DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gorontalo

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2024. : 1. Pasal 18 ayat

(6)Undang-undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945: . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822): - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6516): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Discase 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6516): H0 um 'OPDJA$ 3|SEKHOAWABUP 5. Undang:Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 4421): 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 6856), 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757): 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Horas OPD AS SEyoa mur) AA Fi “4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177): 10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar: Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165): 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1): 12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 20623 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847), 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): 14.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883), 15.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909): (rerpsTopojAd 3SEkpa Wabup An | 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754): 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067): 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781): 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17775: 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431): 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799): 22.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahu 2023 Nomor 3). Er GPBIAS SISEKDAIWABUPI ANTA Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO Menetapkan : dan BUPATI GORONTALO MEMUTUSKAN: PERATURAN .DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.2. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan. Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Gorontalo. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp1.495.579.172.685,00 bertambah sebesar Rp93.938.967.378,00 sehingga menjadi Rp1.589.518.140.063,00 dengan rincian sebagai berikut : l. Pendapatan Daerah a. Semula Rp1.489.282.844.071,00- b. Bertambah Rp. 15.888.451.650,00 KABAG |opD|A4 3|SEHDA|WABUP) CA 2. Belanja Daerah a. Semula Rp1.429.762.183.489,00 b. Bertambah Rp 93.938.967.378,00 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.523.701.150.867,00 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp 6.296.328.614,00 2) Bertambah Rp78.050.515.728,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp34.346.844.342,00 b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/ Rp65.816.989.196,00 Berkurang Rp 0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 65.816.989.196,00 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp.18.529.855.146,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00 Pasal 3 Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari:a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 161.498.614.149,00 2) Bertambah Rp. 16.010.488,453,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah Rp 177.509.102.607,00 perubahan b. Pendapatan transfer 1) Semula Rp. 1.321.152.666.260,00 2) Bertambah Rp. 100.000.000,00 Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 1.321.252.666.260,00 Cc: Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp. 6.631.563.662,00 2) Berkurang Rp. (222.036.808,00) Jumlah lain-lain pendapatan daerah Rp. 6.409.526.854,00 yang sah setelah perubahan (KORSSIOpDIASIISEKDAIWABuP - Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari : a. Pajak daerah, 1 Semula Rp. 45.000.000.000,00 2) Berkurang/Bertambah Rp. 0,00 Jumlah pajak daerah-setelah perubahan Rp. 45.000.000.000,00 b. Retribusi daerah, 1) Semula Rp.12.169.186.594,00 2) Berkurang/Bertambah Rp. 0.00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 12.169.186.594,00 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 1) Semula Rp. 3.089.641.955,00 2) Bertambah Rp. 1.010.488.458,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 4.100.130.413,00 yang dipisahkan setelah perubahan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, 1) Semula Rp. 101.239.785.600,00 2) Bertambah Rp. 15.000.000.900,00 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah Rp. 116.239.785.600,00 yang sah setelah perubahan
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari : a. Transfer pemerintah pusat, 1) Semula Rp. 1.238.915.743.000,00 2) Berkurang/Bertambah Rp. 0.00 Jumlah transfer pemerintah pusat setelah Rp.1.238.915.743.000,00 perubahan KOBAS OPp AS 3ISEKDAIWABUP LJK fl b. Transfer antar daerah: 1) Semula Rp: 82.236.923.260,00 2) Bertambah Rp. 100.000.000,00 Jumlah transfer antar daerah setelah Rp. 82.336.923.260,00 "perubahan
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: a. Pendapatan hibah, 1) Semula Rp. 6.631.563.662,00 2) Berkurang Rp. (222.036.808,00) Jumlah Pendapatan Hibah setelah Rp. 6.409.526.854,00 perubahan b.. Dana Darurat: 1) Semula Rp. 0,00 2) Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. 0,00 c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang- undangan:1) Semula Rp. 0,00 2) Berkurang Rp. 0,00 Jumlah lain-lain pendapatan dengan Rp:0,00 ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Pasal 5 Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a. Belanja Operasi: 1) Semula Rp. 1.020.343.922.164,00 2) Bertambah Rp. 57.731.240.928,70 Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp 1.078.075.163.092,70 (KorosJopoJAF 3SEKDAIWABUP | A0 b. Belanja Modal, 1) Semula Rp. 171.132.788.450,00 2) Bertambah Rp: . 23.188.022.085,30 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 194.320.810.535,30 c. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 5.000.060.000,00 2) Berkurang Rp. .(1.000.000.600,00) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Rp 4.000.000.000,600 perubahan d. Belanja Transfer 1 Semula Rp. 233.285.472.875,00 2) Bertambah Rp. 13.966.204.515,00 Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 247.251.677.390,00 Pasal 6
(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiriatas : a. Belanja pegawai, 1) Semula Rp.. 624.999355.821,00 2) Bertambah Rp. 19.453.743.784,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 644.453.099.605,00 b. Belanja barang dan jasa, 1) Semula Rp. 343.535,619.151,00 2) Bertambah Rp. 35.725.613:310,70 Jumlah belanja barang dan jasa setelah Rp. 379.198.056.661,70 perubahan c. Belanja bunga: 1) Semula Rp. 910.345.112,00 2) Berkurang Rp. (227.635.401,00) Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 682.709.711,00 d.. Belanja subsidi, 1) Semula Rp. 0,00 2) Berkurang Rp. 0.00 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00 e. Belanja hibah, 1) Semula Rp: 47.132.227.790,00 2) Bertambah Rp. 5.916.365.774.00 Pn OPDIAS 3|SEKDAWABUPI f. AA- Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 53.048.593.564,00 Belanja bantuan sosial, 1) Semula Rp. 3.766.374.290,00 2) - Berkurang Rp. . (3.083.346.690.00) Jumlah belanja bantuan social setelah perubahan Rp. 683.027.600,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas : A. Belanja modal tanah, 1) Semula Rp. 100.000.000,00 2) Berkurang. Rp. 0,90 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp0,00 Belanja modal peralatan dan mesin, 1) Semula Rp: 37.604.657.357,00 2) Bertambah Rp. 10.071.117.523,30 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 47.675.774.880,30 Belanja modal Gedung dan bangunan, 1) Semula Rp. 31.403.093.915,00 2) Bertambah Rp: 3.176.763.095,00 Jumlah belanja modal Gedung dan bangunan setelah perubahan Rp. 34.579.857.010,00 Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, 1) Semula Rp. 97.452.840.374,00 2) Bertambah Rp. . 10.226.324.929,00 Jumlah belanja modal jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 107.679.165.303,00 Belanja modal aset tetap lainnya, 1) Semula Rp. 4.102.196.804,00 2) Berkurang Rp. (227.365.209,00) Jumlah belanja modal asset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 3.874.831.595,00 Belanja Modal Aset Lainnya, 1) Semula Rp. 470.000.000,00 2) Bertambah Rp: . 41.181.747,00 Haja 25 AS 3ISEHDA WABuP! A2: Jumlah belanja modal asset tidak berwujud setelah perubahan. Rp. 511.181.747,00
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga. yaitu: 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00 2). Berkurang Rp. (1.000.000.000,60) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahanRp. 4.000.000.000,00
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:a. Belanja bagi hasil: 0.1) Semula Rp. 3.532.768.975,00 2) Bertambah Rp. 3.935.608.336,00 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 7.468.377.311,00 b. Belanja bantuan keuangan: :1) Semula. Rp. 229.752.703.900,00 2) Bertambah — Rp. 10.030.596.179,00 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 239.783.300.079,00 Pasal 7 Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a. Penerimaan pembiayaan: 1 Semula Rp. 6.296.328.614,00 2) Bertambah Rp... 78.050.515.728,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan.Rp .84.346.844.342,00 b. Pengeluaran Pembiayaan, 1) Semula Rp. 65.816:989.196,00 2) Berkurang Rp. 0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 65.816.989.196,00 Pasal 8 (lh) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal.7 huruf a, terdiri atas: a Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, 1) Semula Rp. 6.296.328.614,00 2) Bertambah Rp. 18:050.515.728,00 Karan TA SEKDAIWABUPI ANTA :
(2)(1)(2)(3) A3- Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 84.346.344.342,00 b. Penerimaan pinjaman daerah, 1) Semula Rp. 0,00 2) Berkurang Rp. 0.00 Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00 pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas : a. Semula Rp. 65.816.989.196,00 b. Berkurang/Bertambah Rp. 0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 65.816.989.196,00 Pasal 9 Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, denganperaturan Kepala daerah, Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2024 Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi : a. Bencanaalam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa: b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan: dan/atau Cc. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi : a. Kebutuhan daerah daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan: b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib: Cc. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat. diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, dan/atau d.. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan atau masyarakat. hurum|OPDIA$ 3/SEKDAIWABUP Hae lia Ad- Pasal 10 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupateniniterdiridari : 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, 2. Lampiran!l Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, 3. LampiranIII Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, 4. LampiranIV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran: Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Ul Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara: 6. LampiranVI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM: 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD: 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD: 9. LampiranIX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan 10. LampiranX Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan denganPeraturan Daerah, dan 11. LampiranXI Daftar Pinjaman daerah Pasal 11 Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. KARO lOPDIAS3ISEMPAIWABUP PRJAS SEM) CAST

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…