DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gorontalo

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan ini mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi Dipindai dengan cam~canner -2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 221); Dipindai dengan camscanner -3 Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO Dan BUPATI GORONTALO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 ayat (4), ayat (5), atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

2.Ketentuan dalarn Pasal 97 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

(1)Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalarn Dipindai dengan camscanner -4 Pasal 87 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.

3.Ketentuan huruf b penyedian tempat pelelangan, huruf I penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4.Ketentuan huruf c angka Romawi I Retribusi Bangunan Gedung Angka 1 Persetujuan Bangunan Gedung Lampiran Ill Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
5.Ketentuan angka Romawi II Prasarana Bangunan Gedung Angka 1 Persetujuan Bangunan Gedung Lampiran Ill Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini Dipindai dengan camscanner Pasal Il Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo. Ditetapkan di Limboto pada tanggal 1 2 Agustus 204C UPATI GORONTALO, Diundangkan di Limboto pada tangal A9ustus 202S SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, SUGONDO A. MAKMUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR Dipindai dengan camscanner -6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ten tang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda yang telah ditetapkan oleh Gubemur/Bupati/WaliKota disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional. Pelaksanaan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berfokus pada muatan yang tercantum dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Hasil evaluasi Peraturan Daerah yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, terdapat beberapa materi pengaturan yang perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Hal yang berkenaan dengan hasil evaluasi antara lain :
1.Perubahan Ketentuan Pasal 16 mengenai Besaran pokok BPHTB yang terutang
2.Penghapusan Pasal 97 tentang Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif untuk pemanfaatan barang milik daerah. Dipindai dengan g camscanner
3.Penyempurnaan Ketentuan Pasal 98 tentang Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha.
4.Penyempurnaan Lampiran II Huruf B Penyediaan Tempat Pelelangan
5.Penghapusan Lampiran II Huruf I Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Angka II Laboratorium Pengujian Tanah/ Batuan/Aspal/ Aggregat/Beton/ Sejenisnya
6.Penghapusan Lampiran II Huruf I Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Angka III Laboratorium Pengujian Air
7.Penyempurnaan Lampiran III Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Persetujuan Bangunan Gedung. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 16

Cukup jelas. Angka 2 Pasal 97 Cukup jelas. Angka 3 Cukup Jelas Angka 4 CukupJelas Angka 5 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR Dipindai dengan camscanner -8 LAMPIRAN 11 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2024 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

8.PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN No Objek / Jenis Satuan Tarif (Rp) • - - - - - . .· -- -,,..,..--� --- - ,...�.,..,, • • , ,. I - � ' . ·�,-,_,, ·.-!l_l:tT: - - .-
1.Pelelangan Ikan hari/bulan 20.000
2.Pelelangan Temak hari/bulan 25.000
3.Pelelangan Hasil Bumi dan Hasil Hutan hari/bulan 10.000
4.Kios Unit/hari 15.000
5.Los Unit/hari 10.000 I. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERlNTAH DAERAH NO. OBJEK/JENIS SATUAN TARIF (Rp) r t e -· . . • Z E E 7 . o # = ! L L s - ' . I. BENIH IKAN 1 BENIH IKAN NILA - Uk 1 - 3 / ekor 100 - U k 3 - 5 / ekor 300 - U k 5 - 8 / ekor 400 - Uk 8 - 10 / ekor 600 - Uk 1 0 - 15 / ekor 700 2 BENIH IKAN MAS - Uk 1 - 3 / ekor 150 - U k 3 - 5 / ekor 350 Dipindai dengan camscanner NO. OBJEK/JENIS -9 SATUAN / ekor / ekor / ekor / ekor / ekor / ekor / ekor / ekor / ekor / ekor / ekor / ekor / ekor / ekor / ekor TARIF (Rp) 400 600 700 150 350 500 700 5.000 10.000 15.000 5.000 8.000 15.000 5.000 7.000 U k 5 - 8 Uk8 - 10 Uk 1 0 - 15 3 BENIH IKAN LELE Uk 1 - 3 U k 3 - 5 Uk 5 - 8 Uk 8 - 10 4 BENIH IKAN HIAS (KOi) Uk 1 - 3 U k 3 - 5 U k 5 - 8 Uk8 - 10 Uk 10 - 1 5 5 BENIH IKAN HIAS (KOKI) U k 3 - 5 U k 5 - 8 Uk 8 - 10 6 BENIH IKAN HIAS (CUPANG) U k 3 - 5 U k 5 - 8 Uk 8 - 10 7 BENIH IKAN HIAS (KOMET) U k 3 - 5 Uk 5 - 8 / ekor 1.000 / ekor 2.500 / ekor 5.000 / ekor 10.000 / ekor 15.000 Dipindai dengan g camscanner -10 NO. OBJEK/JENIS TARIF SATUAN (Rp) k J e is g . i 2 . 3 4 r o - r a p . - Uk8 - 10 / ekor 15.000 8 CALON INDUK IKAN - Ikan Nila / ekor 17.000 - lkan Mas / kg 50.000 - lkan Lele / kg 40.000 - Ikan Hias / ekor 100.000 9 IKAN DEWASA YANG TIDAK PRODUKTIF (AFKER) - lkan Nila / kg 25.000 - Ikan Mas / kg 25.000 - Ikan Lele / kg 25.000 Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah. 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:

a.besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
b.hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.basil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati Dipindai dengan g camscanner - 1 1 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah. BUPATIGORONTALO,l Dipindai dengan cam~canner I ly l l -12 LAMPIRAN lII PERATURAN DAERAH NOMOR 2- TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2024 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
1. 1.PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI I.RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG Nilai Retribusi = LLt x (Ilo x SHST) x It x lbg LLt =(LLi + LBi) It = I f x 2 (b p x Ip)x Fm LLt Luas Total Lantai SHST Standar Harga Saluan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Saluan Bangunan Gedung Negara). Ilo Indeks Lokalitas It Indeks Terintegrasi Ibg Indeks BG Terbangun LLi Luas Lantai ke-i Lbi Luas Basemen ke-i If Indeks Fungsi Bp bobot parameter Ip Indeks parameter Fm Faktor kepemilikan Keterangan :
a.SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah). Dipindai dengan camscanner -13
b.SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada table HSBGN Kabupaten Gorontalo, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. SHST ditetapkan sebagai berikut:
1. 1.bangunan tidak sederhana sebesar Rp 6.650.000,- (Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
2. 2.bangunan sederhana sebesar Rp 6.140.000.- (Enam Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
c.lndeks Lokalitas ditetapkan sebagai berikut: (CONTOH) Indeks Lokalitas Fungsi Keterangan Jalan Jalan Jalan Jalan Bangunan Nasional Provinsi Kabupaten Lingkungan Hunian Sederhana 0,5 0,5 0,5 0,4 Tidak 0,50,5 0,5 0,4 Sederhana Usaha Mikro 0,4 0,4 0,4 0,3 NonMikro 0,5 0,5 0,5 0,5 Sosial PAUD s/d 0,1 0,10,1 0,1 Budaya SLTA Perguruan 0,2 0,2 0,2 0,2 Tinggi Sosial PAUD s/d 0,30,3 0,3 0,3 Budaya SLTA Khusus Perguruan 0,5 0,5 0,5 0,5 Tinggi Dipindai dengan g cam~canner PRASARANA BANGUNAN GEDUNG NILAI RETRIBUSI = V x I x Ibg x HsPbg V : Volume I : lndeks Prasarana Bangunan Gedung lbg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun HsPbg : Harga satuan Prasarana Bangunan Gedung Indeks Terintegrasi (It) Indeks Bobot lndeks. Fungs Parameter Parameter Fungsi Klasifikasi Parameter (II) (bp) (Ip)
a.Sederhana 1 Usaha 0,70 Kompleksitas 0,3
b.Tidak Sederhana 2 Usaha Permanensi 0,2 a. Non Permanen 1 (UMKM 0,50
b.Permanen 2 Prototipe) Hunian: )Mengikuti Tabel )Mengikuti Koefisien Jumlah Tabel
a.<100 0,15 Lantai Koefisien m2 dan<2 Jumlah lantai Lantai
b.>100 m2 0,5 0,17 Ketinggian dan>2 lantai Keagamaan 0,00 Fungsi Khusus 1,00 Dipindai dengan G camscanner -15 Sosial a. Negara 0 0,30 Budaya Ganda/ b. Perorangan/ Badan l Campuran Usaha a.Luas <500 m2 0,60 Faktor Kepemilikan (FM) dan<2 lantai b.Luas >500 m2 0,80 dan>2 lantai Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) Jenis Bangunan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) Bangunan Gedung Baru 1 Rehabilitas/Renovasi Bangunan Gedung
a.Sedang 0,45 x 50 % = 0 , 2 2 5
b.Berat 0,65 x 50 % = 0,325 Pelestarian/ Pemugaran
a.Pratama 0,65 x 50 % = 0,325
b.Madya 0,45 X 50 % = 0 , 2 2 5
c.Utama 0,30 X 50 % = 0 , 1 5 0 I< j]'ll']"""!l/ Dipindai dengan G camscanner -16 TABEL KOEFISIEN JUMLAH LANTAL Jumlah Lantai Koefisien Jumlah Lantai Basemen 3 lapis + 1,393 + 0 , 1 (n) (n) Basemen 3 lapis 1,393 Basemen 2 lapis 1,299 Basemen 1 lapis 1,197 1 1 2 1,090 3 1,120 4 1,135 5 1,162 6 1,197 7 1,236 8 1,265 9 1,299 10 1,333 11 1,364 12 1,393 13 1,420 14 1,445 15 1,468 16 1,489 Dipindai dengan G camscanner -17 17 1,508 18 1,525 19 1,541 20 1,556 21 1,570 22 1,584 23 1,597 24 1,610 25 1,622 26 1,634 27 1,645 28 1,656 29 1,666 30 1,676 31 1,686 32 1,695 33 1,704 34 1,713 35 1,722 36 1,730 37 1,738 38 1,746 39 1,754 40 1,761 Dipindai dengan G camscanner -18 41 1,768 42 1,775 43 1,782 44 1,789 45 1,795 46 1,801 47 1,807 48 1,813 49 1,818 50 1,823 51 1,828 52 1,833 53 1,837 54 1,841 55 1,845 56 1,849 57 1,853 58 1,856 59 1,859 60 1,862 60+(n) 1,862+ 0,003 (n) Keterangan : • Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis; • Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai; Dipindai dengan camscanner -19 • Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung. • Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0, 1 seliap lapisnya. • Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya Koefisien Ketinggian BG = [ (LLi + KL[2 (LBi +± KB) ( LLi + 2LBi) KETERANGAN: Lli : Luas Lantai ke-I KL : Koefisien jumlah lantai LBi : Luas Basemen ke-i KBi : Koefisien Jumlah Lapis Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung
1. 1.Fungsi Hunian Fungsi Indeks bp x Ip Klasifikasi dan Parameter Rumah Tinggal 0,15 0,3x 1 = 0,3 Kompleksitas Sederhana 0,20 x 2,00 = 0,40 Permanensi Permanen 0,50 x 1,00 = 0,50 Ketinggian 1 lantai 2(bp xlp) = 1,2 Kepemilikan Perorangan . . Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1 , 2 x 1 = 0,18
2. 2.Fungsi Keagamaan Fungsi lndeks bpx Ip Klasifikasidan Parameter Masjid 0,0 0,3 x 2,00 = 0,3 Kompleksitas Tidak Sederhana 0,20 x2,00 =0,40 Permanensi Pennanen 0,50 xl,090 Ketinggian 2 lantai =0,545 2 (bp xlp) =1.545 Kepemilikan Perorangan 1 1</\UAO Q ["l[['[\\/ Dipindai dengan camscanner -20 Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0 x 1,545 x 1 = o
3. 3.Fungsi Usaha Fungsi Indeks bpxlp Klasifikasi dan Parameter Mall 1 0,3 x2,00 =0,60 Kompleksitas : Tidak Sederhana 0,20 x2,00 =0,40 Permanensi : Permanen 0,50 xl,265 Ketinggian : 8 lantai =0,6325 2 (bp xlp) Kepemilikan Perorangan -1,6325 Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 1 x 1,6325 x 1 = 1 , 6 3 2 5 Contoh Penetapan lndeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu alas Persetujuan Bangunan Gedung
4. 1.Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Gorontalo Data Bangunan Fungsi Hunian Luas Bangunan (Lit) : 36 M? Ketinggian : 1 Lantai Lokasi : Kecamatan Limboto Kepemilikan : Pribadi SHST BG Sederhana : Rp. 6.140.000,00 Indeks Lokalitas : Nilai 0,5 % Dipindai dengan camscanner -21 Fungsi Indeks bpx Ip Klasifikasi dan Parameter Rumah Tinggal 0,15 0 , 3 x 1 = 0 , 3 Kompleksitas Sederhana 0,20 x 2,00 = 0,40 Permanensi Permanen 0,50 x 1,00 = 0,50 Ketinggian : 1 lantai 2(bp xlp) = 1,2 Kepemilikan : Perorangan Faktor Kepemilikan (Perorangan) = l Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1 , 2 x 1 = 0 , 1 8 Cara Perhitungan Nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun : 36 x (0.5% x Rp6.140.000,-) x0,18 x 1 : Rp. 198.936,
5. 2.Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Gorontalo Data Bangunan Fungsi : Usaha Luas Bangunan (Lit) 738 M Ketinggian : 3 Lantai Lokasi Kecamatan Telaga Kepemilikan . Pribadi SHST BG Sederhana Rp. 6.650.000,00 Indeks Lokalitas : Nilai 0,5 % Fungsi Indeks bp X Ip Klasifikasi dan Parameter Rumah Tinggal 0,7 0 , 3 x 2 = 0 , 6 0 Kompleksitas Tidak Sederhana 0,20 x 2,00 = 0,40 Permanensi Permanen 0,50 x 1,12 = 0,56 Ketinggian 3 lantai 2(bp xlp) = 1,56 Kepemilikan Perorangan Dipindai dengan G camscanner -22 Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,92 Cara Perhitungan Nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun 738 x (0.5% x Rp 6.650.000,-) x 1,092 x 1 Rp. 26.796.042,- Besaran harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) harus ditetapkan dalarn nilai rupiah dan dicantumkan secara definitif dalarn Perda ini. Untuk selanjutnya, HSpbg ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Bupati. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 35 Tahun 2023 dan PP 16 Tahun 2021 Penetapan HSpbg seyogyanya memperhatikan ketentuan sektoral yang diatur oleh Kementerian PUPR serta mempertimbangkan antara lain aspek keadilan, kondisi perekonomian, kemarnpuan masyarakat, dukungan terhadap ik1im investasi dan kemudahan berusaha di daerah serta penetapan HSpbg oleh Pemerintah Daerah sekitamya. Dipindai dengan G camscanner -23 Harga satuan Prasarana Bangunan Gedung INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II) HARGA SATUAN RUSAK RUSAK/ SEDANG RETRIBUSI BERAT JENIS PEMB PEKERJAAN NO BANGUNAN PRASARANA PEKERJAAN PRASARANA ANGU KONSTRUKS BANGUNAN KONSTRUKS GEDUNG NAN I SEBESAR I SEBESAR (HSPBG) BARU 45% DARI 65% DARI BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG 0,65 x 50 % = 0,45 x 50% = Pagar Rp 3.000 /m! 1.00 0,325 0,225 Konstruksi Tanggul/ 0,65 x 50 o/o = 0,45 x 50% = Pembatas/ Rp 3.000 /m! 1.00 1 retaining wall 0,325 0,225 Penahan/ Pengaman Turap batas 0,65 x 50 % = 0,45 x 50%= kaveling/ Rp 3.000 /m 1.00 0,325 0,225 persil 0,65 x 5 0 % = 0,45 x 50% = Gapura Rp 5.000 /m 1.00 0,325 0,225 Konstruksi Penanda 0,65 x 50 % = 0,45 x 50% = 2 Gerbang Rp 5.000 /m° 1.00 Masuk 0,325 0,225 Lokasi Jalan 1.00 0,65 x 50 % = 0,45 x 50% = Rp 2.500 /m? 0,325 0,225 Jalan Rp 2.500 /m° 1.00 0,65 x 50 % = 0,45 X 50% = 0,325 0,225 Konstruksi Lapangan 0,65 x 5 0 % = 0,45 X 50% = 3 Rp 2.500/m° 1.00 Perkerasan Upacara 0,325 0,225 Lapangan Rp 2.500/m° 0,65 x 50 % = 0,45 x 50% = 1.00 Olahraga 0,325 0,225 Dipindai dengan camscanner , -24 I INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II) HARGA RUSAK SATUAN RUSAK/ SEDANG RETRIBUSI BERAT JENIS PEMB PEKERJAAN NO BANGUNAN PRASARANA PEKERJAAN PRASARANA ANGU KONSTRUKS BANGUNAN KONSTRUKS NAN I SEBESAR GEDUNG I SEBESAR BARU 45% DARI (HSPBG) 65% DARI BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG Terbuka Konstruksi 0,65 x 5 0 % = 0,45x 50% = 4 PerkerasanA Rp 4.000/m 1.00 0,2250,325 spal, Beton Konstruksi 0,65 x 50 % = 0,45 x 50% = 5 Perkerasan Rp 4.000/m 1.00 0,325 0,225 grass block 0,65 x 50 % = 0,45 x 50% Jembatan Rp 4.500/m? 1.00 0,325 0,225 Konstruksi 6 Penghubung 0,65 x 50 % = 0,45 x 50%= Box Culvert Rp 4.500/m° 1.00 0,2250,325 Konstruksi Penghubung 0,65 x 50 % = 0,45 x 50% = 7 (Jembatan Rp 4.500/m° 1.00 0,2250,325 antar Gedung) I Konstruksi Penghubung 0,65 x 50 % = 0,45 x 50% = 8 Rp 4.500/m? 1.00 0,225 (Jembatan 0,325 Penyebranga n Orang/ Dipindai dengan camscanner , -25 ( INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II) HARGA SATUAN RUSAK RUSAK/ RETRIBUSI SEDANG BERAT JENIS PEMB PEKERJAAN NO BANGUNAN PRASARANA PEKERJAAN PRASARANA ANGU KONSTRUKS BANGUNAN KONSTRUKS GEDUNG NAN I SEBESAR I SEBESAR (HSPBG) BARU 45% DARI 65% DARI BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG Barang) Konstruksi penghubung Rp 5.000 0,65 x 5 0 % = 0,45 x 50% = 9 (jembatan 1.00 /m 0,325 0,225 bawah tanah /Under pazz) Konstruksi kolam / Kolam Rp 5.000 1.00 0,65 x 50 % = 0,45 X 50%= 10 reservoir renang /m?° 0,325 0,225 bawah tanah Kolam Rp 1.00 0,65 X 50 % = 0,45 X 50%= pengolahan 10.000/m° 0,325 0,225 air Konstruksi septic tank, Rp 0,65 X 50 % = 0,45 x 50% = 11 1.00 sumur 10.000/m° 0,325 0,225 resapan Menara Rp 0,65 x 50 % = 0,45 x 50% = 1.00 Konstruksi reservoir 10.000/5M3 0,325 0,225 12 menara Rp 0,65 X 50 % = 0,45 x 50% = Cerobong 1.00 10.000/5M 0,325 0,225 Dipindai dengan G camscanner ' -26 INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II) HARGA SATUAN RUSAK RUSAK/ RETRIBUSI SEDANG JENIS BERAT NO BANGUNAN PRASARANA PEMB PEKERJAAN PRASARANA PEKERJAAN BANGUNAN ANGU KONSTRUKS KONSTRUKS GEDUNG NAN I SEBESAR I SEBESAR (HSPBG) BARU 45% DARI 65% DARI BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG Konstruksi Rp 0,65x 50 % = 0,45 x 50% = 13 1.00 Menara Air 10.000/5M3 0,325 0,225 Rp 0,65 X 50 % = 0,45 X 50% = Tugu 1.00 10.000/Unit 0,325 0,225 Rp 0,65 X 50 % = 0,45 x 50% = Patung 1.00 Konstruksi 250.000/Unit 0,325 0,225 14 monument Di dalam Rp 0,65 x 50 % = 0,45 x 50%= 1.00 Persil 250.000/Unit 0,325 0,225 Rp 0,65 x 50 % = 0,45 x 50% = Di Luar Persil 1.00 250.000/Unit 0,325 0,225 Rp 250.000/unit (luas maksimum Konstruksi 10 m apabila Instalasi ada 0,65 x 50 % = 0,45x 50%= 15 instalasi/ 1.00 Listrik penambahan 0,325 0,225 gardu listrik luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 25.000/m? ) -':]i �f; f �Kr�·Aa 'c 1- - - t u Dipindai dengan G camscanner ¥ -27 - INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II) HARGA SATUAN RUSAK RUSAK/ SEDANG RETRIBUSI BERAT JENIS PEMB PEKERJAAN NO BANGUNAN PRASARANA PEKERJAAN KONSTRUKSPRASARANA ANGU BANGUNAN KONSTRUKS NAN I SEBESAR GEDUNG I SEBESAR BARU 45% DARI (HSPBG) 65% DARI BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG Rp 250.000/unit (luas maksirnum 10 m apabila Instalasi ada 0,65x 50 % = 0,45 x 50%= telepon/ 1.00 0,325 0,225 penambahan komunikasi luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 25.000/m? ) Rp 250.000/unit (luas maksimum 10 m apabila Instalasi ada 0,65 X 50 o/o = 0,45 X 50% = 1.00 Pengolahan penambahan 0,325 0,225 luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 25.000/m?) Dipindai dengan G camscanner -28 INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II) HARGA SATUAN RUSAK RUSAK/ RETRIBUSI SEDANG JENIS BERAT NO BANGUNAN PRASARANA PEMB PEKERJAAN PRASARANA PEKERJAAN BANGUNAN ANGU KONSTRUKS KONSTRUKS GEDUNG NAN I SEBESAR I SEBESAR (HSPBG) BARU 45% DARI 65% DARI BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG Konstruksi 16 Billboard Rp 0,65 X 50 % = 0,45 X 50% = reklame/ 1.00 papan iklan 250.000/unit 0,325 0,225 papannama Papan nama (berdiri sendiri atau Rp 0,65 X 50 % = 0,45 X 50% = 1.00 berupa 250.000/unit 0,325 0,225 tembok pagar) Fondasi Rp 17 mesin (diluar 100.000/unit 1.00 0,65 X 50 % = 0,45 X 5 0 % = bangunan) mesin 0,325 0,225 Rp 250.000/unit (tinggi maksimal Konstruksi 100 m 0,65 x 50 % = 0,45 x 50% = 18 menara 1.00 televisi apabila ada 0,325 0,225 penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya) K I'p[,'';'ppr]ftp;y Stf'I'll V Dipindai dengan G camscanner ' -29 INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II) HARGA SATUAN RUSAK RUSAK/ RETRIBUSI SEDANG JENIS BERAT NO BANGUNAN PRASARANA PEMB PEKERJAAN PRASARANA PEKERJAAN BANGUNAN ANGU KONSTRUKS KONSTRUKS GEDUNG NAN I SEBESAR I SEBESAR (HSPBG) BARU 45% DARI 65% DARI BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG Konstruksi 19 antena radio 1) Standing tower Ketinggian Rp 1.000.000 0,65 x 50 o/o = 0,45 x 50% = dengan 1.00 25-50 m /unit 0,325 0,225 konstruksi 34 kaki: Ketinggian Rp 1.500.000 1.00 0,65 x 50 o/o = 0,45 x 50% = 51-75 m /unit 0,325 0,225 Ketinggian Rp 2.000.000 1.00 0,65 x 50 % = 0,45 x 50% = 76-100 m /unit 0,325 0,225 Ketinggian Rp 2.500.000 1.00 0,65 x 50 % = 0,45 x 50% = 101-125 m /unit 0,325 0,225 Ketinggian Rp 3.000.000 0,65 x 50 o/o = 0,45 x 50% = 1.00 126-150 m /unit 0,325 0,225 Ketinggian Rp 3.500.000 0,65 x 50 % = 0,45 x 50% = 1.00 diatas 150 m /unit 0,325 0,225 2) Sistem guy wire/ Ketinggian 0- Rp 0,65 x 50 % = 1.000.000/u 0,45 x 50% = 1.00 bentang 5 0 m 0,325 0,225 nit kawat Dipindai dengan camscanner -30 INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II) HARGA RUSAK SATUAN RUSAK/ SEDANG RETRIBUSI BERAT pEKERJAANJENIS PRASARANA PEMB PEKERJAAN ONSTRUKS BANGUNAN K NO PRASARANA BANGUNAN ANGU KONSTRUKS I SEBESAR GEDUNG NAN I SEBESAR 45% DARI (HSPBG) BARU 65% DARI BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG 0,45 x 50% Rp 0,65 x 50 % =Ketinggian 1.500.000 1.00 0,325 0,22551-75 m /unit 0,45 x 50% = Rp 0,65 x 5 0 % =Ketinggian 2.000.000/u 1.00 0,325 0,22576-100 m nit 0,45 X 50% Rp 0,65 x 5 0 % =Ketinggian 2.500.000/u 1.00 0,325 0,225101-125 m nit Konstruksi antena Menara 20 (tower Bersama telekomunik asi) a) Ketinggian Rp
6. 0.6 5 x 5 0 % = 0,45 x 50% 'Kurang dari 3.000.000/u 1.00 0,325 0,225 25m nit Rp 0,65 x 50 % = 0,45 x 50% ' b) ketinggian 1.004.000.000/u 0,325 0,22525-50m nit 0,45 x 50% Rp 1.00 0,65 x 50 %c) ketinggi an 5.000.000 l Dipindai dengan camscanner - - ·-·········· -31 ,... INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II) HARGA SATUAN RUSAK RUSAK/ SEDANG RETRIBUSI BERAT JENIS PEMB PEKERJAAN NO BANGUNAN PRASARANA PEKERJAAN PRASARANA ANGU KONSTRUKS BANGUNAN KONSTRUKS GEDUNG NAN I SEBESAR I SEBESAR BARU 45% DARI (HSPBG) 65% DARI BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG diatas S0m /unit 0,325 0,225 Menara Mandiri a) Ketinggian Rp 0,65 x 50 % = 0,45 x 50% = Kurang dari 3.000.000/u 1.00 0,325 0,225 25m nit Rp 0,65 X 50 % = 0,45 x 50%=b) ketinggian 4.000.000/u 1.00 25-50m 0,325 0,225 nit Rp 0,65 x 50 % = 0,45 X 50%=c) ketinggian 5.000.000 1.00 diatas S0m 0,325 0,225 /unit Tangki Rp 0,65 X 50 o/o = 0,45 X 50%= 21 tanam 1.00 250.000/unit 0,325 0,225 bahan bakar Pekerjaan drainase Rp 10.000 0,65 x 50 % = 0,45 X 50% = 22 1) SaJuran 1.00 (daJam /m 0,325 0,225 persil) 2) Kolam Rp 15.000 0,65 x 50 % = 0,45 x 50%= 1.00 Tampung /m? 0,325 0,225 Dipindai dengan camscanner r -32 - INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II) HARGA SATUAN RUSAK RUSAK/ SEDANG RETRIBUSI BERAT JENIS PEMB PEKERJAAN NO BANGUNAN PRASARANA PEKERJAAN PRASARANA ANGU KONSTRUKS BANGUNAN KONSTRUKS GEDUNG NAN I SEBESAR I SEBESAR (HSPBG) BARU 45% DARI 65% DARI BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG Konstruksi 0,65 x 50 % = 0,45 x 50% =Rp 23 penyimpana 1.00 0,22510.000/m3 0,325 n silo
7. 2.PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING Tarif No Objek / Jenis Satuan (Rp)
8. 1.Penggunaan Tenaga Kerja Asing /Orang/Jabatan/Bul $ 100° an Keterangan : • Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbit~n SKRD PAT1 GORONTALo// Dipindai dengan camscanner f -32 INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II) HARGA SATUAN RUSAK RUSAK/ RETRIBUSI SEDANG BERAT JENIS PEMB PEKERJAAN NO BANGUNAN PRASARANA PEKERJAAN PRASARANA ANGU KONSTRUKS BANGUNAN KONSTRUKS GEDUNG NAN I SEBESAR I SEBESAR (HSPBG) BARU 45% DARI 65% DARI BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG Konstruksi 0,65 x 5 0 % = 0,45 x 50% = 23 penyimpana Rp 1.00 10.000/m3 0,325 0,225 n silo
9. 2.PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING Tarif No Objek / Jenis Satuan (Rp) l. Penggunaan Tenaga Kerja Asing /Orang/Jabatan/Bul $ 100° an Keterangan : Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD T1 GORONTALo/ Dipindai dengan camscanner

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…