terkait lingkungan hidup.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk berbagai keperluan, antara lain pengurusan administrasi kependudukan, perizinan usaha dan pembangunan, serta pelayanan kesehatan. Selain itu, warga juga dapat berinteraksi untuk pengurusan pajak daerah, pelaporan masalah, dan partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Gianyar, dengan mandat yang jelas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, memainkan peran krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program-program strategis seperti peningkatan infrastruktur dan fasilitas kesehatan, Pemkab Gianyar menunjukkan komitmennya dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung agenda pembangunan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2025
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL BAB III HAK DAN KEW AJIBAN BAB IV HASIL USAHA BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar No. 1 Tahun 2014
1. KETENTUAN UMUM; 2. NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI; 3. GOLONGAN RETRIBUSI; 4. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; 5. PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; 6. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; 7. WILAYAH PEMUNGUTAN; 8. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; 9. SANKSI ADMINISTRATIF; 10. TATA CARA PENAGIHAN; 11. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; 12. PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA; 13. KETENTUAN PENYIDIKAN; 14. KETENTUAN PIDANA; 15. KETENTUAN PENUTUP.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2025
BAB I KETENTUAN UMUM BAB IIMATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA JANGKA PEMBANGUNAN MENENGAH DAERAH BAB III SISTEMATIKA BAB IV PENGENDALIAN EVALUASI BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2021
mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah: 1. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan diubah; 2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A; 3. Ketentuan Pasal 13 diubah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2024
Ketentuan Umum,Industri unggulan Daerah,Jangka waktu dan pelaksanaan,Pembinaan dan pengawasan,pelaporan,peran aktif masyarakat, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati Tentang Perubahan,Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar No. 8 Tahun 2014
1. KETENTUAN UMUM; 2. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; 3. GOLONGAN RETRIBUSI; 4. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; 5. PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; 6. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; 7. MASA RETRIBUSI; 8. WILAYAH PEMUNGUTAN; 9. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; 10. SANKSI ADMINISTRATIF; 11. KETENTUAN PENAGIHAN; 12. PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI; 13. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; 14. PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA; 15. KETENTUAN PENIDIKAN; 16, KETENTUAN PIDANA; 17. KETENTUAN PENUTUP.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2025
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN BAB III MUATAN MATERI PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN BAB IV PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN BABV PARTISIPASI MASYARAKAT BAB VI KERJA SAMA BAB VII PEMBINAAN DAN PEN GAW ASAN BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN BAB IX PENDANAAN BABX KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP