DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan termasuk di dalamnya mengatur tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup, perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, perlindungan dan pemberdayaan petani, alih fungsi lahan, insentif dan disinsentif, koordinasi, kerjasama dan kemitraan, sistem informasi, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, sanksi administratif, penyidikan, serta ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan dan BUPATI GORONTALO MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daeran ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gorontalo. 10. 11. "1 Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggarapemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.. Bupati adalah Bupati Gorontalo. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Gorontalo. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilaygh budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memilikihamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pe buiIna - .183 Hal 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Lahan Beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi perdesaan. Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi lahan di sekitar daerah irigasi yang akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi lahan. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya, termasuk kelembagaan petani yang meliputi kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani, yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. Setiap orang adalah orang Perseorangan, kelompok orang atau Korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Rencana Tata Ruang Wilayah Kaupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunandaerahuntukperiode5(lima)tahunan Kabupaten Gorontalo. 22.RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerahyang selanjutnyadisingkatRPJP Daerahadalahdokumen perencanaanpembangunandaerahuntukperiode20(dua puluh) tahun. 23.RencanaKerjaPembangunanDaerahyang selanjutnyadisingkat RKPDadalahsuatudokumenperencanaanpembangunan daerahyangmemuatprioritaspembangunanyangmerupakan hasilmusyawarahperencanaanpembangunanDaerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas: 1

a.manfaat:
b.berkelanjutan dan konsistensi: Cc. produktif:
d.keterpaduan,
e.keterbukaan dan akuntabilitas:
f.kebersamaan dan gotong royong:
g.partisipatif:
h.keadilan, pas«.keserasian,keselarasandankeseimbangan, tema“kelestarianlingkungandan kearifanlokal:
k.desentralisasi: pm. tanggungjawab negara: 3 . keragaman, dan Bb . sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan diselenggarakan dengantujuan: a.melindungi kawasandan lahan pertanian pangansecara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan: mmewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani: meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat: meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani: 11 meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis:dan mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

RuanglingkupPerlindungan LahanPertanianPanganBerkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi : -ae. j. k. l ba Pp? Aan perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian: pemanfaatan, perlindungan dan pemberdayaan petani: alih fungsi lahan: insentif dan disinsentif, koordinasi: kerjasama, sistem informasi: peranserta masvarakat: pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan

m.larangan dan sanksi.

Pasal 5

Lahanpertanianpanganyang ditetapkan sebagaiLahanPertanian Pangan Berkelanjutandapat berupa: a. b. Cc. lahan sawah beririgasi:, lahan reklamasi rawa pasangsurut dannonpasangsurut:dan lahantidak beririgasi. 11

(1)
(1)
(2)
(3)11

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 6

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah dilakukan terhadap lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian, yang dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi, terdiri dari:

a.perencanaan jangka panjang, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku,
b.perencanaan jangka menengah, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku: dan C. perencanaan tahunan, memuat sasaran produksi, luas tanamdan sebaran,sertakebijakandanpembiayaan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyusun usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan:

a.Inventarisasi:
b.Identifikasi: dan C. penelitian. Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penyusunan perencanaan lahan pertanian pangan di Daerah. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penelitian serta sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

(1)
(2)
(3)
(1)
(2))

Pasal 8

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang meliputi :

a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan,
b.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan
c.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Penyusunan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :
a.pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk, . pertumbuhan produktivitas, kebutuhan pangan nasional: . kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan: pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi: dan musyawarah petani.m0 aoO Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan:
a.kesesuaian lahan:
b.ketersediaan infrastruktur: C. penggunaan lahan: 1
d.potensi teknis lahan, dan/atau
e.luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 9

Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Dinas menyusun :

a.prediksi jumlah produksi,
b.luas baku lahan: dan
c.sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan di Daerah. Penyusunanprediksijumlah produksi, kelanjutanluasbaku

(1)
(1)
(2)lahan,dansebaranlekasiLahanPertanianPangan Berkelanjutansebagaimana dimaksudpadaayat(1), dilaksanakansetiaptahun.

Pasal 10

Penetapan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam dokumen perencanaan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengin penetapan:

a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan:
b.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan: dan c.lahancadanganpertanianparganberkelanjutan.

Pasal 11

Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi :

a.menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian masyarakat di Daerah, dan
b.memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penetapansebagaimana dimaksudpadaayat(1)harusmemenuhi persyaratan: a.berada'”didalam dan/ataudiluarkawasan peruntukanpertanian, dan KA

(3)
(1)
(2)
(1)
(8)b.termuatdalamRencanaPerlindungan LahanPertanian PanganBerkelanjutan. Ketentuanlebihlanjutmengenaikriteriadansyaratpenetapan KawasanPertanianPanganBerkelanjutansebagaimana dimaksudpadaayat(1)danayat(2)diaturdalamPeraturzn Bupati.
1. a.di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan:dan Jatau
2. b.di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimanadimaksud padaayat(1)hurufadanhurufbberadapadakawasan perdesaandiDaerah.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…