DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing termasuk di dalamnya mengatur tentang golongan retribusi, sasaran dalam penetapan tarif retribusi dan tata cara penghitungan retribusi, besarnya tarif dan tempat pembayaran retribusi, wilayah pemungutan, pemanfaatan, pengawasan, kedaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, penyidikan, sanksi administrasi serta ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Tas Ta « Kerja Asing, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Taibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822): 6. Undanz-UndangNomor13Tahun2003tentang Ketenagakerjaan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2003Nomor39,TambahanLembaranNegara Re»ublik IndonesiaNoraor4279), Undang-UndangNomcr28Tahun2209tentangPajak DaerahdanRetribusi Daerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2009Nomor130.TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor5049), Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublik IngoresiaNomor5587)sebagaimanatelah diubah beberapakaliterakhirdenganUndang-Undang Nomer9Tahurm2015 tertangPerubahanKeduaatas Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintaharDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahur2015Nomor58,TambahanLembaran Negara kepublikIndonesiaNomor5679): PeraturanPemerintahNomor30Tahun1979tentang PemindahanIbukotaKabupatenDati'"Gorontalodari IsimukeLimboto(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun1979Nomor45,TambahanlembaranNegara RepukLlikIndonesiaNomor3147), PeraturanPemerintahNomer27Tahun!'983tentang Pelaksanaan—KitabUndang-Undang HukumAcara Pidana(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1983Nomor36,TambahanLemberanNegara Republik IndonesiaNomor5258): PeraturanPemerir.teahNomor69Tahun2010 tentangTata CaraPemberiandanPemanfaatanInseritifPemungutan PajakDaerahJan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Repu»lik IndonesiaTahun 2010 Nomor119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161), Peraturan PemezsintahNomor97Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi PerpanjanganIzinMempekerjakan Tenaza Kerja Asing 2012TahunIk Indonesia 49' Nomor216,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5358), 10.PeraturanMenteriKetenagakerjaanNomor16Tahun2015 tentangTataCaraPenggunezan TenagaKerjaAsing(Berita Negara Republik IndenesiaTahun20.5Nomor964), sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteri KetenagakerjaanNomor35Tahun2015tentangPerubahan atas Psraturan Merteri Ketenagake jaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indoresia Tahun 2015 Nomor 15921:
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahuntuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2206 tantang Fokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E):
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 3), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO dan BUPATI GORONTALO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERASTIIRAN DAERAH TENTANG RETRIEUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

aa Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gorortalo.
2.Pemerin:an Daerah adalah Bupati sebagai — unsur penyelerggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Bupati adalah Bupati Gorontale
4.Dewan Perwakilan Rakya: Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur »enyelenggara Pemer-.ntahan Daerah
5.Perianan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksuakan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana ataufasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6.Tenaga Kerja Asing vang selaniutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Irdonesia.
7.Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lannya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau inbalan dalam bentuk lain.
8.Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
9.Perpanjangan izin Mempekeriakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA yang mempunyai lokasi kerjanya di Kabupaten Gorontato. 10.Retribusi Perpanjar:gar Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutai daerah atas pemberian perpanjangan IMTA kepaaa pemberi kerja TKA. | 11. Wajib retribusi adalzh Pemberi kerja TKA. 12.Pejabat adalah pegawai varg diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangen yang berlaku. 13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan. baik yang melakukan usaha maupun yang tilak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan Galam bentuk apa pun, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulari, yayasan, organisasi massa, organisasi sosiai politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dar bentuk usaha tetap. 14.Masa Retribusi adaiah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 15.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profssiona! berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatahan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribus: daerah. 16.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian “indakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mercari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA kepada kerja asir.g. - G- N Pasal 5

(1)Objzk Retribusi Perpanjangan IMTA yaitu pemberian perpanjangan IMTA kepada Pemberi kerja TKA yang mempunyai TKA yang lokasi kerjanya dalam Kabupaten Gorontalo. (2 Pemberi Kerja TKA sebagaimana pada avat (1) tidak termasuk Instansi Pemerintah, Perwakilan negara asing, badan-badan Internasmnal, lernbaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatari tertentu di Lembaga pendidikan.

Pasal 4

(3, Suvjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja— TKA yeng mendapat pelayanan perpanjangan IMTA.

(2)Subjsk Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupaxan Wajib Retribusi. BAB HI GOLONGAN RETR!BUSI

Pasal 5

Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI DAN TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 6

(1)Sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA.
(2)Bisva penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada avat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 7

(1)Besarnya Retribusi vang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. — Tingk:.t penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemsrintah Daerah untuk penvelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabi:e tingkat penggunan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
(2)

BAB V

BESARNYA TAR!F DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRI5USI

Pasal 8

Tarif Fetribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan TKA. Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)ditetapakan sebesar US $100 (seratus) dollar Amerika /jabatan/bulan untuk setiap TKA yang dibayarkan di muka. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh: Wajib Retribusi. Pembavaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan di muka secara tunai/lunas.

Pasal 9

Pembarvaran retribusi disetorkan melalui rekening kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Pemerintah Daerah. Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilamp.rkan oleh wajib retribusi pada permohonan Perpanjangan IMTA. Dalam ha! bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)tidak dilampirkan,permohonan Perpanjangan IMTA ditolak.

Pasal 10

Ta-if retribusi sebagaimana dimaksud dalain Pasal 7 ayat (2) ditrjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan Cergan memperhatikan indeks harga dan perkercbangan perekonomiam.
(3)Ketentuan mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. BAR VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut di Kabupaten Gorontalo. BAB VJil PENGAWASAN

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…