DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, kepegawaian dan eselon, tata kerja, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Gorontalo,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik? Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO dan BUPATI GORONTALO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. asn anang 1 Pee EUR RAY OgOm, SKPD LAGI, SEKDA | WABUP Ll” L Bupati adalah Bupati Gorontalo. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo merupakan bagian dari satuan kerja Perangkat Daerah, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan KABAG HUKUM SKPD5« Nu Om 9-1: DA (WABUP Ko. A14 Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo.

Pasal 5

Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama,
b.penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani, Cc. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial,
d.pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten, dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo. RaskeTewenTAS), SEKDA |WABUP STAIN LA “

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo terdiri atas :
1. a.Sekretaris,
2. b.Subbagian Umum dan Kerjasama,
3. c.Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani, dan
4. d.Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
(2)Bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 7

Pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Kepala sekretariat merupakan jabatan struktural eselon III b.
(2)Kepala subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV b. xXx:$ »@D LaSiks l —y 3d

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…