DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gorontalo

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah bersama DPRD ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan BUPATIGORONTALO PROVINSIGORONTALO PERATURANDAERAHKABUPATENGORONTALO NOMORTAHUN2025 TENTANG PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2025 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIGORONTALO, Menimbang:a.bahwa untukmelaksanakanketentuanpasal317ayat(1) Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentangPemerintahan Daerahdanjo177PeraturanPemerintahNomor12Tahun 2019tentangPengelolaanKeuanganDaerah,KepalaDaerah wajib mengajukanRancanganPeraturanDaerahtentang PerubahanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD) kepadaDewanPerwakilanRakyatDaerah(DPRD)untuk memperolehpersetujuanbesama; b.bahwaRancanganPeraturanDaerah tentangPerubahan AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD)yang diajukansebagaimanadimaksudpada huruf amerupakan perwujudandariPerubahanRencanaKerjaPemerintah DaerahTahun2025yang dijabarkan ke dalamperubahan KebijakanUmumAPBD sertaperubahanprioritasdanplafon anggaransementarayang telahdisepakatiantaraPemerintah DaerahbersamaDPRD; c.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud dalam huruf a dan hurufb, perlumenetapkan PeraturanDaerah tentang Perubahan AnggaranPendapatan Mengingat : dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2025.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2025. tentang2004Tahun1
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-undang Nomor Mengingat Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia 6757);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2022Nomor4 TambahanLembaranNegeraRepublikIndonesia6757); 7.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5587)sebagaimanatelahdiubahbeberapakali terakhirdenganUndang-UndangRepublikIndonesiaNomor 6 Tahun2023TentangPenetapanPeraturanPemerintah PenggantiUndang-UndangNomor2Tahun2022Tentang CiptaKerjamenjadiUndang-Undang(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2023Nomor41,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6856); 8.PeraturanPemerintahNomor109Tahun2000tentang KedudukanKeuanganKepalaDaerahdanWakilKepala Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2000 Nomor210,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4028); 9.PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005tentang PengelolaanKeuanganBadanLayananUmum(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2005Nomor48,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4502) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintah Nomor74Tahun2012tentangPerubahanatasPeraturan PemerintahNomor23Tahun2005tentang Pengelolaan KeuanganBadanLayananUmum(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2012Nomor171,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5340); 10.PeraturanPemerintahNomor5 Tahun2009 tentangBantuan KeuanganPartaiPolitik(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2009Nomor18,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4972),sebagaimanatelahdiubahbeberapa kaliterakhirdenganPeraturanPemerintahNomor1Tahun 2018tentang PerubahanKedua atasPeraturanPemerintah Nomor5 Tahun2009 tentangBantuanKeuangankepada Partai Politik(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6224);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelola Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6224);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelola Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Rwpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahu 2023 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO dan BUPATI GORONTALO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Rwpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahu 2023 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO dan BUPATI GORONTALO MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. y

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Gorontalo.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp 1.530.437.741.962,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah ) berkurang sebesar Rp87.267.093.167,05,00 (Delapan Puluh Tuju Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Koma Nol Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp 1.443.170.648.794,95 (Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah 1) Semula Rp 1.530.437.741.962,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) 2) Berkurang Rp-117.565.441.920,00 (Seratus Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.412.872.300.042,00

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Gorontalo.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp l.530.437.741.962,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah ) berkurang sebesar Rp87.267.093.167,05,00 (Delapan Puluh Tuju Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Koma Nol Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp l.443.170.648.794,95 (Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah 1) Semula Rpl.530.437.741.962,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) 2) Berkurang Rp-117.565.441.920,00 (Seratus Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan Rp l.412.872.300.042,00 (Satu Triliun Empat Ratus Dua Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Empat Puluh Dua Rupiah)
2.Belanja Daerah 1) Semula R p l.464.620.752.766,00 (Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Empat Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) 2) Berkurang Rp-87.267.081.063,05 (Delapan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Puluh Satu Ribu Enam Puluh Tiga Koma Nol Lima Rupiah) Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 1.377.353.671.702,95 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah)
3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp 0,00 (Nol Koma Nol Rupiah) 2) Bertambah Rp30.298.348.752,95(Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp30.298.348.752,95 (Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah)
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp 65.816.989.196,00 (Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) 2) Berkurang Rp 12.104,00 (Dua Belas Ribu Seratus Empat Rupiah) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 65.816.977.092,00 (Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah) Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp-35.518.628.339,05 (Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Koma Nol \ K ABAG H l^ U M E23CE[,IE!3C:H3 U' 1f l' (SatuTriliunEmpatRatusDuaBelasMiliarDelapanRatusTujuhPuluh DuaJutaTigaRatusRibuEmpatPuluhDuaRupiah) 2.BelanjaDaerah 1) SemulaRpl.464.620.752.766,00(SatuTriliunEmpatRatusEnam PuluhEmpatMiliarEnamRatusDuaPuluhJutaTujuhRatusLima PuluhDuaRibuTujuhRatusEnam PuluhEnamRupiah) 2)BerkurangRp-87.267.081.063,05(DelapanPuluhTujuhMiliarDua RatusEnamPuluhJutaDelapanPuluhSatuRibuEnam PuluhTiga KomaNolLimaRupiah) JumlahbelanjadaerahsetelahperubahanRp1.377.353.671.702,95 (SatuTriliunTigaRatusTujuhPuluhTujuhMiliarTigaRatusLimaPuluh TigaJutaEnamRatusTujuhPuluhSatuRibuTujuhRatusDuaKoma SembilanPuluhLimaRupiah) 3.PembiayaanDaerah a.PenerimaanPembiayaan 1)SemulaRp0,00(NolKomaNolRupiah) 2)BertambahRp30.298.348.752,95(TigaPuluhMiliarDuaRatus SembilanPuluhDelapanJutaTigaRatusEmpatPuluhDelapanRibu TujuhRatusLimaPuluhDuaKomaSembilanPuluhLimaRupiah) Jumlahpenerimaanpembiayaansetelahperubahan Rp30.298.348.752,95(TigaPuluhMiliarDuaRatusSembilanPuluh DelapanJutaTigaRatusEmpatPuluhDelapanRibuTujuhRatusLima PuluhDuaKomaSembilan PuluhLimaRupiah) b.PengeluaranPembiayaan 1)SemulaRp65.816.989.196,00(Enam PuluhLimaMiliarDelapan RatusEnamBelasJutaSembilanRatusDelapanPuluhSembilan RibuSeratusSembilanPuluhEnamRupiah) 2)BerkurangRp12.104,00(DuaBelasRibuSeratusEmpatRupiah) JumlahpengeluaranpembiayaansetelahperubahanRp 65.816.977.092,00(Enam PuluhLimaMiliarDelapanRatusEnam BelasJutaSembilanRatusTujuhPuluhTujuhRibuSembilan Puluh DuaRupiah) Jumlahpembiayaan neto setelahperubahanRp-35.518.628.339,05 (Tiga PuluhLimaMiliarLimaRatusDelapanBelas JutaEnamRatus DuaPuluhDelapanRibuTigaRatusTigaPuluhSembilanKomaNol Lima Rupiah)

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari :

1.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp.215.612.220.146,00 (Dua Ratus Lima Belas Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah) 2) Berkurang Rp.-29.829.448.995,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) Jumlah PAD setelah perubahan Rp 185.782.771.151,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah)
2.Pendapatan transfer 1) Semula Rp. 1.309.964.071.816,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah) 2) Berkurang Rp.-88.266.172.925,00 (Delapan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 1.221.697.898.891,00 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)
3.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp.4.861.450.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 2) Bertambah Rp.530.180.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 5.391.630.000,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Lima Rupiah)

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari:

1.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp.215.612.220.146,00 (Dua Ratus Lima Belas Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah) 2) Berkurang Rp.-29.829.448.995,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) Jumlah PAD setelah perubahan Rp 185.782.771.151,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah)
2.Pendapatan transfer 1) Semula Rp.l.309.964.071.816,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah) 2) Berkurang Rp.-88.266.172.925,00 (Delapan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rpl.221.697.898.891,00 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)
3.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp.4.861.450.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 2) Bertambah Rp.530.180.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 5.391.630.000,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
1. a.Pajak daerah; 1) Semula Rp.75.184.078.674,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) 2) Berkurang Rp. -10.034.945.858,00 (Sepuluh Miliar Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp65.149.132.816,00 (Enam Puluh Lima Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah)
2. b.Retribusi daerah; 1) Semula Rp. 115.992.214.520,00 (Seratus Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) 2) Berkurang Rp.-1.841.524.498,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dealapan Rupiah) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 114.150.690.022,00 Seratus Empat Belas Miliar Seratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Puluh Dua Rupiah)
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 1) Semula Rp.4.100.130.413,00 (Empat Miliar Seratus Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah) 2) Berkurang Rp.-281.964.367,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp.3.818.166.046,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Puluh Enam Rupiah)
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 1) Semula Rp.20.335.796.539,00 (Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak daerah; 1) Semula Rp.75.184.078.674,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) 2) Berkurang Rp. -10.034.945.858,00 (Sepuluh Miliar Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp65.149.132.816,00 (Enam Puluh Lima Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah)
2. b.Retribusi daerah; 1) Semula Rp.115.992.214.520,00 (Seratus Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) 2) Berkurang Rp.-1.841.524.498,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dealapan Rupiah) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp.114.150.690.022,00 Seratus Empat Belas Miliar Seratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Puluh Dua Rupiah)
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 1) Semula Rp.4.100.130.413,00 (Empat Miliar Seratus Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah) 2) Berkurang Rp.-281.964.367,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp.3.818.166.046,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Puluh Enam Rupiah)
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 1) Semula Rp.20.335.796.539,00 (Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) 2) Berkurang Rp.-17.671.014.272,00 (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Belas Ribu Dau Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp.2.664.782.267,00 (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
1. a.Transfer pemerintah pusat; 1) Semula Rp. 1.273.568.500.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) 2) Berkurang Rp.-83.188.131.900,00 (Delapan Puluh Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubaha: Rp. 1.190.380.368.100,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Milia Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rib Seratus Rupiah)
2. b.Transfer antar daerah; 1) Semula Rp.36.395.571.816,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah) 2) Berkurang Rp.-5.078.041.025,00 (Lima Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Puluh Satu Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 31.317.530.791,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
1. a.Pendapatan hibah; 1) Semula Rp.4.861.450.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 2) Bertambah Rp.530.180.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) 2)BerkurangRp.-17.671.014.272,00(TujuhBelasMiliarEnamRatus TujuhPuluhJutaEmpatBelasRibuDauRatusTujuhPuluhDua Rupiah) Jumlahlain-lainpendapatanaslidaerahyangsahsetelahperubahan Rp.2.664.782.267,00(DuaMiliarEnamRatusEnam PuluhEmpatJuta TujuhRatusDelapanPuluhDuaRibuDuaRatusEnam PuluhTujuh Rupiah)
(2)PendapatantransfersebagaimanadimaksuddalamPasal3hurufb, bersumberdari: a.Transferpemerintahpusat; 1)SemulaRp.l.273.568.500.000,00(SatuTriliunDuaRatusTujuh PuluhTigaMiliarLimaRatusEnamPuluhDelapanJutaLimaRatus RibuRupiah) 2)BerkurangRp.-83.188.131.900,00(DelapanPuluhTigaMiliarSeratus DelapanPuluhDelapanJutaSeratusTigaPuluhSatuRibuSembilan RatusRupiah) Jumlahtransferpemerintahpusatsetelahperubaha Rp.l.190.380.368.100,00(SatuTriliunSeratusSembilanPuluhMilia TigaRatusDelapanPuluhJutaTigaRatusEnam PuluhDelapanRib SeratusRupiah) b.Transferantardaerah; 1) SemulaRp.36.395.571.816,00(TigaPuluhEnamMiliarTigaRatus SembilanPuluhLimaJutaLimaRatusTujuhPuluhSatuRibu DelapanRatusEnamBelasRupiah) 2)BerkurangRp.-5.078.041.025,00(LimaMiliarTujuhPuluhDelapan JutaEmpatPuluhSatuRibuDuaPuluhLimaRupiah) Jumlah transferantardaerahsetelahperubahanRp. 31.317.530.791,00 (TigaPuluhSatuMiliarTigaRatusTujuhBelasJutaLimaRatusTiga PuluhRibuTujuhRatusSembilan PuluhSatuRupiah)
(3)Lain-lainpendapatandaerahyang sahsebagaimanadimaksuddalam Pasal3hurufb,bersumberdari: a.Pendapatanhibah; 1) SemulaRp.4.861.450.000,00(EmpatMiliarDelapanRatusEnam PuluhSatu JutaEmpatRatusLimaPuluhRibuRupiah) 2)BertambahRp.530.180.000,00(LimaRatusTiga Puluh JutaSeratus Delapan PuluhRibuRupiah) Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp5.391.630.000,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
1. b.Dana Darurat; 1) Semula Rp.0,00 (Nol Rupiah) 2) Berkurang Rp.0,00 (Nol Rupiah) Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp0,00 (Nol Rupiah)
2. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 1) Semula Rp.0,00 (Nol Rupiah) 2) Berkurang Rp.0,00 (Nol Rupiah) Jumlah lain-lain pendapatan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan Rp.0,00 (Nol Rupiah)

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a.Belanja Operasi ; 1) Semula Rp. 1.058.210.335.444,00 (Satu Triliun Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) 2) Berkurang Rp-58.008.588.795,05 (Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Nol Lima Rupiah) Jumlah belanja operasional setelah perubahan R p l.000.201.746.648,95 (Satu Triliun Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah)
b.Belanja Modal; 1) Semula Rp. 140.345.506.095,00 (Seratus Empat Puluh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Ribu Sembilan puluh Lima Rupiah) 2) Berkurang Rp.-27.171.784.674,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) Jumlah belanja modal setelah perubahan Rpl 13.173.721.421,00 (Seratus Tiga Belas Miliar Seratus tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) JumlahPendapatanHibahsetelahperubahanRp5.39l.630.000,00(Lima MiliarTigaRatusSembilanPuluhSatuJutaEnamRatusTigaPuluhRibu Rupiah)
b.DanaDarurat; 1) SemulaRp.0,00(NolRupiah) 2)BerkurangRp.0,00(NolRupiah) JumlahDanaDaruratsetelahperubahanRp0,00(NolRupiah) c.Lain-lainpendapatansesuaidenganketentuanperaturanperundang- undangan; 1) SemulaRp.0,00(NolRupiah) 2)BerkurangRp.0,00(NolRupiah) Jumlahlain-lainpendapatandenganketentuanperaturanperundang- undangansetelahperubahanRp.0,00(NolRupiah)

Pasal 5

AnggaranbelanjadaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal2, terdiriatas: a.BelanjaOperasi; 1)SemulaRp.l.058.210.335.444,00(SatuTriliunLimaPuluhDelapan MiliarDuaRatusSepuluhJutaTigaRatusTigaPuluhLimaRibuEmpat RatusEmpatPuluhEmpatRupiah) 2)BerkurangRp-58.008.588.795,05(LimaPuluhDelapanMiliarDelapan JutaLimaRatusDelapanPuluhDelapanRibuTujuhRatusSembilan PuluhLimaKomaNolLimaRupiah) JumlahbelanjaoperasionalsetelahperubahanRpl.000.201.746.648,95 (SatuTriliunDuaRatusSatuJutaTujuhRatusEmpatPuluhEnamRibu EnamRatusEmpatPuluhDelapanKomaSembilanPuluhLimaRupiah)

b.BelanjaModal; 1)SemulaRp.140.345.506.095,00(SeratusEmpatPuluhMiliarTigaRatus EmpatPuluhLima JutaLimaRatusEnamRibuSembilanpuluhLima Rupiah) 2)BerkurangRp.-27.171.784.674,00(DuaPuluhTujuhMiliarSeratus TujuhPuluhSatu JutaTujuhRatusDelapanPuluhEmpatRibuEnam RatusTujuhPuluhEmpatRupiah) Jumlahbelanjamodal setelahperubahanRpl13.173.721.421,00(Seratus TigaBelasMiliarSeratus tujuh PuluhTiga JutaTujuhRatusDuaPuluh SatuRibuEmpatRatusDua PuluhSatuRupiah)
c.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp.6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah) 2) Berkurang/Bertambah Rp.0,00 (Nol Rupiah) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah)
d.Belanja Transfer 1) Semula Rp.260.064.911.227,00 (Dua Ratus Enm Puluh Miliar Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) 2) Berkurang Rp. -2.086.707.594,00 (Dua Miliar Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tuju Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp.257.978.203.633,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Dua Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…