DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 387

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pemilihan Kepala Desa termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, asas dan prinsip pelaksanaan, pemilihin, komisi pemilihan, pengawas lapangan, pelaksanaan pemilihan, pemilihan antarwaktu, kepala desa dan asn sebagai calon, pembiayaan, sanksi administrasi, penyelesaian pelanggaran dan perselisihan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diganti dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desaserta guna penyesuaian dengan tuntutan dan perkembangan hukum serta dinamika dalam masyarakat:
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengaturan tentang PemilihanKepala Desa serentak diatur dengan Peraturan Daerah,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa,

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959tentangPembentukanDaerah-DaerahTingkatIIdi Sulawesi(LembaranNegeraRepublikIndonesiaTahun1959 Nomor74,TambahanLembaranNegeraRepublik Indonesia Nomor1822), 3Undang-UndangRepublik IndonesiaNomor12Tahun2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan (LembaranNegeraRepublik IndonesiaTahun2012Nomor 82,TambahanLembaranNegeraRepublik IndonesiaNomor 5234), 4.Undang-UndangRepublik IndonesiaNomor6Tahun2014 tentang Desa(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2014Nomor7,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5495): 5.Undang-UndangRepublik IndonesiaNomor23Tahun2014 tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5587)sebagaimanatelah diubah beberapakaliterakhirdenganUndang-Undang RepublikIndonsiaNomor9Tahun2015 tentangPerubahan KeduaAtasUndang-UndangRepublik IndoensiaNomor23 Tahun2014 tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2015Nomor58, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5679), 6.PeraturanPemerintahRepublik IndonesiaNomor30Tahun 1979 tentangPemindahanIbukotaKabupatenTingkatII GorontaloDariIsimuKeLimboto(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1979Nomor45,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor3147), 7.Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor43Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaanUndang-Undang Nomor6Tahun2014 tentang Desa(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor123)sebagaimana telahdiubah beberapakaliterakhirdengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11Tahun 2019 tentang Perubahan KeduaAtasPeraturan Pemerintah Kogom | SKPDA3SEKPA IWABUP Ah1 Ata Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864), Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 Ncmor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 195), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO

Menetapkan

Menetapkan : dan BUPATI GORONTALO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM NOson ISKPD | Jas1 | sekoa WABUP MATANIL Ka

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang memim pin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa. NPemerintahDesa adalah Kepala Desa yang dibantuperangkatDesasebagai unsur penyelenggarapemerintahanDesa. 7.Kepala Desa adalahpejabatPemerintahDesa yangmempunyaiwewenang, tugas dankewajiban untukmenyelenggarakan rumahtanggaDesanyadan melaksanakantugasdaripemerintahdanPemerintahDaerah. 8.BadanPermusyawaratanDesa yang selanjutnyadisingkatBPDadalah lembagayangmelaksanakanfungsipemerintahanyanganggotanya merupakanwakildaripendudukDesaberdasarkanketerwakilan wilayah danditetapkansecarademokratis. 9.Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnyadisebutPemilihan adalah pelaksanaan kedaulatanrakyatdiDesadalam rangka memilih Kepala Desa. 10.Komisi Pemilihan adalahpanitiapemilihan yang dibentukolehBupati pada tingkatKabupatendalammendukungpelaksanaanPemilihan. 11.Pemilihan Kepala DesaAntarwaktuyang selanjutnya disebutPemilihan Antarwaktuadalah pemilihan Kepala Desa melaluiMusyawarahDesa. 12.PanitiaPemilihan Kepala DesatingkatDesa yang selanjutnya disebut PanitiaPemilihan adalahpanitiayang dibentukolehBPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 24. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Antarwaktu adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Antarwaktu. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan atau Pemilihan Antarwaktu. Calon Kepala Desa terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang terpilih pada Pemilihan Kepala Desa atau Pemilihan Antarwaktu. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Pemilih adalah penduduk Desa vang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan BPD, pemilihan umum, pemilihan kepala Daerah terakhir yang telah diperbaharui dan diperiksa kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru. Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon dan/atau pelaksana Kampanye untuk meyakinkan Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat3(tiga)bulan setelahberakhirnya tahun anggaran. KABAG|skpD| JAS1| SEKDA |WABUP "“T X ie) 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Panitia Pemilihan yang bertugas meyelenggarakan pemungutan suara di TPS bagi Desa yang menggunakan lebih dari 1 (satu) TPS. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Hari adalah hari kalender.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2D

Ruanglingkuppengaturan pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Daerahini meliputi pelaksanaan: a. b. Pemilihan: dan Pemilihan Antarwaktu.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN

Pasal 3

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Antarwaktu dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 4

Kepala Desa dipilih melalui: a.PemilihansecaralangsungolehpendudukDesa yangmemenuhisyarat sebagai Pemilih melaluiPemilihan:atau Pemilihan Antarwaktu oleh Musyawarah Desa.

BAB IV

PEMILIHAN

Pasal 5

Pemilihan dilaksanakan secara bergelombang. Setiap gelombang Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara serentak. Pemungutan suara pada Pemilihan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Hari yang sama. Pemilihansecarabergelombang dilaksanakan sebanyak3(tiga)kalidalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Pemilihanbergelombang sebagaimana dimaksudpadaayat(4)dilakukan denganintervalwaktu selama2(dua)tahun. KABAG | spp JNAS1 | SERPA WABUP Wo iw YAN

BAB V

KOMISI PEMILIHAN

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan dibentuk Komisi Pemilihan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dilaksanakan. Komisi Pemilihan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Komisi Pemilihan diangkat untuk masa tugas selama pelaksanaan Pemilihandalam1(satu)gelombangPemilihan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakanPemilihan, KomisiPemilihanbebasdaripengaruh manapunberkaitandengan pelaksanaantugas danwewenangnya.

Pasal 8

Jumlah anggota Komisi Pemilihan sebanyak 7 (tujuh) orang. Anggota Komisi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) orang berasal dari unsur PNS Daerah dan sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat. Sebanyak 2 (dua) orang berasal dari unsur PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara ex officio oleh:

a.kepala Dinas: dan
b.kepala bagian yang menyelenggarakan urusan hukum dan perundang-undangan sekretariat Daerah. Dinas melakukan rekrutmen anggota Komisi Pemilihan yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan anggota Komisi Pemilihan berasal dari unsur PNS selain yang dimaksud pada ayat (3). Unsur PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil rekrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan. nilaa
1. 0.Lannas " 1 $ i ramamanePaNA 5SARUus SDA ABUFI mena oma H eunana mango

Pasal 9

Susunan dan keanggotaan Komisi Pemilihan terdiri dari:

a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota:
b.1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan Cc. anggota. Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara ex officio oleh kepala Dinas. Susunan dan keanggotaan Komisi Pemilihan merupakan satu kesatuan yangbersifat kolektifdankolegial.

Isi peraturan

Teks387PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2D

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 15 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2D

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 15 Tahun 2018