DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERLINDUNGAN PERTANI BAB III PEMBERDAYAAN PETANI BAB IV MONITORING DAN EVALUASI BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI PENDANAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan belum optimal diberdayakan sehingga perlu mendapat perlindungan dan pemberdayaan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan

Mengingat

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengatur strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kebijakan dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012); Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR dan BUPATI GIANYAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
4.Bupati adalah Bupati Gianyar.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gianyar.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
9.Petani adalah warga Kabupaten Gianyar perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani untuk komoditas pertanian di wilayah Daerah.
10.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
11.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan Petani.
12.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
13.Usaha Tani adalah kegiatan dalam Bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
14.Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum
15.Komoditas Pertanian Unggulan Daerah adalah hasil Usaha Tani di Daerah yang menjadi prioritas perlindungan.
16.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
17.Sistem Peringatan Dini adalah sistem yang memuat informasi tentang perubahan iklim dan cuaca, potensi bencana alam dan jenis serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
18.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/Peternak/Pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
19.Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
20.Harga Dasar Pembelian Pemerintah adalah harga pembelian komoditas unggulan strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di tingkat produsen.
21.Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disebut BUM Petani adalah badan usaha yang berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani yang ada di daerah melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
22.Perusahan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang saham seluruhnya berasal dari Pemerintah Daerah.
23.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

BAB II

PERLINDUNGAN PERTANI

Pasal 2

Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui :

a.prasarana Pertanian;
b.sarana produksi;
c.kepastian usaha;
d.perlindungan komoditas Pertanian;
e.perlindungan komoditas unggulan daerah;
f.Asuransi Pertanian;
g.Sistem Peringatan Dini dan adaptasi terhadap perubahan iklim;

Pasal 3

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Petani hortikultura, perkebunan, perternakan, dan perikanan skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan daerah bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian bagi Petani;
(2)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi bagi Petani secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani;
(3)Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan untuk peningkatan produktivitas dan pengembangan Komoditas Unggulan Daerah sektor Pertanian;
(4)Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan sarana produksi yang telah memenuhi kriteria standar mutu atau Standar Nasional Indonesia atau yang telah memenuhi uji kelayakan mesin.

Pasal 5

Petani berkewajiban memelihara sarana dan prasarana Pertanian yang telah ada.

Pasal 6

Pemerintah Daerah membina Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.
(2)Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Pasal 8

Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban :

a.menetapkan Kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
b.memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
c.membebaskan pajak atau nihil pengenaan pajak bumi dan bangunan bagi Petani pemilik lahan dan tercatat sebagai bagian petani LP2B; dan
d.mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian, seperti menyediakan alat pengolahan hasil Pertanian untuk setiap Kelompok Tani dan atau Gabungan Kelompok Tani.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap Komoditas Pertanian yang ada di Daerah, terutama hasil-hasil Pertanian yang menjadi Komoditas Unggulan Daerah;
(2)Hasil-hasil Pertanian yang merupakan Komoditas Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…