Dalam Peraturan ini diatur tentang Penertiban Hewan Ternak termasuk didalamnya mengatur tentang Jenis Hewan Ternak, Larangan Dan Kewajiban, Penertiban Hewan Ternak, Denda, Penyidik,Ketentuan Pidana, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Lain-Lain.
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. 11. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan — urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kepala daerah adalah Bupati Gorontalo. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Penertiban adalah tindakan penangkapan dan penahanan terhadap hewan ternak yang dilepas, dibiarkan oleh peternak. Hewan adalah semua jenis hewan atau binatang baik menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan maupun menurut kepatutan harus dipelihara / digembalakan oleh pemilik / pengusaha/ pengembalanya. Peternak adalah orang/Badan Hukum/Pengusaha yang memiliki atau orang yang disuruh memelihara hewan ternak. Petugas adalah Satuan Polisi Pamong Praja,satuan tugas desa/kelurahan atau yang ditunjuk oleh pejabat yang berwewenang.
BAB II
Jenis hewan ternak yang dilarang dilepas di tempat-tempat tertentu, diklasifikasikan :
BAB III
Setiap Peternak wajib menggembala hewan ternak pada tempat- tempat yang secara khusus diperuntukkan bagi penggembalaan hewan ternak. Setiap Peternak wajib mengawasi hewan ternaknya yang digembala sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan kepentingan umum.
SetiapPeternakwajibmenyediakan kandangternakatausebutan lainnya sebagai tempat untuk memelihara hewan ternak. 9
Setiap Peternak wajib menyediakan makanan bagi hewan ternak yang ditertibkan oleh Petugas dan berada di kandang penampungan atau tempat lainnya dalam pengawasan Petugas, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tindakan penertiban hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. Dalam hal Peternak tidak menyediakan makanan bagi hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepadanya dikenakan biaya operasional penertiban hewan ternak sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) ekor setiap hari. Biaya operasional penertiban hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada petugas.
Peternak yang melanggar larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6 ayat
BAB IV
Petugas berwenang melakukan penertiban terhadap hewan ternak yang dilepas pada ditempat yang dilarang. Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat
Petugas memberitahukan tindakan penertiban hewan ternak kepada Peternak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dilakukan penertiban. Dalam melakukan penertiban hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas berkoordinasi dengan Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah.
Petugas mencatat setiap pelanggaran oleh Peternak terhadap larangan sebagaimana dimaksd dalam Pasal 3 dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dalam buku register.
Petugas yang ditunjuk dilepaskan dari tuntutan dan tanggung jawab atas kematian,hilang dan cederanya hewan ternak yang ditangkap dan ditempatkan ditempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
BAB V
Membuka PDF…