DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Nomor: 40
Tahun: 2004
Ditetapkan: 19 Oktober 2004
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN 3. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 4. DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL 5. KEPESERTAAN DAN IURAN 6. PROGRAM JAMINAN SOSIAL 7. PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL 8. KETENTUAN PERALIHAN 9. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2.Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
3.Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.
4.Tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program jaminan sosial.
5.Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial.
6.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
7.Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
8.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9.Manfaat ...
9.Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
10.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
11.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
12.Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13.Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
14.Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15.Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
16.Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidak-mampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 3

Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Pasal 4

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip :

a.kegotong-royongan;
b.nirlaba;
c.keterbukaan;
d.kehati-hatian;
e.akuntabilitas;
f.portabilitas;
g.kepesertaan bersifat wajib;
h.dana amanat; dan
i.hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

BAB III

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Pasal 5

(1)Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang- Undang.
(2)Sejak berlakunya Undang-Undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang-Undang ini.
(3)Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah:
1. a.Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
2. b.Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
3. c.Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan
4. d.Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).
(4)Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan Undang- Undang.

BAB IV

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Pasal 6

Untuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Undang- Undang ini dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 7

(1)Dewan Jaminan Sosial Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Dewan ...
(2)Dewan Jaminan Sosial Nasional berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
(3)Dewan Jaminan Sosial Nasional bertugas :
1. a.melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial;
2. b.mengusulkan kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial Nasional; dan
3. c.mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah.
(4)Dewan Jaminan Sosial Nasional berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial.

Pasal 8

(1)Dewan Jaminan Sosial Nasional beranggotakan 15 (lima belas) orang, yang terdiri dari unsur Pemerintah, tokoh dan/atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, dan organisasi pekerja.
(2)Dewan Jaminan Sosial Nasional dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota dan anggota lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pemerintah.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional dibantu oleh Sekretariat Dewan yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
(5)Masa jabatan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
(6)Untuk ...
(6)Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berkelakuan baik;
5. e.berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi- tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat menjadi anggota;
6. f.lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata 1 (satu);
7. g.memiliki keahlian di bidang jaminan sosial;
8. h.memiliki kepedulian terhadap bidang jaminan sosial; dan
9. i.tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional dapat meminta masukan dan bantuan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Pasal 11

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional dapat berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan karena :

a.meninggal dunia;
b.berhalangan ...
b.berhalangan tetap;
c.mengundurkan diri;
d.tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).

Pasal 12

(1)Untuk pertama kali, Ketua dan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional diusulkan oleh Menteri yang bidang tugasnya meliputi kesejahteraan sosial.
(2)Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (55)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 89 Tahun 2013

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 64 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 3 Tahun 2015

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 96 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 30 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 15 Tahun 2014

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 10 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 14 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8