Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Gorontalo.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Gorontalo, .Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara - Republik Indonesia Nomor 1822), -.2. Undang-UndangNomor17Tahun2003tentang KeuanganNegara(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2003Nomor47,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4286), .Undang-UndangNomor1Tahun2004tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004Nomor5,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4355), .Undang-UndangNomor15Tahun2004tentang PemeriksaanPengelolaandanPertanggungjawaban KeuanganNegara(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2004Nomor66,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4400), .Undang-UndangNomor33Tahun2004 tentang Perimbangan KeuanganantaraPemerintahPusat dan PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004Nomor126,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4438), .Undang-UndangNomor12Tahun2011 tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2011Nomor82, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5234), .Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara 2#epublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelahdiubah keduakalinyadenganUndang-UndangNomor9Tahun 2015(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2015 Nomor58,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor5679), ASIskpof ASjiPWABUP -. 3.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. -A.
PeraturanDuerahinimulai berlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturan daerahinidenganpenempatannyadalamLembaranDaerahKabupaten Gorontalo. DitetapkandiLimboto , Diundangkan di Limboto pada tanggal SEKRETARISDAERAH KABUPATEN GORONTALO, JAH U. TAYEB LEMBARAN DAERAH KABUPATENGORONTALOTAHUN2018NOMOR2 In salinan aslinya IAN HUKUM H. MAT BULOTO, SH NIP. 19780805 199303 1 006 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO,PROVINSIGORONTALO:(2/2/2018) .8. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1969 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN GORONTALO . UMUM Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan implikasi secara yuridis terhadap pengaturan BUMD yang selama ini telah ada di Indonesia. Jika dicermati pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini, secara khusus mengatur berkenaan dengan BUMD pada BAB XII terdiri dari 12 Pasal, dimulai dari Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 serta tersebar di beberapa pasal, seperti BAB ! Ketentuan Umum Pasal 1 angka 40), yang memberikan pengertian tentang BUMD, serta beberapa pasal yang menjadi sangat penting dicermati terkait dengan keberadaan BUMD, seperti Pasal 134 ayat
Cukup jelas
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPAREN GORONTALO NOMOR
Membuka PDF…