DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang pajak parkir termasuk di dalamnya mengatur tentang objek dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, perhitungan dan wilayah pemungutan pajak, masa pajak, saat pajak terutang, dan surat pemberitahuan pajak daerah, tata cara perhitungan dan penetapan pajak, tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta kadaluwarsa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor “4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822),
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Li Maba Demam |) atasUndang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5657), Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENGORONTALO dan BUPATI GORONTALO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : L, 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo. Bupati adalah Bupati Gorontalo. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola Pajak Parkir. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarnya-besarnya kemakmuran rakyat. 7.PajakParkiradalahpajakataspenyelenggaraantempat Parkirdiluarbadanjalan,baikyang disediakanberkaitan denganpokok usahamaupunyangdisediakansebagaisustu usaha,termasukpenyediaantempatpenitipankendaraan bermotor. 8.PenyelenggaraanParkiradalahsetiaporangataubadanyang menyelenggarakan Tempat Parkir.

9.Parkir Insidentil adalah penyelengaraan Parkir yang sifatnya tidak permanen dan waktunya tertentu.
10.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
11.Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
12.Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
13.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati Paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
14.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya | (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 15.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
16.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan 17. 18. 19. 24. 20, 21. 22. 23. TempatParkiradalahtempatParkir diluarbadanjalanyang disediakanolehorangpribadiataubadan,baikyang disediakanberkaitandenganpokokusahamaupunyang disesuaikansebagai suatuusaha,termasuk penyediaan tempatpenitipankendaraanbermotordangarasikendaraan bermotoryangmemungutbayaran. Pemungutanpajakadalahsuaturangkaiankegiatan mulai daripenghimpunandata objekdarisubjekpajak,penentuan besarnyapajakyang terutangsampaikegiatanpenagihan pajakkepadawajibpajaksertapengawasanpenyetorannya. Penagihanpajakadalahserangkaiantindakanagar penangungpajakmelunasiutangpajak danbiayapenagil-an pajakdenganmenegurataumemperingatkan, melaksanakan penagihanseketika dan sekaligus,memberitahukansurat paksa,mengusulkanpencegahan,melaksanakanpenyitaan, melaksanakanpenyanderaan,danmenjual barangyang telahdisita. Sewaparkiradalahpembayaranataspemakaiantempat parkiryangdiselenggarakanolehorangataubadan. Karcis Parkiradalah tandabuktimasuktempatParkir dan/atautandabuktipembayaranataspemakaiantempat parkir. SuratPemberitahuanPajakDaerahyang selanjutnya disingkatSPTPDadalahsuratyangolehWajibPajak digunakanuntukmelaporkanperhitungan dan/atau pembayaranpajak, objek pajakdan/atau bukanobjek pajak, dan/atauharta dankewajibansesuaidengan ketentuan peraturanperundang-undanganyangberlaku. Surat Setoran PajakDaerah, yang selanjutnya disingkat SSPDadalahbuktipembayaranataupenyetoranpajakyang telahdilakukan denganmenggunakanformulir atau telah dilakukan dengancaralain keKasDaerahataubendahara penerimaatau melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Surat ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 25.SuratKetetapanPajakDaerahKurangBayaryang selanjutnyadisingkatSKPDKBadalahSuratKetetapanpajak yangmenentukanbesarnya jumlahpokokpajak,jumlah kreditpajak,jumlahkekurangan pembayaranpokok pajak,besarnyasanksiadministratifdanjumlahpajakyang masihharusdibayar. 26.SuratKetetapanPajakDaerahKurangBayarTambahanyang selanjutnyadisingkatSKPDKBTadalahSuratKetetapan pajakyangmenentukan tambahanatasjumlahpajakyang ditetapkan. 27.SuratKetetapanPajakDaerahLebihBayar yang selanjutnya disingkatSKPDLBadalahSuratKetetapanyangmenentukan jumlahkelebihanpembayaranpajakkarenajumlahkredit pajaklebihbesardaripadapajakyang terutangatau seharusnyatidakterutang. 28.SuratKetetapanPajakDaerahNihil!yang selanjutnya disingkatSKPDNadalahSuratKetetapanpajakyang menentukanjumlah pokokpajaksamabesarnya dengan jumlahkreditpajakataupajaktidakterutangdantidakada kredit pajak. 29.Surat TagihanPajakDaerahyang selanjutnyadisingkat STPDadalahSuratuntukmelakukantagihan pajak dan/atausanksi administratifberupa bunga dan/atau denda. 30.SuratTeguranatau suratlainyangsejenisadalahsuratyang dterbitkanolehpejabatun:ukmeneguratau memperingatkanwajib pajakuntuk melunasi utang pajaknya. 31.SuratKeputusan Pembetulanadalahsuratkeputusanyang membetulkankesalahantulis,kesalahanhitung,dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuantertentudalam peraturanperundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SuratPemberitahuanPajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat www “AA Daerah,SuratKeputusan PembetulanatauSuratKeputusan Keberatan. 32.SuratKeputusanKeberatanadalansuratkeputusanatas keberatan terhadapSuratPemberitahuanPajakTerutang, SuratKetetapanPajakDaerah,SuratKetetapanPajak Daerah KurangBayar,SuratKetetapanPajakDaerahKurang BayarTambahan,SuratKetetapanPajakDaerahNihil,Surat KetetapanPajakDaerahLebihBayar.atauterhadap pemotonganataupemungutanatauolehpihakketigayang diajukanolehWajibPajak. 33.Pembukuanadalahsuatu prosespencatatanyangdilakukan secarateraturuntukmengumpulkandatadaninformasi keuanganyangmeliputiharta,kewajiban,modal, penghasilandanbiayasertajumlahhargaperolehandan penyerahanbarangataujasa,yangditutupdengan menyusunlaporankeuanganberupaneracadaniaporan labarugiuntukperiodetahunpajaktersebut. 34.Pemeriksaanadalahserangkaiankegiatanmengnimpundan mengolahdata,keterangan,danatau buktiyang dilaksanakansecara obyektif dan profesionalberdasarkan suatustandarpemeriksaanuntuk mengujikepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan Daerah dan/atauuntuk tujuanlaindalam rangkamelaksanakanketentuan peraturanperundang-undanganperpajakanDaerah. 35.Bandingadalah upayahukumyang dapatdilakukanoleh Wajib Pajak ataupenanggungpajakterhadapsuatu keputusanyang dapat diajukan banding berdasarkan peraturanperundang-undanganperpajakan yangberlaku. 36.Putusan Bandingadalahputusan badanperalihan pajak atasbanding terhadap SuratKeputusan Keberatan yang diajukanolehWajibPajak. 37.KasDaerah adalah tempatpenyimpananuang Daerah yang ditentukanolehBupati untukmenampungseluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah. —

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1)Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir diluarbadanjalan,baikyangdisediakanberkaitandengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
(2)Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
1. a.penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
2. b.penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang | hanya digunakan untuk karyawannya sendiri, dan | Cc. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 3

(1)Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
(2)Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan vang menyelenggarakan tempat parkir.
(3)Dalam hal Parkir diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Parkir yang bertanggungjawab kepada manajemen.
(4)Dalam hal pembayaran Pajak Parkir, manajemen wajib bertanggung jawab atas pembayaran pajak Daeran.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, PERHITUNGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 4

(1)Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
(2)Jumlahyangseharusnyadibayarsebagaimana dimaksud padaayat(1)termasukpotonganhargaParkirdanParkir cuma-cumayang diberikankepada penerimajasaparkir.
(3)Dalamhalpenyelenggaratempatparkirtidakmemungut sewaparkirkepada penerimajasaparkir,dasarpengenaan PajakParkirsebagaimana dimaksudpadaavat(1)dihitung denganmemperhatikanluasareaparkir,jumlahrata-rata kendaraanyangdiparkirsetiaphari,jumlahharioperasional tempatpenyelenggaraanparkirdalam1!(satu)bulandan tarif pajak parkir yang berlaku di Daerah.

Pasal 5

Tarif Pajak Parkir ditetapkan 3056.

Pasal 6

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Gorontalo.

BAB IV

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak Parkir lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 9

(1)Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat suatu masa pajak.
(2)Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat adanya pembayaran dan/atau sewa ditempat parkir yang telah ditetapkan sebagai obyek dan subyek Pajak Parkir.

Pasal 10

(1)Wajib Pajak yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak Daerah, wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD.
(2)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
(3)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
(4)Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

(1)SPTPD digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
(2)Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah waktu terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
1. a.SKPDKB,
2. b.SKPDKBT: dan
3. c.SKPDN.
(3)SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan apabila:
1. a.berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 20 (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak,
2. b.SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ia sanksiadministrasisebesar2x»(dua persen)sebulan dihitungdaripajakyangkurangatauterlambatdibayar untukjangkawaktupalinglama24(duapuluh empat) bulan dihitungsejaksaatterutangnyapajak,dan/atau c.apabilakewajibanmengisiSPTPDtidakdipenuhi,pajak yang terutang dihitungsecarajabatandandikenakan sanksiadministrasiberupakenaikansebesar250(dua puluhlimapersen)daripokokpajakditambahsanksi administrasiberupabungasebesar2”5(duapersen) sebulandihitungdaripajakyangkurangatauterlambat dibayaruntukjangkawaktupalinglama24(duapuluh empat) bulan dihitungsejak saatterutangnyapajak. d.SKPDKBTsebagaimana dimaksudpadaayat(2)hurufb, diterbitkan apabiladitemukandata baruatau datayang semulabelumterungkapyangmenyebabkan penambahanjumlahpajakyang terutangdandikenakan sanksiadministrasiberupa kenaikansebesar100v6 (seratus persen)darijumlahkekuranganpajak tersebut.
(4)SKPDNsebagaimana dimaksudpadaayat(2)hurufc, diterbitkan apabilajumlahpajakyang terutangsama besarnya dengan jumlahkreditpajak atau pajaktidak terutangdantidakadakredit pajak. (S5)Penambahanjumlahpajakyang terutangsebagaimana dimaksudpadaayat(4)tidakdikenakanapabilawajibpajak melaporkansendirisebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…