DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK; 3. DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK; 4. WILAYAH PEMUNGUTAN; 5. PENETAPAN PAJAK; 6. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; 7. PEMBETULAN, PEMBATALAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI; 8. KEDALUWARSA PENAGIHAN; 9. SANKSI ADMINISTRATIF; 10. PENYIDIKAN; 11. KETENTUAN PIDANA; 12. KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terjadi perubahan dan pembaharuan sistem Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pajak Parkir sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar (Lembaran Daerah Tingkat II Gianyar Tahun 1991 Nomor 6 Seri D Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR dan BUPATI GIANYAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3.Bupati adalah Bupati Gianyar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas di bidang Pajak Parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Petugas Pungut adalah orang atau badan hukum yang diberikan tugas untuk memeungut pajak parkir.
7.Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8.Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
11.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
12.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor atau tidak bermotor pada satu tempat parkir dalam jangka waktu tertentu.
13.Jasa Pelayanan Parkir adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh wajib pajak untuk kepentingan dan kemanfaatan umum dan hasilnya dapat dinikmati oleh pribadi atau badan hukum.
14.Surat tagihan pajak parkir adalah surat untuk melakukan penagihan pajak parkir dan atau sanksi administrasi berupa denda.
15.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPDT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainya atau dengan nama atau bentuk lain seperti persekutuan, perkumpulan, Firma kongsi, Korporasi, yayasan atau organisasi yang sejenis.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir, dipungut pajak atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas parkir yang diselenggarakan di luar badan jalan.

Pasal 3

(1)Objek Pajak Parkir adalah penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
(2)Dikecualikan dari Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. b.Penyelenggaraan parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik; dan
3. c.Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

Pasal 4

(1)Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas pelayanan tempat parkir.
(2)Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1)Dasar Pengenaan pajak parkir ditetapkan berdasarkan jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas tempat parkir.
(2)Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 6

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 %.

Pasal 7

Besaran pokok pajak yang terutang, dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Gianyar.

BAB V

PENETAPAN PAJAK

Pasal 9

(1)Setiap Wajib Pajak dalam memungut Pajak Parkir harus menggunakan karcis/tanda bukti pembayaran lainnya.
(2)Pemerintah Daerah mencetak karcis/tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta diberikan nomor seri dan dipergunakan oleh wajib pajak sesuai nomor urut.
(3)Karcis baru dapat dipergunakan setelah Diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
(4)Salinan Karcis yang sudah dipergunakan wajib disimpan oleh Wajib Pajak dalam waktu setahun sebagai bukti dalam pembuatan SPTPD.

Pasal 10

(1)Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2)Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
(3)Wajib Pajak memenuhi kewajiban Perpajakan dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan / atau SKPDKBT.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2007