DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. JENIS, PEMBENTUKAN, DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH; 3. PEMBENTUKAN UPT; 4. STAF AHLI; 5. KEPEGAWAIAN; 6. KETENTUAN PERALIHAN; 7. KETENTUAN PENUTIUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
5.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/kota;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 438);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR dan BUPATI GIANYAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Gianyar.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Gianyar.
7.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat
9.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar.
10.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah Peraturan Bupati Gianyar.
11.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar.
12.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
13.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
14.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gianyar.
15.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Gianyar.
16.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Gianyar.
17.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Gianyar.
18.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksanan Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan melalui satu pintu.
20.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah, yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau j a s a yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas. P a s a l 2 Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

J E N I S , PEMBENTUKAN, DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar, terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan.

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri d a r i :
1. 1.Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
3. 3.Dinas Koperasi dan UKM Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM;
4. 4.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan serta urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. 5.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
6. 6.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
7. 7.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian ;
8. 8.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
9. 9.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran);
10. 10.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. 11.Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
13. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
14. 14.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa;
15. 15.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
17. 17.Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
18. 18.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
19. 19.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
20. 20.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; 2 1 . Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga; dan
21. 22.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
e.Badan Daerah terdiri d a r i :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan; dan
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Diklat.
f.Kecamatan yang terdiri d a r i :
1. 1.Kecamatan Gianyar dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Ubud dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Blahbatuh Tipe A;
4. 4.Kecamatan Sukawati Tipe A;
5. 5.Kecamatan Tampaksiring Tipe A;
6. 6.Kecamatan Tegallalang Tipe A; dan
7. 7.Kecamatan Payangan Tipe A.

Pasal 5

(1)Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 13 melekat Unit PTSP Daerah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.
(2)Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bidang yang menyelenggarakan PTSP dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja dibawah Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. P a s a l 8
(1)UPT di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk satuan pendidikan Formal dan Non Formal.

Pasal 9

(1)UPT bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit, tata kelola pusat kesehatan masyarakat, tata kelola klinis dan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengsn ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sub urusan bencana, dan UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dan pelaksanaan penanggulangan bencana diundangkan.
(2)Anggaran penyelenggaran urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan pelaksanaan penanggulan bencana diundangkan

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini muled berlaku, kelembagaan sebelumnya tetap melaksanakan tugas dan kegiatan serta melaksanakan Anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku pertama kali pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah, ditetapkan paling lambat bulan Desember 2016 dan mulai melaksanakan tugas pada tanggal 1 J a n u a r i 2017.
(2)Pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…