DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan:PEMBEN,UKANORGANISASIDANTATAKERJADINAS PENDIDIKANDANKEBUDAYAANKABUFATENGORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : « 1. Pemerintah Daera"- adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah ssbagu unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Pemerintahan Darrah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas ctonomi ci tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Ivasnya dalamsistem dan prinsipNegara Kabupaten/Kota(LembaranNegara RepubiikIndcnesia Talun2007Nomor82,TambahanLembaranNegara PepublikindonesiaNomor4737): 7.PeraturanPemerintahNomor41Tahun2007tentang OrganisasiPerangkat Daerah(LembaranNegara Republix IndonesiaTahiin2007Nomor89,TambahanLembaran Negara RepuolikIndonesiaNomor4741): 8.PeratureuMenteiPendidikandanKebudayaanNomor 46Tahun2611 tentangPerubahanPenggunaanNama KernenterianPendidikanNasionalMenjadiKemeaterian PendidikandanKebudayaan(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Noinor 661): Dengan Persetiyuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENGORONTALO Menetapxan : dan BUPATI GORONTAI.0O MEMUTUSKAN PEMBENTUKANORGANISASIDANTATAKERJADINAS PENDIDIKANDANKEBUDAYAANKABUPATENGORONTALO

Pasal 1

Dalam Peratiien Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.Pemerintah Daerahadalah KepalaDaerahdanperangkat daerahsebagaiunsur penyelenggara pemerintahandaerak. .Dewai PerwakilanRaxyat Daerahyang selanjutrya dapat disebutDPRDadalahlembaga perwakilanrakyatdaerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahandaerah. .Pemerintahan Daerahadalahpenyelenggaraan urusan pemerintahanolehPemerintah DaerahdanDPRD menurut asasotonomi dan tugaspembantuandenganprinsip otonomi seltas-luasnya dalamsistem dan prinsipNegara

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Pasa, 4 Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Laam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas mer.yelenggarakan fungsi:

a.perumusan kehmjakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,
1. 2.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai Cengen lingkup tugasnya, Cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tuge.snya,
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fiingsinya,

Pasal 6

(1)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.
(2)Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. BAR IV SUSUNAN ORGANISASI Fasal 7
(1)Susi Organisasi D'nas terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas,
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Sub Bigian Keuangan dan Aset.
  2. 2.Sub Begian Umum, Kepegawaian dan Diklat.
  3. 3.Suk Bagian Perencenaan aan Pengolahan Data.

Pasal 3

Dinasmerupakanunsur pelaksana otonomideerah.

Pasal 4

Dinas meupunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerahberdasrrkanasasotonomidantugaspembantuan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Fasal 4, Dinas :nenyelenggarakan fungsi: 'a. perunusan kebijakan teknis sesuai dengar lingkup totugasnya, b.penyelenggaraanurusarpemerintahandanpelavanan umumsesuaidenganlingkup tugasnya, c.pembinaandannelaksanauntugassesuaidenganlingkup tugasnya, Jd.pelaksanaantugaslainyang diberikanolehKepala Daerah sesuai dengan tugas aaa fungsinya,

Pasal 6

(1)Dinas dipim»in oleh Kepala Dinas.
(2)Kepaia Diras berkedudukan di bawah dan be-tanggung jawab kepadaKepelaDaerahinelaluiSekretarisDewrah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas,
2. b.Sekretariat, mem bawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  2. 2.Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Diklat. 3.Sub Bagi.nPersucanaandanPengolahanData
3. c.Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, membawahkan:
  1. 1.Seksi Kelembagaan, Pembelajaran dan Kurikulum,
  2. 2.Seksi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Pendidikan.
4. d.Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
  1. 1.Seksi Kelembagaan, Pembelajaran dan Kurikulum,
  2. 2.Seksi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Pendidikan.
5. e.Bidang Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, membawahkan :
  1. 1.Seksi Bina Pendidikan Anak Usia Dini,
  2. 2.Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal. f£. Bidang Kebudayaan dan Mutu Pendidikan, membawakan:
  3. 1.Seksi Pembinaan Seni, Budaya dan Purbakala,
  4. 2.Seksi Kualifikasi dan Sertifikasi.
6. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan Organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat, Sub-sub Bagian, Bidang-bidang dan Seksi-Seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…