DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 162

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pendirian PT. Tinelo Lipu di lingkungan pemerintah kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Tempat Kedudukan; Jangka Waktu; Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Modal dan Saham; Organ Perseroan; Karyawan Perseroan; Struktur Organisasi Perseroan; Penghasilan dan Hak Cuti Anggota Direksi; Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan; Rencana Kerja dan Laporan Tahunan; Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen; Pembubaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pendirian PT Tinelo Lipu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 135); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DAN BUPATI GORONTALO UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PT TINELO LIPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perseroan Terbatas atau PT, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
8.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
9.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan Komisarisan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10.Komisarisan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
11.Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
12.Pembubaran adalah pengakhiran Perseroan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENDIRIAN PERSEROAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan yang diberi nama PT Tinelo Lipu.
(2)Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BUMD milik Pemerintah Daerah sekaligus sebagai salah satu pendiri Perseroan yang menjadi pemegang saham utama di Perseroan.
(3)Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan akta pendirian oleh pendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Bupati sebagai pemegang saham utama dan pendiri lainnya atau diwakili berdasarkan surat kuasa.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN, JANGKA WAKTU, DAN MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Perseroan berkantor pusat di Kwandang, Ibu Kota Kabupaten Gorontalo Utara.
(2)Dalam mengembangkan usahanyaPerseroan dapat mendirikan cabang dan unit pelayanan di wilayah lain dengan persetujuan RUPS.

Pasal 4

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 5

(1)Maksud pendirian adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah.
(2)Tujuan pendirian Perseroan yaitu:
1. a.untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
2. b.memberikan kontribusi pada pendapatan asli Daerah; dan
3. c.turut serta meningkatkan perekonomian Daerah.
4. d.menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5kegiatan usaha Perseroan meliputi :

a.perdagangan umum;
b.pertanian, perkebunan dan peternakan;
c.perikanan dan kelautan;
d.pariwisata;
e.pertambangan;
f.transportasi;
g.kelistrikan;
h.kesehatan; dan/atau
i.kegiatan usaha lainnya sesuai persetujuan RUPS.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 7

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, untuk pertama kali ditetapkan jumlah modal dasar Perseroan sebesar Rp 6.040.000.000,00 (enam milyar empat puluh juta rupiah) yang terbagi atas 6.040 (enam ribu empat puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham.
(2)Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal yang ditempatkan dan modal yang disetor pada saat pembentukan Perseroan adalah sebesar Rp 1.510.000.000,00 (satu milyar lima ratus sepuluh juta rupiah)atau setara dengan 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) lembar saham.
(3)Dari modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyetorkan Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)dalam bentuk setoran tunaiatau setara dengan 99,33% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh tiga persen).
(4)Dari modal ditempatkan dan modal disetorsebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak lain menyetorkan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk setoran tunai yang setara dengan 0,67% (nol koma enam puluh tujuh persen).
(5)Setiap perubahan jenis dan nilai nominal saham diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
(6)Setiap perubahan modal dasar dan/atau modal disetor ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 8

Modal Perseroan yang disetor tunai oleh para pendiri dan pemegang saham, merupakan modal kerja awal Perseroan.

Pasal 9

(1)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Setiap perubahan penyertaan modal daerah dalam Perseroan, baik berupa penambahan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah maupun pengurangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks162PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 77 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 77 Tahun 2010