DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir” jo. Pasal 298 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten GorontaloTahun Anggaran 2016, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822): Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 1999 Republik Indonesia Tahun Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 7. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3147), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614): Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah z3F#mcrsaNNsi»23 SLKDA | War TT sebagaimanatelahdiubahterakhirdenganPeraturan MenteriDalamNegeriNomor21Tahun2011, 20.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor64Tahun 2013tentangPenerapanStandarAkuntansiPemerintahan Berbasis AkrualpadaPemerintahDaerah, 21.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun 2015tentangPembentukanProdukHukumDaerah(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2015Nomor2036): 22.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor11Tahun 2017tentangPedomanEvaluasiRancanganPeraturan DaerahtentangPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan BelanjaDaerahdanRancangan PeraturanKepalaDaerah Tentang Penjabaran PertanggungjawabanPelaksanaanAggaranPendapatandan Belanja Daerah, 23.PeraturanDaerahKabupatenGorontaloNomor11 Tahun2006 tentangPokok-pokokPengelolaan KeuanganDaerah(Lembaran DaerahKabupaten GorontaloTahun2006Nomor4SeriE), 24.PeraturanDaerahKabupatenGorontaloNomor7Tahun 2015 tentangAnggaran Pendapatandan Belanja DaerahTahun Anggaran2016(Lembaran Daerah KabupatenGorontaloTahun2005Nomor7), 25.Peraturan DaerahKabupatenGorontaloNomor7Tahun 2016 tentangPerubahan Anggaran Pendapatandan BelanjaDaerahTahun Anggaran2016(Lembaran DaerahKabupatenGorontaloTahun2016Nomor7), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO dan BUPATI GORONTALO Noeog | sweod as3 | sekoaWaeuPi

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja laporan keuangan memuat: a. S ga M0 An h. Laporan Realisasi Anggaran: Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Daerah Kabupaten Gorontalo berupa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan, dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

daerah/perusahaan Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp.
2.Belanja Daerah Rp. Defisit Rp.
3.Pembiayaan Daerah: a.Penerimaan Rp. b.Pengeluaran Rp. Pembiayaan Neto Rp. 1.247.786.283.114,68 1.238.276.427.719,45 9.509.855.395,23 105.195.897.319,66 2.000.000.000,00 103.195.897.819,66 mapMn una KABAG (SKPD) A83 | SEKUA| seger! EILILIK 1G 1 £

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 sebagai berikut:

(1)
(2)
(3)
(4)(S) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 58.256.920.228,32 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.306.043.203.343,00
2. b.Realisasi Rp. 1.247.786.283.114,68 Selisih Rp. 58.256.920.228,32 Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 170.960.693.442,55 dengan rincian sebagai berikut:
3. a.Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.409.239.101.162,00
4. b.Realisasi Rp. 1.238.276.427.719,45 Selisih Rp. 170.960.693.442,55 Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(112.703.773.214,23) dengan rincian sebagai berikut :
5. a.Surplus/ Defisit Setelah Perubahan Rp. (103.195.897.819,00)
6. b.Realisasi Rp. 9.509.855.395,23 Selisih Rp. (112.703.773.214,23) Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlahRp. 0,66 dengan rincian sebagai berikut:
7. a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 105.195.897.819,00 b.Realisasi Rp. 105.195.897.319,66 Selisih Rp. 0,66 Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
8. a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan KAEAG | skep) AS3 | SEKDA WABUP Setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00
9. b.Realisasi Rp. 2.000.000.000,00 Selisih Rp. 0,00 Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp. (0,66) dengan rincian sebagai berikut:
10. a.Anggaran Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 103.195.897.819,00
11. b.Realisasi Rp. 103.195.897.819,66 Selisih Rp. (0,66)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

a.Jumlah Aset | Rp. 1.380.539.667.463,28
b.Jumlah Kewajiban Rp. 12.180.596.123,36
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.368.359.071.339,92

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

a.Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2016 Rp. 83.502.843.807,20
b.Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Rp. 203.476.262.134,36
c.Arus Kas dari aktivitas investasi non keuangan Rp. (189.605.019.404,00)
d.Arus Kas dari aktivitas pembiayaanRp. (0,00)
e.Arus Kas dari aktivitas non anggaran Rp. 467.248,00
f.Saldo Kas akhir per 31 Desember tahun2016 — Rp. 114.100.346.149,51

Pasal 6

Catatanataslaporankeuangan sebagaimana dimaksud padapasal1hurufdtahunanggaran2016memuat informasibaiksecara kuantitatifmaupunkualitatifatas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

PertanggungjawabanpelaksanaanAPBDsebagaimana dimaksudpadapasal1tercantumdalamlampiran PeraturanDaerahini,terdiridari: a.LampiranI:LaporanRealisasiAnggaran. LampiranI.1:RingkasanLaporanRealisasiAnggaran menuruturusanpemerintahandaerah dan organisasi, Lampiran1.2:RincianLaporanRealisasiAnggaran menuruturusanpemerintahandaerah, organisasi,pendapatan,belanjadanpembiayaan, Lampiran1.3:Rekapitulasirealisasianggaranbelanja daerahmenuruturusanpemerintahan daerah,organisasi,programdankegiatan, Lampiran1.4:Rekapitulasirealisasianggaranbelanja daerahuntukkeselarasandanketerpaduan urusanpemerintahandaerah danfungsi dalam kerangkapengelolaankeuanganNegara, LampiranII:LaporanPerubahanSaldoAnggaranLebih, LampiranIII:LaporanOperasional, LampiranIV:LaporanPerubahanEkuitas, LampiranV:Neraca, LampiranVI:LaporanArusKas, LampiranVII:CatatanAtasLaporanKeuangan, LampiranVIII:DaftarRekapitulasi Piutang Daerah, LampiranIX”:DaftarRekapitulasiPenyisihan Piutang Tidak Tertagih, KABAG | sxpo | AS3 | SEKDA )WABUP LampiranX:DaftarRekapitulasiDanaBergulirdan PenyisihanDanaBergulir, LampiranXI:Daftarpenyertaan modal(investasi)daerah, LampiranXII:Daftarrekapitulasirealisasipenambahan danpenguranganasettetapdaerah, LampiranXIII:Daftarrekapitulasiasettetap, LampiranXIV:DaftarRekapitulasiKonstruksiDalam Pengerjaan, LampiranXV:DaftarRekapitulasiAsetLainnya, LampiranXVI:Daftardanacadangandaerah, LampiranXVII:DaftarKewajibanJangkaPendek, LampiranXVIII:DaftarKewajibanJangkaPanjang: LampiranXIX:Daftarkegiatan-kegiatan yangbelum diselesaikansampaiakhirtahundan dianggarkankembalidalam tahunanggaran berikutnya, LampiranXX :IkhtisanLaporanKeuanganBadan Usaha MilikDaerah.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a.Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini.
b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. KAsAGIskpp)AS3 | SEKDA |WABUP sila

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo. Ditetapkan di Limboto pada tanggal - Diundangkan di Limboto pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, ADIJAH U. TAYEB - BRAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 4 1 IRKEMAT 1. BULOTO, SH NIP. 19700805 199903 1 006 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO : (4/31/2017) si

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…