Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Gianyar.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Gianyar.
7.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat
9.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar.
10.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah Peraturan Bupati Gianyar.
11.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar.
12.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
13.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
14.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gianyar.
15.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Gianyar.
16.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Gianyar.
17.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Gianyar.
18.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksanan Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan melalui satu pintu.
20.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah, yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau j a s a yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas.
P a s a l 2 Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :
a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.
BAB II J E N I S , PEMBENTUKAN, DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Jenis Perangkat Daerah