1.Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah Kabupaten Gowa
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 7 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Gowa.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD dan unit kerja adalah SKPD dan unit kerja yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
6.Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa.
8.Instansi dan lembaga terkait adalah lembaga vertikal dan lembaga pemerhati anak yang terkait dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
9.Rencana Aksi Daerah adalah pedoman atau acuan bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak yang memuat norma, struktur dan prosedur
10.Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan dan kegiatan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi 8 tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Lembaga Pembinaan Khusus Anak selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
12.Lembaga Penempatan Anak Sementara selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
13.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14.Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak berkebutuhan khusus, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
15.Sistem perlindungan anak adalah suatu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 9 pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi dan lembaga yang terkait, masyarakat, keluarga, dan orang tua, dalam penyelenggaraan kesejahteraan anak dan keluarga, peradilan anak, perubahan perilaku, yang didukung oleh data dan informasi serta hukum dan kebijakan, untuk menciptakan lingkungan proteksi agar anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
16.Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus.
17.Intervensi primer adalah semua langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
18.Intervensi sekunder adalah semua langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan pencegahan atau intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga dalam kondisi rentan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, 10 dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
19.Intervensi tersier adalah semua langkah yang diambil pemerintah dan masyarakat dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
20.Kesejahteraan anak dan keluarga adalah keseluruhan proses untuk menjamin terpenuhinya hakhak anak dalam pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan dan menjamin bimbingan bagi anak mencakup pelayanan yang komprehensif yang berinteraksi dengan layanan lainnya seperti agama, pendidikan, kesehatan dan jaringan pengaman sosial.
21.Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
22.Perubahan perilaku adalah tindakan proaktif dan responsif berupa non verbal atau fisik, keputusan, kebijakan dan praktikpraktik dari individu, kelompok dan institusi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan keluarga.
23.Data dan informasi perlindungan anak adalah satu rangkaian proses rutin yang terintegrasi 11 untuk pengumpulan, analisa dan interpretasi data dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program perlindungan anak.
24.Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku sosial dan ditegakkan oleh institusi.
25.Kebijakan adalah tindakan yang dipilih oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan atau untuk tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
26.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
27.Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
28.Anak Berhadapan dengan Hukum selanjutnya disingkat ABH, adalah anak yang melakukan tindak pidana, menjadi korban tindak pidana maupun menjadi saksi dalam tindak pidana.
29.Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/ keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan anakanak lain yang seusia dengannya.
30.Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak dari kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, 12 agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk, atau jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari daerah/negara yang bersangkutan dan memiliki karakteristik etnis, agama, maupun bahasa yang berbeda dan secara implisit menampakkan sikap solidaritas yang ditujukan pada pelestarian budaya, tradisi, agama dan bahasa.
31.Anak dalam situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata.
32.Anak yang diperdagangkan (trafiking) adalah anak yang direkrut, diangkut, ditampung, dikirim, dipindahkan atau penerimaan seseorang anak dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksploitasi.
33.Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik atau pun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cidera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap 13 kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak.
34.Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memeroleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.
35.Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan.
36.Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibatakibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik maupun mental.
37.Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
38.Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, 14 korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
39.Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
40.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
41.Orang tua asuh adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara, tidak terikat dalam hubungan pengangkatan anak.
42.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
43.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
44.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai kelompok, dunia usaha, badan hukum dan orang perseorangan kecuali orang tua. 15
45.Pekerja sosial adalah sumberdaya manusia yang terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial professional, relawan sosial dan penyuluh sosial.
46.Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.
47.Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan berbasis keluarga yang dilakukan oleh orang tua asuh, wali, orang tua angkat atau pengasuhan yang berbasis keluarga.