Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran.
Lampiran I.1 :Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi — Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan, Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan: Lampiran 14 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara, Ho SKPDI AS3 SEKDA FWABUP 4 « 1 Ae IN Lampiran II: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih: Lampiran III — : Laporan Operasional: LampiranIV : Laporan Perubahan Ekuitas: Lampiran V : Neraca: Lampiran VI” : Laporan Arus Kas: Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan, Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah: Lampiran IX” : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang i Tidak Tertargih, Lampiran X ' : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir, Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah: Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap: Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan, Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya, Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah: Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek, Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang, Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, Lampiran XX :Ikhtisan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.