DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, tugas dan tanggungjawab, penanggulangan, pembinaan dan pengawasan, komisi penanggulangan aids daerah, koordinasi dan harmonisasi multi pihak, kewajiban dan larangan, pembiayaan, penyidikan, ketentuan pidana, penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia, bahwa penularan virus HIV dan AIDS semakin meluas, tanpa mengenal status sosial, batas usia dan wilayah, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga dipandang perlu adanya penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan, bahwa kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat dan yang dapat mencegah penularan pemberian pengobatan, perawatan, dan dukungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia kepada orang yang 2- mengidapHIV danAIDSsertakeluarganyayang secarakeseluruhandapatmeminimalisirdampak epidemidanmencegahdiskriminasi: bahwaberdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksuddalamhurufa,hurufb,danhurufc, perlumembentukPeraturanDaerahtentang PenanggulanganHumanImmunodeficiencyVirus danAcguiredImmunoDeficiencySyndrome: Pasal18ayat(6)Undang —UndangDasarBegara Republik IndonesiaTahun1945: Undang-UndangNomor29Tahun1959Tentang PembentukanDaerah-DaerahTingkatIIDi Sulawesi(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun1959Nomor74,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor1822), Undang—UndangNomor12Tahun2011Tentang PembentukanPeraturanPerundang-—Undangan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2011Nomor82,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5234),Sebagaimana telahdiubahdenganUndang-UndangNomor15 Tahun2019TentangperubahanatasUndang-— Undang Nomor12Tahun2011Tentang PembentukanPeraturanPerundang-Undangan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2019Nomor183,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6398: 4.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5587) sebagaimanatelahdiubah beberapakali,terakhir dengan Undang- Undang Nomor11Tahun2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa SKPD JAS1 | SEKDA WABUP | 6573), 5.PeraturanDaerahProvinsiGorontaloNomor5 Tahun2014tentangPencegahandan PenanggulanganHIV danAIDSdiProvinsi Gorontalo(Lembaran DaerahProvinsiGorontalo Tahun2014Nomor05,TambahanLembaran DaerahProvinsiGorontaloNomor05) , DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENGORONTALO dan BUPATIGORONTALO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANGPENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCYVIRUS DANACOUIRED IMMUNODEFICIENCYSYNDROME BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturan Daerahini,yangdimaksuddengan: 1. 2. 3. DaerahadalahKabupatenGorontalo. Bupati adalah Bupati Gorontalo. Pemerintahan Daerahadalahpenyelenggaraan urusan pemerintahanolehpemerintahdaerah dandewan perwakilan rakyat daerahmenurutasasotonomidan tugaspembantuan denganprinsipotonomi seluas-luasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalamUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara NokomIsKADklas1|sewpaWBLP Tn 10. 11. 12. 13. 14. A PemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaanurusan pemerintahanyangmenjadikewenanganDaerahotonom. DewanPerwakilan RakyatDaerahKabupatenGorontaloyang selanjutnyadisingkatDPRDadalahlembagaperwakilanrakyat Daerahyangberkedudukansebagaiunsur PemerintahanDaerah. penyelenggara PerangkatDaerahadalahunsurpembantuBupatidanDPRD dalampenyelenggaraanurusanpemerintahanyangmenjadi kewenanganDaerah. KomisiPenanggulanganAIDSDaerahyang selanjutnyadisingkat KPADadalahlembagayangmelakukanupayapenanggulangan HIVdanAIDSdiDaerah. Lembaga SwadayaMasyarakatyang selanjutnyadisingkatLSM adalahlembaganonpemerintahyang memilikikepedulian terhadappeenanggulanganHIV danAIDSdiDaerah. HumanImmunodeficiencyVirusyang selanjutnyadisingkat HIV adalahvirusyangmenyerangsistemimundanjikatidak diterapi dapatmenurunkandaya tahantubuhmanusiahinggaterjadi kondisiAcguiredImmunoDeficiencySyndrome. AcguiredImmunoDeficiencySyndromesyang selanjutnyadisingkat AIDSadalahsuatukumpulangejalaberkurangnyakemampuan pertahanandiriyangdisebabkanolehmasuknyavirusHIVdalam tubuhseseorang. Narkotika, PsikotropikadanZatAdiktiflainnya yang selanjutnya disebutNAPZAadalahobatyangberasaldaritanamanatau bukan tanamanbaiksintesismaupunsemisintesisyang dapat menyebabkanpenurunanatauperubahankesadaran,hilang rasa,mengurangisampaimenghilangkanrasanyeri,dan dapat menimbulkanketergantungan. Orang DenganHIV danAIDS yang selanjutnyadisingkatODHA adalah orang yangtelah terinfeksi virus HIV. Orangyang HidupDenganHIV danAIDS yang selanjutnya disingkatOHIDHAadalah orang yangterdekat,temankerja,atau keluargadariorang sudahtertular HIV. Penanggulanganadalah segalaupaya yang meliputipelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatifyang ditujukan untuk menurunkanangka kesakitan, angka kematian, KAgAG HukuMISHPO NAS1|sekpaTw— Ak$Ae 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. membatasipenularansertapenyebaranpenyakitagarwabah tidakmeluaskedaerahlainsertamengurangidampaknegatif yangditimbulkannya. Populasi kunciadalahkelompok masyarakatyangmempunyai perilakuresikotinggiterhadappenularanHIV danAIDSyaitu pekerjasekskomersil,pelanganpenjajaseks,pasangantetap, penjajaseks,penggunanarkobasuntik,pasanganpengguna narkobasuntik,laki-lakiseksdenganlaki-laki,waria,lesbian, wargabinaanpemasyrakatan,dananakjalanan. KonselorHIVadalahseseorangyangmemberikankonseling tentangHIV danterlatih. Pekerjapenjangkauataupendampingadalah tenaga yang langsungbekerjadimasyarakatyangmelakukanpemdampingan terhadapkelompokrawanperilakuresikotinggiterutama untuk melakukanpencegahandanpemberdayaan. Manajer kasusadalah tenaga yangdidampingidanmelakukan pemberdayaanterhadapODHA. InfeksiMenularSeksual yang selanjutnyadisingkatIMS adalah penyakit yang ditularkanmelaluihubunganseksual. Perawatandanpengobatanadalahupayatenagamedisuntuk meningkatkanderajatkesehatanODHA. Kelompokrawantertularatauberesikotertularadalahmereka yang berperilakuberesikountuk penularanHIV, sepertipenjaja seks,narapidana,pengguna NAPZAsuntukdanpasangannya, homoseksual,waria penjajaseks. KelompokRentanadalahorang-orangyang karena lingkungan pekerjaan,lingkungan ketahanandanataukesejahteraan keluarga yangrendahdanstatuskesehatanyanglabilsehingga rentan teerhadap penularanvirus HIV,termasuk kelompok orang-orang denganmobilitastinggibaiksipilmaupunmiliter, petugas kesehatan,remaja,,anakjalanan,ibuhamil danpenerima transfuse darah. Surveilans HIV danAIDS adalah kegiatanpengumpulan pengeluhandan analisa data HIV danAIDSsertapenyebarluasan hasil analisisdengan maksuduntuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaandan monitoring evaluasipenggulanganpenyakit. 39cp30sapo|as1 | sekpa WABUP 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Skrining adalahtestyangdilakukanpada darah donorsebelum ditransfusikan. Persetujuan tindakan medicadalahpersetujuanyangdiberikan Seseoranguntuk dilakukansuatutindakanpemeriksaan, perawatandanpengobatankepadanya,setelahmemperoleh penjelasantentang tujuandancaratindakanyang akan dilakukantesHIV secara sukarela. Voluntary counseling andtestingyang selanjutnyadisingkatVCT adalahgabungankonselingdantesHIVsecarasukareladan dijaminkerahasiaan denganinformedconsent. Preventionmothertochildtransmitionyang selanjutnyadisingkat PMTCTadalahpencegahanpenularanHIVdari ibukepada bayinya. Harmreductionadalah kegiatanuntuk matarantaipenularanHIV danAIDSyangterdiri dari12(duabelas)komponenyaitu pendidikansebaya,pelayanan kesehatandasar,perawatandan pengobatanHIV danAIDS,substitusioral,terapiNAPZA, komunikasiinformasi edukasi,penjangkauanVCT,konseling, pencegahaninfeksi,pertukaran jarumsuntik,danpemusnahan jarumsuntikbekaspakai. Diskriminasiadalahsemuatindakanataukegiatanseperti perbedaanrespon yang diberikanseseorangkepadaorang tertentu. Stigmaadalah penafsirannegatifterhadaporangyagmemiliki perilakupenyimpangansosial. Kondomadalahalatpencegahanyang padapenggunannya dipasang padaalatkelaminlaki-lakiataupadaperempuanpada waktumelakukan hubunganseksualdenganmaksuduntuk mencegahpenularanpenyakitakibathubunganseksualmaupun mencegahkehamilan. Perusahaanadalah: a.Setiapbentuk usahayangberbadanhukumatautidak, milik orang perseorangan,milikpersekutuanatau milikbadan hukum,baik milikswastamaupunmiliknegara yang mempekerjakan pekerja/buruh denganmembayar upah:dan b.Usaha-usahasosialdanusaha-usahalainyangmempunyai pengurus danmempekerjakanoranglaindengan membayar WABUPKogom | skPoj ms1 | sewoa “ik 33 34. 35. upah. .Alatsuntiksteriladalahpenggunaanjarumsuntikyangbaruatau yangsudahdisucihamakanagar tidakberpotensimenularkan penyakitkepadaoranglain: PolapenularanHIVadalahprosespenularanmelaluihubungan seksualtanpaalatpencegahyangberganti-gantipasangan, transfusedarah,ibuhamilkejaninnya,jarumsuntiktidaksteril, danlain-lain. Penyakitmenulartransfusiseksualyang selanjutnyadisingkat PMTSadalahpencegahanHIV danAIDSmelalui transmisi seksual.

Pasal 2D

PenanggulanganHIV danAIDS bertujuanuntuk: a.meningkatkanderajatkesehatanmasyarakatsehinggamampu mencegahdanmenanggulangipenularanHIV danAIDS, memenuhikebutuhanmasyarakatakaninformasidanpelayanan kesehatanyangcukup aman,bermutudanterjangkauolehseluruh lapisanrnasyarakatsehinggamampumencegahdan menanggulangipenularanHIV dan AIDS: melindungimasyarakatterhadapsegalakemungkinankejadian yang dapatmenimbulkanpenularanHIV dan AIDS: memberikan kemudahandalam rangkamenunjangpeningkatan upayaPenanggulanganHIV dan AIDS, dan meningkatkan mutu sumberdayamanusiadalamPenanggulangan HIV dan AIDS.

BAB II

PENANGGULANGAN

Pasal 3

Tugasdantanggungjawab Pemerintah Daerah dalampenanggulangan HIV dan AIDSmeliputi: a. b. melakukan penyelenggaraaan berbagai upaya Pencegahan danpengendalian HIV dan AIDS, menyelenggarakan penetapansituasiepidemik HIV tingkat Daerah: Kania TskeoT S1 WABUPSEKDA TAP £ (- Cc.menjaminketersediaanfasilitaspelayanan kesehatantingkat primerdanrujukan dalammelakukan penanggulanganHIV dan AIDSsesuaidengankemampuan:dan d.menyelenggarakansistempencatatan,pelaporandanevaluasi denganmemanfaatkansistem informasi.

BAB III

PENANGGULANGAN

Pasal 4

KegiatanPenanggulanganHIV danAIDSterdiri atas: a.promosi kesehatan, b.pencegahan: Cc.pengobatan: d.perawatandandukungan:dan

e.rehabilitasi

Pasal 5

(1)Promosikesehatanditujukanuntukmeningkatkan pengetahuan yang benardankomprehensif mengenai pencegahanpenularan HIV danmenghilangkanstigmasertadiskriminasi.
(2)Promosi kesehatansebagaimana dimaksudpadaayat(1)diberikan dalam bentukadvokasi, binasuasana,pemberdayaan,kemitraan dan peransertamasyarakatsesuaidengankondisisosialbudaya sertadidukungkebijakanpublik.
(3)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilakukan olehtenaga kesehatandan tenaga non kesehatanterlatih.
(4)Sasaran promosi kesehatanmeliputipembuatankebijakan, sektor swasta, organisasikemasyarakatandan masyarakat. (S5)Masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat(4)diutamakan Hukum | SKPD SEKDA WABUP1s1 Lirik, (— | Tt padapopulasisasarandanpopulasikunci.
(6)Populasisasaransebagaimana dimaksudpadaayat(5)merupakan populasi yangmenjadisasaranprogram.
(7)Populasi kuncisebagaimana dimaksudpadaayat(5)meliputi: penggunaNAPZAsuntik:a.
1. b.wanita pekerja seks langsung maupun tidak langsung, Oopelanggan/pasangansekswanitapekerjaseks, 2.gay,waria,danlakipelanggan/pasanganseksdengansesama laki:dan e.wargabinaanlapas/rutan.

Pasal 6

(1)Promosikesehatandapatdilakukanterintegrasidengan pelayanan kesehatanmaupunprogrampromosi kesehatanlainnya.
(2)Promosikesehatansebagaimana dimaksudpadaayat(1)meliputi: a.iklanlayananmasyarakat: b.kampanyepenggunaan kondompadasetiaphubunganseks berisikopenularanpenyakit: Cc.promosi kesehatanbagiremajadandewasa muda, d.peningkatankapasitas dalam promosipencegahan penyalahgunaan NAPZAdanpenularanHIVkepadatenaga kesehatan,tenaga nonkesehatanyangterlatih,dan Cc.programpromosi kesehatanlainnya.
(3)Promosi kesehatanyangterintegrasipadapelayanan kesehatan sebagaimana dimaksudpadaayat(1)diutamakanpada pelayanan: a.kesehatanpeduli remaja: c.kesehatan reproduksidankeluarga berencana, pemeriksaan asuhanantenatal:
1. a.infeksi menular seksual: rehabilitasi NAPZA: dan2
2. f.tuberkulosis. Hogum | MPD) hs1 | sEkoa Jwasup Y

Pasal 7

PencegahanHIV danAIDS bertujuanuntuk melindungisetiap orangagar tidak tertularHIVdantidakmenularkankepadaorang lainyangmeliputi: a.behavioralchangecommunicationataukomunikasi perubahan perilakumeliputiperjangkauandanpendampinganterhadap kelompok-kelompokrawantertularatauberesikotertulardan rentan: b.programpemakaiankondom100x6padasetiaphubunganseks beresiko: c.pelayananKlinikIMS: d.pelayananHarmReduction/pengurangandampakburuk narkotika terhadapHIV danAIDSmeliputi12(duabelas) langkahyaitupelayanankomunikasipublik,penjangkauan, pendidikansebaya,Konselingpenguranganresiko,pelayanan VCT,program jarum/alatsuntiksteril,pembuanganalatsuntik bekas, substitusioral,terapiketergantungannarkoba, perawatan pengobatandasar,Pencegahaninveksiperawatan danpengobatanHIV danAIDS: dan e.pelayananPencegahanpenularandari ibukeanak. Setiappetugas yangmelakukantesHIV danAIDSdariibuhamil kepadaibudikandungnyauntuk keperluan pengobatan, dukungandanpencegahansertapenularandarah dianjurkan melalui prosesPMTCT. Apabiladalamkeadaantertentupelayanansebagaimanadi maksudpadaayat(2)tidakdapat dilakukan,makatesHIV dan AIDS dilakukan dengancarakonselingkeluarga.

Pasal 8

Pemerintah Daerahmelalui Perangkat Daerahterkait melakukan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui: KAOG SKPD AS 1 | SEKDA | WABUP | WII a.pemberianinformasikepadasiswadanremajatentang kesehatanreproduksi,NAPZAdan HIVdanAIDSsecara periodik, b.bersamadenganKPADmembentukkelompokguru dankader siswapeduliAIDSdisekolah:dan c.membuatkebijakanpendidikanpencegahanremajadanpemuda dan siswapeduliAIDSdijalurpendidikansekolahdanluar sekolah,pencegahanHIV danAIDS dikalanganmahasiswa. Pemerintah DaerahmelaluiPerangkatyangmenyelenggarakan urusanpemerintahandibidangkesehatanmelakukanupaya penanggulangandanpencegahanHIV danAIDSmelalui penyusunankebijakan,pengawasandanevaluasidibidang surveilans,sertadukunganperawatandanpengobatanserta pencegahan. Pemerintah DaerahmelaluiPerangkat Daerahterkaitmelakukan upayapencegahanpenularanHIV danAIDS padatenagakerja melalui: a.pemberianinformasi tentangNAPZA,HIV danAIDSsecara periodikterhadaptenagakerja: b.bersamadenganKPADmembentukkerjapenanggulanganHIV danAIDS dalam rangka melindungitenagakerjadariinfeksi virusHIV danAIDS dilingkungankerja:dan 6membuatkebijakanpengawasandanevaluasidibidang ketenagakerjaan dalampencegahandanpenanggulanganHIV danAIDS ditempatkerjasesuaidengan peraturanperundang- undangan. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerahyang menyelenggarakanurusanpemerintahandibidangsosial melakukanupayapencegahanpenularanHIV danAIDSmelalui kebijakan berkaitandenganpenyuluhan pencegahandan penanggulanganHIV danAIDSbagiorganisasimasyarakat, organisasisosial,tokohmasyarakat. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahandibidangpemberdayaan perempuandan kesejahteraan rakyatberkewajibanmenyusun kebijakan berkaitan dengansosialisasinarkoba, HIV dan AIDS bagi pelajar,mahasiswadan organisasikepemudaandan mAc»KO9OG | SKPD 43 s VJABUP Ap 12- pelatihanmanajemenusahadanbagiperempuanODHA. Upayapencegahan sebagaimana dimaksudpadaayat(1), dilaksanakan dengantidakmelakukanstigmadandiskriminasi terhadapODHA. PerangkatDaerah dan/atau lembagaterkaitlainnyawajib bekerjasamadenganKPADdalamupayapencegahandan pennggulanganHIV dan AIDS.

Pasal 9

KegiatanpengobatanODHAdilakukanberdasarkanpendekatan: a.berbasisklinik: b.berbasis keluarga, Cc.kelompokdukungan:dan/atau d.masyarakat. Kegiatanpengobatanberbasiskliniksebagaimana dimakudpada ayat(1)hurufa,dilakukan padapelayanan kesehatandasar, rujukandanlayananpenunjangmilikpemerintah/Pemerintah Daerahmaupunswasta. Kegiatanpengobatanberbasis keluarga,kelompok dukungan,dan masyarakat sebagaimana dimakssudpadaayat(1)hurufbhurufc danhurufd,dilakukandirumahODHAdanOHIDHAoleh keluarganya dan/atauanggotamasyarakatlainnya.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalammelaksanakanpengobatan menyediakan saranapelayanan kesehatanberupa: a.pendukungpengobatan: b.pengadaanobatantiretroviral: c.obatantiinfeksioportunistik, dan d.pengadaanobat infeksimenularseksual. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat(1)harus bermutudan terjangkauolehseluruh lapisan masyarakat. KABAG K 131 | sexpa |waBup

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…