DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, termasuk di dalamnya juga mengatur Asas, tujuan dan ruang lingkup bantuan hukum; Penyelenggaraan bantuan hukum; Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum; Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum; Pendanaan bantuan hukum; serta Pengawasan dan pelaporan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822),
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248),
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Cc .2. diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENGORONTALO Menetapkan dan BUPATI GORONTALO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANGPENYELENGGARAAN BANTUANHUKUMUNTUKMASYARAKATMISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan: 1. 2. DaerahadalahKabupatenGorontalo. Pemerintah Daerahadalah Bupati sebagaiunsur penyelenggarapemerintahanDaerahyangmemimpin pelaksanaan urusanpemerintahanyang menjadi kewenanganDaerahotonom. Bupati adalah Bupati Gorontalo. BagianHukumadalah BagianHukumSekretariatDaerah. BantuanHukumadalahjasahukumyang diberikanoleh PemberiBantuanHukumsecaracuma-cumakepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima BantuanHukumadalah orangataukelompok orang miskin. Pemberi BantuanHukumadalah lembaga bantuanhukum atau organisasikemasyarakatanyangmemberi layanan BantuanHukumberdasarkan Undang-Undang Nomor16 10. 11. 12. 13. 14. -.3. Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan. Litigasi adalah proses penangaran Perkara Hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Noniitigasi adalah proses penanganan Perkara Hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Akreditasi adalah Pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo.

Pasal 2

BantuanHukumdilaksanakan berdasarkanasas: P9 ac» keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum: keterbukaan, efisiensi: efektivitas: dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan BantuanHukumbertujuan untuk: a.menjamindanmemenuhihakbagiPenerima Bantuan Hukumuntukmendapatakses keadilan, PE UAN AL T PD$ ASA | SERGA | Abu —KANAS HUKUM

(1)
(2)
(3)
(2)-.4- mewujudkanhak konstitusionalsetiapwarganegara pada umumnyadanmasyarakatkhususnyasesuaidengan prinsippersamaankedudukandidalamhukum, menjaminkepastianPenyelenggaraanBantuanHukum dilaksanakansecarameratadiseluruh wilayahdalam Daerah,dan mewujudkanperadilanyangefektif,efisien,dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan hukum untuk pekara keperdataan, hukum pidana, dan hukum tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonliitigasi. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.menjalankan kuasa,
b.mendampingi: Cc. mewakili:
d.membela, dan/atau
e.melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. eni€KA Gigi bm “ x « - $ -

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan:
1. a.berbadan hukum:
2. b.terakreditasi:
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap: d. e. memiliki pengurus, dan memiliki program Bantuan Hukum.
(3)Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum:
2. b.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum: mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel: dan Y d. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan - Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Bagian Hukum berwenang:

a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini: dan |
b.mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum. v- 4

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan Bantuan hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Kerja sama penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Ketentuan mengenai tata cara dan syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum kepada masyaral-at miskin berhak:

a.melakukan rekruitmen terhadap advokat yang berkeinginan kuat memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin tanpa mengharapkan imbalan jasa,
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum, menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum,
d.menerima biaya dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini,
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,
f.mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara, dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum. KABAGanapnmn, HUKUMwAA5EGABa co -.7.-

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum wajib untuk:

a.melaporkan kepada Bupati tentang penyeleggaraan Bantuan Hukum:
b.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang diproses, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, Cc. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum, dan
d.melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah untuk Pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkanperaturanperundang-undangandan/atauKode EtikAdvokat.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…