DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 166

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gianyar

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK DAERAH GIANYAR

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;
c.bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar harus dilakukan perubahan nama karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu metetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Gianyar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR dan BUPATI GIANYAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK DAERAH GIANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5.Bupati adalah Bupati Gianyar.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak, atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
9.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
10.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Gianyar yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak bisa diserahkan kepada Direksi dan Komisaris, dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
12.Komisaris adalah organ PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
13.Direksi adalah organ PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BPR Bank Daerah Gianyar untuk kepentingan dan tujuan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) serta mewakili PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14.Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
15.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
16.Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
17.Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
18.Pegawai adalah pegawai PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
19.Modal Dasar adalah jumlah modal dengan nilai tertentu yang dipakai sebagai patokan dalam melakukan kegiatan usaha PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) yang dapat disetor secara bertahap atau sekaligus oleh pemilik.
20.Modal Disetor adalah Modal Dasar yang telah disetor efektif oleh pemilik.
21.Dividen adalah laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan yang dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki.
22.Kantor Pusat adalah kantor PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) yang menjadi induk dalam organisasi PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) sehubungan dengan pelaksanaan, dukungan, dan koordinasi kegiatan usaha PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda), dengan tempat kedudukan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23.Kantor Wilayah adalah kantor PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) yang membantu Kantor Pusat sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda), serta memberikan dukungan dan koordinasi terhadap kantor PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) di bawah organisasi Kantor Wilayah.
24.Kantor Cabang yaitu kantor PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda), dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
25.Sentra Keuangan Khusus adalah kantor PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan usaha perbankan terbatas dalam 1 (satu) kegiatan, dengan alamat yang jelas tempat Sentra Keuangan Khusus melaksanakan kegiatan usaha.
26.Kantor Kas yaitu kantor PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
27.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
28.Daftar Tidak Lulus yang selanjutnya disingkat DTL adalah daftar yang ditatausahakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memuat pihak–pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham, pemegang Saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pejabat eksekutif pada perbankan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan.

Pasal 2

PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dalam melakukann usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati- hatian.

Pasal 3

(1)Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Gianyar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.mengoptimalkan peran dan fungsi PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah dan memberikan kontribusi bagi pendapatan asli Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3. c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. d.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
5. e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 4

PT BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar.

BAB III

NAMA, BENTUK HUKUM, JANGKA WAKTU BERDIRI DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini, maka ditetapkan nama Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar menjadi PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).

Pasal 6

Bentuk badan hukum PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 7

PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 8

(1)Kantor pusat PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) berkedudukan di Daerah.
(2)PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Sentra Keuangan Khusus dan Kantor Kas untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan tempat kedudukan kantor PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) diusulkan oleh Bupati untuk ditetapkan dalam RUPS.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 9

(1)Kegiatan usaha PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) meliputi:
1. a.menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
3. c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
4. d.menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain atau meminjamkan dana kepada bank lain;
5. e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
6. f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
7. g.melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
8. h.melakukan kegiatan pengalihan piutang;
9. i.melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
10. j.membantu Pemerintah Daerah dalam hal memberikan pelayanan umum perbankan;
11. k.membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan dana desa adat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; dan
12. l.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Kegiatan usaha PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Isi peraturan

Teks166PDFHirarki

Memuat teks peraturan…