DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan: PEMBEMYUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN GORONTALO BAE I KETENTUAN UMUM Pasal ' Dalam Peraturan Daerau ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah LCaerah adalah Kepala Daerah dan peraargkat daeral sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.Dewan Perwakilan Rakyet Daerah yang selanjutnya dapat . disebut DPRD edalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara nemserintahan daerah.
3.Pemer'intahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonorJi seluas-lvasnya aclam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negare Republik IndonesiaTahun 1945. 4.Perangkat DaerahadalahunsurpembantuKepalaDaerah dalampenyelenggaraan pemerintahandaerahyangterdiri dariSekretariatDaerah,SekretariatDPRD,DinasDaerah danLeinbagaTeknisDaerah.KecamatandanKelurahan. 5.KepalaDaerahadalah BupatiGorontalo. €.SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahKabupaten Gorontalo 7.FeraturanDaerahadalahPeraturanperundang-undangznyang dibentukolehDFRDdenganpersetyyuanbersamaKepala Daerahclanmengikatsccaraumum. 8.Peratura:KepalaDaerahataudisebutdenganPeraturan &BupatiadalahPeraturanyang aitetapkanolehKepalaDaerzh sebagaipelaksanaa.:dariPeraturanDaerzshyangbersifat 1uengaturdarmengikatsecarauinum. 9.KeputusanKepalaDaerahataudisebutdenganKenutusan Bupaii adalahKeputusanyang ditetapkanolehKepela Daerahyangbersifatpenetapan. 10.Dinasadalah Diras PertaniandanPerkebunan Kabupaten Gorontalo. 11.KepalaDinasadalah Kepala Dinas Pertanian dan PerkeLunan KabupatenGorontalo. 12.UnitPelaksaraTexnis Dinas adalahunsur pelaksana kegiatanteknis:operasionaldan/ataukegiatanteknis penun:angyar.gmempunyaiwilayahkerja satuatau beberapa.kecam.atan.
13.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

DenganPeraturan Daerahinidibentuk Organisasi dan Tata KerjaDinas PertaniandanPerkebunan Kabupaten Gorontalo. | BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Fasal 3 Linas merupakan unsur pelaksana otonom, daerah. Fasai 4 Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan peinerintahan aaerahberdasarkanasasotonomidantugaspembantuan.

Pasal 5

Daam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas menyesensgarakan fungsi: a.perumusanxebjakantekrissesuaidensanlingkiJ tugasr.ya,

b.penyelenggaraan wusan pererintahan dan pelayanan umum sesuszi dengan :ingkup tugasnya,
c.pemkinaan dan peraksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya,
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dergan tugas dan fungsinya,

Pasal 6

(1)Dinas dipimpin ulsh Kepala Dinas.
(2)KepaaDinasbe-keaudukandibawahdanbertanggung jawab kepadaKepalaDuerahmelalui SekretarisDaerah. BAE IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas:
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Keuangan:
  2. 2.Suk Bagi» Umun dan Kepegawaian: dan
  3. 3.Sub Bagian Penyus'inan Program.
3. c.Bidung Prasarana dan Sarana, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, dan
  2. 2.Seksi Sarana Prod'iksi.
4. d.Bidang Perkebunan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pengembangan Tanaman Perkewunan, dan
  2. 2.Seksi Produksi dau Usaha Perkebunan.
5. e.Bider.g Tanaman Pangan, memoawahkan:
  1. 1.Seks' Padi dan Palawija, dan
  2. 2.Seksi Hortikultura.
6. f.Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasi Perianian, metnbawahkan:
  1. 1.Seksi Teknolosi Pengolahan Hasil Pertanian: dar
  2. 2.Seksi Pemasuran husi) Pertanian.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan h Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan Organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penjabaran tugas dan fungsi Linas, Sekretaris, Sub-sub Bagian, Bidang-bidcang uan Seksi-Seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daeran.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 9

(1)Lengan peraturan dazrah pada Dinas dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunya. wilayah kerja saru atau beberapa kecamatan.
(2)Penetapan nama dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

Un.t Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalari Pasal 9, dipimpin oleli seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan Jleh Camat.

(1)Pada Dinas dapac dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing baik keahlian maupun kebutuhen sesuai peraturan perundang- undangun.
(2)Kelom.pok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakansebagiantugasDinassesuzidengan keahlian dan kebutuhan. ) Pasal 12
(1)Kelompok Jabutan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompox Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsisnal senior yaug ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (S) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebuituhan.
(4)Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dar beban kerja. (S5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuaidengan jiraturanperundang-undangan.
(1)
(2)
(4)

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organ'sasi dan . kelornpok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maurun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-inasing. S2tiar pimpinan setuan organisasi wajib mengawasi bawahannya raasing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambhil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan beraturan perundang-undangan. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petun'uk bagi pelaksanaan tugas Dawahannya.

Pasal 14

Setiap pimpinar satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunuk dan bertanggung jawa» kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada “vaktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebasai bahan penyusunan laporan lekih larjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Dalam menyampaikan laporin masing-masing kepada atasan, tembusan laporen wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam melaksanakan tugas setiap bimpinan satuan organisasi dibantu oleh sacuan organisasi dibawahnya dan dalarm rangka pemberjan vimbingan kepada bawahan masing- masii1g. wajib mengadakan rapat berkala BAB VIH KEPEGAWAIAN

Pasal 15

(1)Kepala Dinas dan pejabat-pejubat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundar.g-undangan. (A4 Eselon dan kepangkatan serta sistern kepegawaian diatur sesuai dengan yeraturan perundang-undangan.

BAB IX

— KEIZNTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, inaka

1.Peraturan Daerah Kebupaten Gorontalo Ncmor 33 “Sahun 2007 tentang Fembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan Perkeburan Kabupaten Gorontalo (Lembaran Dasrah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gcrontalo Nomor 21):
2.Peraturan Daereh Kabupaten Gorontalo Nomer 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pertanan Tanaman Pangan, dan Perkebunan Kapupaten Gorontalb (Lembaran Daerah Kadupaten Gorontalo Tahun ) 2011 Nomor 10): dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…