DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar Nomor 39 Tahun 2023

Nomor: 39
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gianyar

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Bupati Tentang Perubahan,Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemberian fasilitasi kredit usaha rakyat daerah bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi merupakan salah satu upaya meningkatkan kemandirian dan produktifitas pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi sehingga dapat mewujudkan keejahteraan masyarakat;
b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375)
13.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3);
14.Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 48); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 48) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3.Bupati adalah Bupati Gianyar.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Kredit Usaha Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kurda adalah dana yang bersumber dari APBD yang disalurkan dalam bentuk pinjaman dengan menggunakan pola executing oleh Perseroan Terbatas BPR Bank Daerah Gianyar.
6.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perun dang- undangan.
7.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
9.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap U saha Mikro, U saha Kecil, dan usaha menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10.Pembiayaan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
11.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah kepada Perseroan Terbatas BPR Bank Daerah Gianyar.
12.Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
13.Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
14.Pola Executing adalah pola pem berian dana oleh Pemerintah Daerah melalui Perseroan Terbatas BPR Bank Daerah Gianyar kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi sebagai penguatan modal berupa kredit yang diberikan, dimana Perseroan Terbatas BPR Bank Daerah Gianyar mempunyai tanggung jawab menyeleksi, menetapkan penerima dana penguatan modal, menyalurkan, penagihan kembali, serta menanggung risiko atas ketidaktertagihan dana penguatan modal.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

( 1) Kurda dilakukan melalui pemberian kredit kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon penerima kredit.

(2)Besarnya pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sebagai berikut:
1. a.paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
2. b.paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk Koperasi.
(3)Jangka waktu kredit paling lama 3 (tiga) tahun dan dikenakan suku bunga sebesar 6% (enam persen) menurun per tahun.
(4)Tingkat suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian yang mengakibatkan tingkat suku bunga secara nasional mengalami peningkatan.
(5)Besarnya tingkat suku bunga perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maksimal menjadi sebesar tingkat suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan untuk bank perkreditan rakyat.
(6)Pemberian Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jaminan tambahan berupa:
1. a.sertifikat/bukti kepemilikan tanah;
2. b.bukti kepemilikan kendaraan bermotor; dan/ atau
3. c.setara kas, sesuai dengan besarnya plafon kredit.
(7)Jaminan tambahan berupa setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berupa tabungan dan/ atau deposito, serta hanya dapat digunakan dalam hal bunga setara kas tersebut dibawah besaran bunga Kurda.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi calon penerima kredit pada saat mengajukan permohonan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.persyaratan bagi Koperasi meliputi:
1. 1.telah berbadan hukum, yang dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian dan keputusan tentang pengesahan badan hukum Koperasi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2. 2.laporan rapat anggota tahunan 2 (dua) kali berturu t-turu t;
3. 3.bukan Koperasi karyawan dan Koperasi pegawai negeri sipil;
4. 4.memiliki perangkat organisasi terdiri dari pengawas dan pengurus yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar;
5. 5.memiliki daftar anggota yang dinyatakan oleh pengurus;
6. 6.nomor pokok wajib pajak atas nama Koperasi; dan
7. 7.hasil penilaian kesehatan Koperasi dari instansi berwenang dengan predikat minimal cukup sehat.
b.persyaratan untuk pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil meli pu ti :
1. 1.berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
2. 2.fotokopi kartu keluarga; dan
3. 3.izin Usaha Mikro dan Usaha Kecil/surat keterangan usaha dari pejabat yang berwenang/nomor induk berusaha. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar. Ditetapkan di Gianyar pada tanggal 28 Juli 2023 BUPATI GIANYAR, ttd I MADE MAHAYASTRA 'MADE MAHAYASTRA Diundangkan di Gianyar pada tanggal 28 Juli 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR, ttd I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 39 Salinan sesuai dengan aslinya ".REPALA BAGIAN HUKUM "sRkETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR, etut Sedana. MAP. iiEfwnina Tk. I (IV/b) NIP. 19731117 199311 l 001

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar Nomor 39 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021