DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan, prinsip dan ruang lingkup, penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, penetapan dan pengembangan PPTAD, Penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan, mekanisme PKPBM, pendanaan, pembinaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan, Bs Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822): Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 10. Ie 12. 13. om Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. IAAgS9 |sKenAaSEKPA|WABUP IT saia telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO dan BUPATI GORONTALO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, DAN PENDAYAGUNAAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Bupati adalah Bupati Gorontalo. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. J Kipas Isigo| as1 f sekoa Iwadup LUIY,YIZ | 14. 15, 16. 17 18. 19. 20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Tata Ruang adalah Wujud struktur ruang dan pola ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan persyaratan teknis ke dalam pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa yang selanjutnya disingkat PPTAD adalah pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada desa atau beberapa desa yang memiliki potensi andalan dan unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antar desa dan penggerak perkembangan ekonomi desa sekitarnya. Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKPBM adalah pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan PPTAD, dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan. Kemitraan adalah bentuk hubungan kerja sama yang dilaksanakan sebagai akibat dari adanya keterkaitan sebagai mitra kerja. KABAG Hukum | SKPD AS ja WABUP s3

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pasal 3

Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan melalui PKPBM.

Pasal 4

PKPBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan berdasarkan prinsip:

a.adil,
b.partisipatif, holistic, keseimbangan, keanekaragaman, keterkaitan ekologis, sinergis, vb PPA keberpihakan ekonomi rakyat, pad». transparan, dan akuntabel.ta

Pasal 5

PKPBM dilakukan dengan memperhatikan:

a.aspirasi dan kebutuhan masyarakat di kawasan perdesaan, KogasIsupofasi|sekoa Iwasup & Desak
b.kewenangan Desa,
c.potensi Desa,
d.kelancaran investasi ke kawasan perdesaan,
e.kelestarian lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alamj,
f.keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum, dan
g.kondisi sosial budaya dan ciri ekologi kawasan perdesaan.

Pasal 6

Ruang lingkup PKPBM meliputi:

a.penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif:
b.penetapan dan pengembangan PPTAD, dan Cc. penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

BAB III

PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERDESAAN SECARA PARTISIPATIF

Pasal 7

(1)Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif meliputi:
1. a.perencanaan tata ruang,
2. b.pemanfaatan ruang, dan Cc. pengendalian pemanfaatan ruang.
(2)Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat secara bersama dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
(3)Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di:
1. a.area baru atau lokasi baru,
2. b.desa-desa yang sudah ada, dan
3. c.di luar desa. | Kekon | skpoJ as7 | sekoa IwaBup
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)

Pasal 8

Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk pola tata desa. Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk revitalisasi yaitu penguatan fungsi ruang yang ada. Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, diutamakan pada pengawasan pemanfaatan ruang. Dokumen tata ruang partisipatif disusun atau direvisi dalam Forum PKPBM antar Desa.

Pasal 9

Dalam Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, masyarakat desa berhak:

a.menyusun rencana detail tata ruang desa yang diselaraskan dengan RTRWK,
b.mengetahui isi rencana tata ruang desa dan tata ruang di luar desa,
c.menikmati manfaat dari penataan ruang desa, dan d.memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat dari proses penataan ruang desa. Kompensasi atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf d, diputuskan dalam musyawarah desa dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, masyarakat desa berkewajiban:

a.memelihara kelestarian lingkungan, nilai-nilai sosial budaya, dan konservasi Sumber Daya Alam,
b.memelihara hasil pemanfaatan ruang desa, dan Cc. mencegah kerusakan lingkungan dan Sumber Daya Alam. WABUPKAtnG TsipD | AS1 | SEKDA hiWwiy L aa Pi

Pasal 11

Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam hal:

a.menyusun profil desa dalam rangka menemukan, mengenali, dan mendayagunakan potensi desa,
b.memperkuat evektifitas perencanaan pembangunan desa,
c.menemukan dan mengembangkan komoditas unggulan kawasan,
d.memelihara kelestarian lingkungan, nilai-nilai social budaya, dan konservasi Sumber Daya Alamj,
e.memperkuat kearifan lokal komunitas kawasan perdesaan sesuai karakteristik masing-masing,
f.mendorong dan mempertahankan ruang fisik desa yang ideal, dan
g.menciptakan ketertiban, ketentraman, keindahan dan keserasian.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…