DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 170

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang tentang Produk Hukum Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang Produk Hukum Daerah, Pembentukan Peraturan Daerah, Perencanaan Peraturan Daerah, Penyusunan Peraturan Daerah, Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan, Penomoran, Pengundangan, Autentifikasi dan Penggandaan, Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Partisipasi Masyarakat, Ketentuan Lain- Lain.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan amanah perundang-undangan dalam rangka penvelenggaraan pemerintahan daerah sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah yang dibuat guna menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara terstruktur, teratur, sistematik dan terkoordinasi, bahwa Pembentukan Produk Hukum Daerah diarahkan pada perwujudan tertib hukum vang meliputi tertib materi muatan dan tertib bentuk berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik, bahwa Pembentukan Produk Hukum Daerah didasarkan pada kajian teroritis dan praktik empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, serta jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah, . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Mengingat—Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82 Tambahan Lembaran Negara nomor 5234), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor Y Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO Menetapkan dan BUPATI GORONTALO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. ia

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1: 2: Di 10. 11. 12. 13. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bupati adalah Bupati Gorontalo. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gorontalo. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gorontalo. Peraturan DPRD adalah Peraturan DPRD Kabupaten Gorontalo. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Gorontalo Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah dan Keputusan Bupati. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Ranperda adalah Ranperda yang berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah. 14 15, 16. HF: 18. 19, 20. 21: 22, 23. BT Rancangan Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Ranperbup adalah Ranperbup Bupati Gorontalo. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Ranperda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan PB KDH dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya. 33

24.Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung vang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dan/atau kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
25.Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur kepada Bupati terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
26.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.

BAB II

Pasal...

Pasal 2

(1)Produk Hukum Daerah berbentuk :
1. a.peraturan, dan
2. b.penetapan.
(2)Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
1. a.Perda,
2. b.Peraturan Bupati,
3. c.PBKDH, dan
4. d.Peraturan DPRD.
(3)Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b terdiri atas :
1. a.Keputusan Bupati,
2. b.Keputusan DPRD, sia Cc. Keputusan Pimpinan DPRD, dan
3. d.Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT BAB ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang- undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Pasal 3

Azas pembentukan Perda yaitu sebagai berikut : v » sn an

(1)
(2)kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuatan materi muatan, dapat dilaksanakan: kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Pasal 4

Materi muatan Perda harus mengandung azas :

a.pengayoman, 7 kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, S0 aa bhinneka tunggal ika, keadilan: z kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan-—
1. 1.keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Selain azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi azas lain sesuai dengan bidang hukum Perda yang bersangkutan.

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)- l

Pasal 5

Perda memuat materi muatan:

a.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan: dan
b.penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi: Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal dan/atau menampung kondisi khusus daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2) untuk mengatur :
a.kewenangan kabupaten,
b.kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten: Cc. kewenangan yang penggunanya dalam daerah kabupaten, d, kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten, dan/atau
e.kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten.

Pasal 6

Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:

a.teguran lisan: gi. T teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan: penghentian tetap kegiatan: pencabutan sementara izin: pencabutan tetap izin: denda administratif: dan/atau 5m apa sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pasal 7

Perencanaan Penyusunan Perda meliputi kegiatan : a. b. Cc. penyusunan Propemperda: perencanaan penyusunan ranperda kumulatif terbuka, dan perencanaan penyusunan ranperda di luar Propemperda

Pasal 8

Bupati menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 9

Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a.Instansi vertikal dari kementrian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum : dan/atau

(3)
(4)(S)
(1)
(2)
(1)
(2)2193 b, Instansi vertikal terkait sesuai dengan :

1.kewenangan:
2.materi muatan, atau
3.kebutuhan dalam pengaturan. Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda. Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Isi peraturan

Teks170PDFHirarki

Memuat teks peraturan…