DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tetang Kawasan Tanpa Rokok termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kawasan Tanpa Rokok, Satuan Tugas Penegak KTR, Kewajiban dan Larangan, Peran serta Masyarakat, Pembinaan, pengawasan, dan koordinasi, Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANGKAWASANTANPA ROKOK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2.Bupati adalah Bupati Gorontalo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusanpemerintahanyang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. beken 10. PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraanurusan pemerintahanolehPemerintah DaerahdanDPRDmenurut asasotonomidantugaspembantuandenganprinsip otonomi seluas-luasnyadalamsistemdanprinsipNegara KesatuanRepublik Indonesiasebagaimanadiamaksud dalamUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Rokokadalahsalahsatuproduktembakauyang dimaksudkanuntukdibakar,dihisap,dan/ataudihirup termasukrokokkretek,rokokputih,cerutuataubentuk lainnyayang dihasilkandaritanamanNicotianaTabacum, Nicotiana Rusticadanspesieslainnyaatausintetisnyayang asapnyamengandungnikotindantar,denganatautanpa bahan tambahan. Merokokadalahkegiatanmembakardan/ataumenghisap rokok. Nikotinadalahzat,ataubahan senyawapyrrolidine yangterdapatdalamnicotianatabacum,nicotiana rusticadanspesieslainnyaatausintetisnyayang bersifatadiktifdapatmengakibatkan ketergantungan.KawasanTanpa Rokokyang selanjutnya disingkatKTRadalahruanganatauareayangdinyatakan dilaranguntukkegiatanmerokokataukegiatan memproduksi,menjual,mengiklankan, dan/atau mempromosikanproduk tembakau. Taradalahkondensatasapyangmerupakantotal residudihasilkansaatRokokdibakarsetelah dikurangiNikotindanair,yangbersifat karsinogenik. PerokokPasifadalah orang yangbukanperokoktapi menghirupasap rokok oranglainatauorang yang berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok. LIk 4(- 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Perokokaktifadalahorangyangmengkonsumsirokok secararutindengansekecilapapunwalaupunitucuma1 (satu)batangdalamsehari.AtauOrangyangmenghisap rokokwalautidakrutinsekalipunatauhanyasekedarcoba- coba dancaramenghisaprokokcumasekedar menghembuskanasapwalautidak diisapmasukkedalam paru-paru. RokokElektrikadalahSuatualatyangberfungsiseperti rokoknamuntidakmenggunakanataupunmembakardaun tembakau, melainkanmengubahcairanmenjadiuapyang dihisapolehperokokkedalamparu-parunya,rokok elektrikumumnyamengandungnikotin,zatkimialain, sertaperasa/flavourdanbersifattoksik/racun. Fasilitaspelayanan kesehatanadalah suatualatdan/atau tempatyangdigunakanuntukmenyelenggarakanupaya pelayanankesehatan,baikpromotif,preventif,kuratif maupunrehabilitatifyangdilakukanolehpemerintah, pemerintahdaerah,dan/ataumasyarakat. Tempatprosesbelajarmengajaradalahgedungyang digunakanuntukkegiatanbelajar,mengajar,pendidikan dan/ataupelatihan. Tempatibadah adalahbangunanatauruangtertutupyang memilikiciri-ciritertentuyangkhusus dipergunakanuntuk beribadahbagiparapemeluk masing-masing agamasecara permanen,tidaktermasuktempatibadahkeluarga. Tempatanak bermainadalahareatertutupmaupun terbuka yangdigunakanuntukkegiatanbermainanak- anak. Angkutanumumadalahalatangkutanbagimasyarakat yang dapatberupakendaraandarat,air,danudara biasanya dengan kompensasi. 18. 19. 20. 21. 22. Tempatkerjaadalahtiapruanganataulapangantertutup atauterbuka,bergerakatautetapdimanatenagakerja bekerja,atauyangdimasukitenagakerjauntukkeperluan suatu usaha. Tempatumumadalahsemuatempattertutupyangdapat diaksesolehmasyarakatumumdan/atautempatyang dapatdimanfaatkanbersama-samauntukkegiatan masyarakatyangdikelolaolehpemerintah,swasta, dan/ataumasyarakat. Pimpinan dan/atauPenanggungjawabadalahseseorang yangmempunyaitugasdanwewenangsebagaipimpinan dan/ataupenanggungjawabatassebuahtempatatau ruangankegiatan. Perangkat DaerahadalahunsurpembantuBupatidan DPRDdalampenyelenggaraan Urusan Pemerintahanyang menjadikewenanganDaerah. Setiaporang adalah orangperseoranganataubadan,baik yangberbentuk badanhukum maupuntidakberbadan hukum.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian ke satu Asas

Pasal 2

AsasdiselenggarakannyaKTR,untuk melindungihakasasi manusiadalammencapaiderajatkesehatanyangsetinggi- tingginya melaluipengendalian terhadap bahayaasaprokok.

Pasal 3

Pengaturan KTR bertujuan untuk: aHd, melindungi kesehatanmassyarakatdaribahayaakibat merokok: membudayakan hidup sehat: dan menekanangkapertumbuhanperokokpemula.

Pasal 4

RuangLingkupPengaturanPeraturanDaerahinimeliputi: a. b. £ kawasan tanpa rokok satuan tugas penegak KTR kewajiban dan larangan peran serta masyarakat pembinaan,pengawasandankoordinasi

Pasal 5

Jenis Rokok meliputi : a. b. Cc. d. — -. rokok klobot: rokok kawung, rokok sigaret: rokok cerutu: rokok daun nipah: rokok kretek: rokok klembak: rokok filter: rokok herbal: shisha, rokok elektronik, dan jenis rokok lainnya.

(1),&O'

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 6

KTR meliputi: a.fasilitaspelayanankesehatan: b.tempatprosesbelajarmengajar: Cc.tempat anakbermain: d.tempatibadah: e.angkutanumum: f.tempatkerja:

g.tempat umum: dan
h.tempat lain yang ditetapkan. Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR. Ketentuan mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud padaayat(1)hurufhditetapkandenganKeputusanBupati.

Pasal 7

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e merupakan kawasan yang bebas dariasaprokok hinggabataspagarterluarataudengan batas lainnya yang ditentukan. KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar atau menyediakan tempat khusus merokok. Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)harus memenuhi persyaratan:
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik, Lha
(1)
(8)b. Cc. terpisahdarigedung/tempat/ruangutamadanruang lainyangdigunakanuntukberaktivitas: jauhdaripintumasukdankeluar:dan d.jauhdaritempatorangberlalu-lalang. DisetiapFasilitasKesehatan, tempatumumdantempat strategislainnyauntukMembuatKlinikUpayaBerhenti Merokok.

Pasal 8

Pimpinan dan/atauPenanggungJawabtempatyang melanggar ketentuansebagaimana dimaksuddalamPasal6 ayat(2)danPasal7ayat(1)dikenai sanksiadministrasi berupa:

a.peringatan tertulis:
b.paksaan pemerintahan: Cc. uang paksa, dan/atau
d.pencabutan izin. Tatacarapemberiansanksi administratifdiKTR: a.bupatidan/ataukepalaperangkatdaerahterkait memberikanperingatantertuliskepadaPimpinanatau PenanggungjawabKTR: dan apabiladalam waktu1(satu)bulansejakperingatan tertulisdiberikan,PimpinanatauPenanggungjawabKTR belummemenuhiketentuansebagaimana tercantumn dalamperingatantertulis,kepada Pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksiberupapaksaan pemerintahan,uang paksa, atau pencabutan izin. Sanksisebagaimana dimaksudpadaayat(2)hurufb diberikanolehBupatiatau Pejabatyangberwenang.

BAB IV

SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 9

Dalam penegakkan KTR, pemerintah Daerah membentuk satuan tugas penegak KTR. Keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.Ketua yaitu Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakanurusanpemerintahandibidang ketentraman dan ketertiban umum,
b.Sekretaris yaitu Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan: dan
c.Anggota yaitu seluruh Kepala Perangkat Daerah, unsur kepolisian dan kejaksaan. Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Ketentuan menganai tugas, fungsi dan tata kerja satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Setiap orang dilarang merokok di KTR. Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR. Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok. Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau di lingkungan KTR.

Pasal 11

SetiapPimpinanatauPenanggungjawabKTRsebagaimana dimaksuddalamPasal!6ayat(1)hurufasampaidengan hurufg,wajib: a.melakukan pengawasaninternalpadatempatumum dan/ataulokasiyangmenjaditanggung jawabnya, b.melarangsetiapperokokdiKTRdiwilayah yang menjaditanggung jawabnya, Cc.meniadakanasbakatausejenisnyapadatempat dan/ataulokasiyangmenjaditanggung jawabnya:dan d.memasangtandadilarangmerokoksesuaipersyaratan disemuapintumasukutamadanditempatyang dipandangperludanmudahterbaca dan /ataudidengar baik. Bentukdanbesarantandadilarangmerokok sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufd,tercantumdalamLampiran |yangmerupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…