DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Gianyar telah menunjukkan kecenderungan meningkat dan berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat serta pembangunan daerah, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efisien dan efektif;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, mengamanatkan Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika salah satunya dilakukan dengan menyusun Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR dan BUPATI GIANYAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.
3.Bupati adalah Bupati Gianyar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5.Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar yang selanjutnya disingkat BNNK adalah instansi vertikal yang bertanggung jawab melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Daerah.
6.Desa Adat adalah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahubn 2019 tentang Desa Adat di Bali, di wilayah Daerah.
7.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.
8.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
9.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
10.Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
11.Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan.
12.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
13.Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah beserta Lembaga terkait kepada masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
14.Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
15.Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalah guna Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
16.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalah guna dari ketergantungan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
17.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan penyalah guna Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
19.Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Penyalah Guna yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari Penyalah Guna yang belum cukup umur.
20.Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa, seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial yang berada di wilayah Daerah.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Kabupaten Gianyar.
22.Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika yang selanjutnya disebut Tim TP4GN adalah tim yang bertugas untuk meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.deteksi dini;
b.pencegahan;
c.penanganan dan rehabilitasi;
d.rencana kerja;
e.Pengaturan Tim TP4GN;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.partisipasi desa adat;
h.pendanaan; dan
i.pelaporan.

BAB II

DETEKSI DINI

Pasal 3

(1)Bupati melakukan deteksi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.identifikasi terhadap situs internet atau sumber yang menjadi sumber didapatkannya Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. b.memasang papan pengumuman di tempat yang mudah dibaca, di lingkungan sekolah, dan fasilitas umum lainnya mengenai larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. c.melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. d.meminta pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengedarkan, menggunakan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. e.memberikan edukasi dini kepada anak dan orang tua tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengedarkan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan keluarga dan sekolah; dan
6. f.melaksanakan pembangunan berwawasan anti Narkotika dengan membangun sarana prasarana pusat informasi dan edukasi tentang Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB III

PENCEGAHAN

Pasal 4

(1)Bupati dan masyarakat melaksanakan upaya Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Upaya Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pencegahan primer;
2. b.Pencegahan sekunder; dan
3. c.Pencegahan tersier.

Pasal 5

(1)Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
1. a.melakukan pembangunan berwawasan anti Narkotika dengan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, di lingkungan, Pemerintah Daerah, keluarga, sekolah, keagamaan, dan kelompok rentan;
2. b.memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.;
3. c.melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika.;
4. d.memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula dan Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Narkotika.;
5. e.penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.;
6. f.peningkatan peran aktif masyarakat dan desa Adat untuk ikut mencegah penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.; dan
7. g.memberikan penanganan khusus terhadap pemakai pemula Narkotika dan Prekursor Narkotika.;

Pasal 6

(1)Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
(2)Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan secara profesional.

Pasal 7

(1)Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial agar tidak mengulangi menggunakan dan/atau ketergantungan kembali terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan profesional.

Pasal 8

Upaya Pencegahan dilakukan dengan sasaran:

a.keluarga;
b.satuan pendidikan;
c.desa adat;
d.organisasi kemasyarakatan;
e.instansi Pemerintah Daerah dan DPRD;
f.Media Massa; dan
g.tempat ibadah.

Pasal 9

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh orang tua dengan cara:

a.memberi pendidikan keagamaan kepada anggota keluarga;
b.meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam 1 ( satu) rumah;
c.melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d.memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
e.membawa Penyalah Guna Narkotika ke IPWL.

Pasal 10

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan cara:

a.mengintegrasikan pengenalan bahaya penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan nonformal;
b.memfasilitasi tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, pada satuan pendidikan;
c.merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.;
d.menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan melibatkan kepolisian, BNNK, Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
e.menetapkan kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan menyosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
f.membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi Narkotika dan Prekursor Narkotika, pada setiap satuan pendidikan;
g.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
h.memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika;
i.berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan; dan
j.melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang teijadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…