DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEWENANGAN; BAB III KRITERIA, BENTUK, DAN JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN; BAB IV TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN; BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB; BAB VI JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI; BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat dan/atau Investor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6330);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR dan BUPATI GIANYAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3.Bupati adalah Bupati Gianyar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5.Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6.Kepala Dinas adalah Kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
8.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
9.Pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
10.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
11.Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada investor untuk merealisasikan investasinya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan investasi.
12.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan investasi serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran atau penyimpangan atas ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
13.Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi penilaian , memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi:

a.meningkatkan Penanaman Modal di Daerah;
b.menciptakan pertumbuhan ekonomi Daerah;
c.menciptakan lapangan kerja;
d.meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
f.mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dilakukan berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan;
b.kriteria, bentuk,dan jenis Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
c.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
d.jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
e.tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
f.hak,kewajiban dan tanggung jawab;
g.jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan Penanaman Modal;
h.evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; dan
i.Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor.
(2)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA, BENTUK, DAN JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 7

(1)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
1. a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
2. b.menyerap tenaga kerja;
3. c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. g.pembangunan infrastruktur;
8. h.melakukan alih teknologi;
9. i.melakukan industri pionir;
10. j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
11. k.bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
12. l.industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
13. m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
14. n.berorientasi ekspor.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Masyarakat dan/atau Investor yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
3. c.pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah.
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
8. h.kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau;
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha tertentu dan/atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 10

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

a.pengajuan permohonan;
b.verifikasi dan penilaian; dan
c.pelaksanaan pemberian.

Pasal 11

(1)Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
(2)Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan usaha baru; dan
2. b.Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan pengembangan usaha.
(3)Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mengajukan permohonan yang memuat:
1. a.profil perusahaan;
2. b.rencana usaha; dan
3. c.bentuk insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan.
(4)Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, mengajukan permohonan yang memuat:
1. a.profil perusahaan;
2. b.kinerja perusahaan;
3. c.rencana perluasan usaha;
4. d.lingkup usaha; dan
5. e.bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan.
(5)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi, cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…