DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 247

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyarawatan Desa, termasuk didalamnya mengatur tentang Kedudukan; Keanggotaan dan Kelembagaan; Fungsi dan Tugas; Hak dan Kewajiban; Wewenang dan Larangan; Waktu Musyawarah BPD; Pimpinan Musyawarah BPD; Tata Cara Musyawarah BPD; Hak Menyatakan Pendapat; Berita Acara dan No Tulen Musyawarah BPD; Pemberhentian dan Pengisian Anggota BPD antar Waktu; Keuangan BPD; Pengaturan Tata Tertib dan Mekanisme Kerja BPD; Pembinaan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2.Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
5.Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Gorontalo Utara.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Perangkat Desa adalah Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
12.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16.Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

BPD merupakan lembaga perwakilan penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang berkedudukan sebagai pelaksana fungsi pemerintahan.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN KELEMBAGAAN

Pasal 3

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2)Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses pemilihan secara langsung dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
(3)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah pemilihan dalam desa dalam lingkup dusun atau gabungan dusun yang memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk setiap wilayah pemilihan.
(5)Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(6)Syarat untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.bukan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. f.wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah;
7. g.sehat jasmani dan rohani;
8. h.berkelakuan baik;
9. i.tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. k.bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
12. l.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
13. m.tidak pernah berhenti dari jabatan anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sebelumnya.
(7)Dalam hal tidak terdapat/terpenuhi calon yang bertempat tinggal di wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k, calon dapat berasal dari luar wilayah pemilihan/Desa terdekat di Kecamatan bersangkutan yang dibuktikan dengan identitas diri (Kartu Tanda Penduduk).
(8)Ketentuan mengenai pemilihan secara langsung anggota BPD diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

(1)Anggota BPD yang terpilih melalui pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) diresmikan dengan Keputusan Bupati.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
(3)Anggota BPD sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah dan janji bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(4)Pengucapan sumpah dan janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
(5)Anggota BPD yang berhalangan mengucapkan sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan mengucapkan sumpah dan janji secara tersendiri yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(6)Pengucapan sumpah dan janji anggota BPD, didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
(7)Susunan kata sumpah dan janji anggota BPD sebagai berikut: ”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik- baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 5

(1)Dalam pengucapan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (7), anggota BPD yang beragama:
1. a.Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
2. b.Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
3. c.Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
4. d.Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
(2)Setelah pengucapan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 6

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
(2)Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 8

(1)Kelembagaan BPD terdiri atas:
1. a.pimpinan BPD; dan
2. b.bidang.
(2)Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, tugas dan kewajiban tenaga staf administrasi BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. b.1 (satu) orang ketua;
2. c.1 (satu) orang wakil ketua; dan
3. d.1 (satu) orang sekretaris.
(2)Pimpinan BPD merangkap sebagai anggota.
(3)Kepemimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 10

(1)Pimpinan BPD mempunyai tugas:
1. a.memimpin musyawarah BPD dan menyimpulkan hasil musyawarah untuk diambil keputusan;
2. b.melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan BPD;
3. c.menindaklanjuti hasil musyawarah bidang;
4. d.mewakili BPD dalam berhubungan dengan lembaga lainnya;
5. e.mengadakan konsultasi dengan Kepala Desa sesuai dengan keputusan BPD;
6. f.mewakili BPD di pengadilan;
7. g.melaksanakan keputusan BPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
8. h.menyusun rencana anggaran operasional BPD yang pengesahannya dilakukan dalam musyawarah BPD; dan
9. i.menyampaikan laporan kinerja Pimpinan BPD dalam musyawarah BPD yang khusus diagendakan untuk itu.
(2)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BPD yang menjabat sebagai Sekretaris BPD memiliki tugas kesekretariatan :
1. a.menyelenggarakan administrasi kesekretariatan BPD;
2. b.menyelenggarakan administrasi keuangan BPD; dan
3. c.mempersiapkan pelaksanaan musyawarah BPD.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris BPD dibantu oleh staf administrasi BPD.

Pasal 11

(1)Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan kelembagaan BPD yang dibentuk oleh BPD pada awal masa jabatan keanggotaan BPD.
(2)Setiap anggota menjadi anggota salah satu bidang dengan jumlah anggota setiap bidang diupayakan sama.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
2. b.bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(4)Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
(5)Ketua bidang merangkap sebagai anggota.

Isi peraturan

Teks247PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN

Pasal 2

KEANGGOTAAN DAN KELEMBAGAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN

Pasal 2

KEANGGOTAAN DAN KELEMBAGAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020