DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB IIMATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA JANGKA PEMBANGUNAN MENENGAH DAERAH BAB III SISTEMATIKA BAB IV PENGENDALIAN EVALUASI BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan integrasi, singkronisasi dan mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2025-2029;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 6573);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9.Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembar Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
13.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4);
14.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 2);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 6);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR dan BUPATI GIANYAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025 – 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Gianyar adalah Kabupaten Gianyar.
2.Pemerintah Gianyar adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3.Bupati adalah Bupati Gianyar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gianyar.
6.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18.Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.

BAB II

MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA JANGKA PEMBANGUNAN MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1)RPJMD Semesta Berencana menjabarkan Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. b.pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD Semesta Berencana;
3. c.pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai dengan periode RPJMD Semesta Berencana;
4. d.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD Semesta Berencana; dan
5. e.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD Semesta Berencana.
(3)RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1)RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terdiri atas:
1. a.BAB I PENDAHULUAN;
2. b.BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH;
3. c.BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
4. d.BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
5. e.BAB V PENUTUP.
(2)RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian terhadap perumusan kebijakan dalam RPJMD Semesta Berencana;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil RPJMD Semesta Berencana.
(3)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

RKPD Kabupaten Gianyar tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar. Ditetapkan di Ganyar pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI GIANYAR, I MADE MAHAYASTRA Diundangkan di Gianyar pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR, I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI : ( 7 , 40 / 2025 ) Ttd. Ttd. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025 – 2029 I. UMUM RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2025-2029 memuat dan menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Periode Tahun 2025-2029. RPJMD Semesta Berencana merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Gianyar yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali merupakan dokumen yang memuat perencanaan pembangunan sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana, selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana, yaitu suatu haluan pembangunan yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara sakala niskala dalam tata kehidupan Bali Era Baru sesuai prinsip Trisakti; berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Fokus utama pembangunan Gianyar yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana mencakup upaya dan strategi untuk menjaga keharmonisan dan kesucian alam, manusia, dan kebudayaan Bali dalam menghadapi tantangan dan permasalahan bersifat lokal, nasional, dan internasional. RPJMD Semesta Berencana merupakan pola pembangunan yang memakai pendekatan satu kesatuan wilayah: 1 (satu) pulau, 1 (satu) pola, dan 1 (satu) tata kelola. Secara filosofis RPJMD Semesta Berencana dilandasi oleh filosofi Tri Hita Karana yang selanjutnya dijabarkan dan dioperasionalkan dalam kearifan lokal Sad Kerthi, meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (atma kerthi), menjaga kelestarian hutan (wana kerthi) dan danau (danu kerthi) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (segara kerthi), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (jagat kerthi), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual maupun kolektif (jana kerthi). Filosofi dan kearifan lokal ini terus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan secara berkelanjutan oleh masyarakat Bali. Penyusunan RPJMD Semesta Berencana dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…