DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, BESARAN, DAN SUMBER DANA BAB III HAK DAN KEWAJIBAN BAB IV HASIL USAHA BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Umum Daerah Gianyar memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pendapatan daerah melalui penyertaan modal daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah dilakukan untuk penambahan modal badan usaha milik daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Gianyar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Gianyar Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR dan BUPATI GIANYAR Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH GIANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3.Bupati adalah Bupati Gianyar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal kepada Perusahaan Umum Daerah Gianyar.
7.Perusahaan Umum Daerah Gianyar yang selanjutnya disebut Perumda Gianyar adalah perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yang bergerak di bidang aneka usaha.
8.Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah yang dipisahkan pada Perumda merupakan organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk menambah permodalan dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh Perumda Gianyar sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk pemenuhan modal dasar yang telah ditetapkan dan meningkatkan potensi Daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan asli Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.bentuk, besaran, dan sumber dana;
b.hak dan kewajiban;
c.hasil usaha; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

BENTUK, BESARAN, DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal pada Perumda Gianyar dalam bentuk uang.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal pada Perumda Gianyar sebesar Rp11.400.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Gianyar.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal pada Perumda Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)Penyertaan Modal pada Perumda Gianyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan secara bertahap selama 5 (lima) tahun, dari tahun anggaran 2026 sampai dengan tahun anggaran 2030.
(3)Besaran Penyertaan Modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Pencairan Penyertaan Modal pada Perumda Gianyar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Sumber dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bersumber dari APBD.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Perumda Gianyar berhak menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dan informasi keuangan dari Perumda Gianyar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Perumda Gianyar berkewajiban untuk:
1. a.memberikan bagian laba atau hasil usaha dan informasi keuangan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
2. b.mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan usaha ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 10

Bagian laba atau hasil usaha dari Perumda Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…