1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959tentangPembentukanDaerah-DaerahTingkatIIdi Sulawesi(LembaranNegeraRepublikIndonesiaTahun1959 Nomor74,TambahanLembaranNegeraRepublik Indonesia Nomor1822), 3Undang-UndangRepublik IndonesiaNomor12Tahun2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan (LembaranNegeraRepublik IndonesiaTahun2012Nomor 82,TambahanLembaranNegeraRepublik IndonesiaNomor
5234), 4.Undang-UndangRepublik IndonesiaNomor6Tahun2014 tentang Desa(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2014Nomor7,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5495): 5.Undang-UndangRepublik IndonesiaNomor23Tahun2014 tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5587)sebagaimanatelah diubah beberapakaliterakhirdenganUndang-Undang RepublikIndonsiaNomor9Tahun2015 tentangPerubahan KeduaAtasUndang-UndangRepublik IndoensiaNomor23 Tahun2014 tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2015Nomor58, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5679), 6.PeraturanPemerintahRepublik IndonesiaNomor30Tahun 1979 tentangPemindahanIbukotaKabupatenTingkatII GorontaloDariIsimuKeLimboto(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1979Nomor45,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor3147), 7.Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor43Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaanUndang-Undang Nomor6Tahun2014 tentang Desa(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor123)sebagaimana telahdiubah beberapakaliterakhirdengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11Tahun 2019 tentang Perubahan KeduaAtasPeraturan Pemerintah Kogom | SKPDA3SEKPA IWABUP Ah1 Ata Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864), Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 Ncmor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 195), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO