DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 325

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur ketentuan tentang: BAB I Ketentuan Umum; BAB II Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; BAB III Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; BAB IV Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission); BAB V Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha; BAB VI Evaluasi dan Reformasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; BAB VII Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; BAB VIII Sanksi Administratif; BAB IX Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan ekosistem dan kemudahan berusaha di Daerah, perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR dan BUPATI GIANYAR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3.Bupati adalah Bupati Gianyar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
8.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
9.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
10.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
12.Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
13.Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
14.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
15.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
16.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
17.Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
18.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
19.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan statistik.
20.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
21.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
22.Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang- undangan di Bidang Penanaman Modal.
23.Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penanaman Modal.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah Ini meliputi:

a.perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b.norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
c.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS;
d.tata cara pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
e.evaluasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
f.penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
g.sanksi administratif.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

a.pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
b.pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungiawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

a.persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
b.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 5

(1)Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
(2)Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah meliputi sektor:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.perindustrian;
5. e.perdagangan;
6. f.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
7. g.transportasi;
8. h.kesehatan, obat, dan makanan;
9. i.pendidikan dan kebudayaan;
10. j.pariwisata; dan
11. k.ketenagakerjaan.
(2)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing- masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan:
1. a.kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku;
2. b.persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. c.pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
4. d.standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
(3)Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu dan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(4)Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(5)Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(6)Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pada masing- masing sektor berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(7)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing- masing sektor dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh dinas teknis terkait sesuai kewenangan masing-masing.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB II

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 7

(1)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar.
(2)Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko.
(3)Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional.
(4)Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan jenis Perizinan Berusaha.

Pasal 8

Pelaksanaan analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengacu pada:

a.penilaian tingkat bahaya;
b.penilaian potensi terjadinya bahaya;
c.penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha; dan
d.penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Pasal 9

(1)Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan terhadap aspek:
1. a.kesehatan;
2. b.keselamatan;
3. c.lingkungan; dan/atau
4. d.pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
(2)Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.
(3)Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhitungkan:
1. a.jenis kegiatan usaha;
2. b.kriteria kegiatan usaha;
3. c.lokasi kegiatan usaha;
4. d.keterbatasan sumber daya; dan/atau
5. e.Risiko volatilitas.
(4)Penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari:
1. a.hampir tidak mungkin terjadi;
2. b.kemungkinan kecil terjadi;
3. c.kemungkinan terjadi; atau
4. d.hampir pasti terjadi.
(5)Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.

Pasal 10

(1)Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
1. a.kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
2. b.kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
3. c.kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
(2)Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
1. a.tingkat Risiko menengah rendah; dan
2. b.tingkat Risiko menengah tinggi.

Isi peraturan

Teks325PDFHirarki

Memuat teks peraturan…