Pemerintah Kabupaten Gowa
Pemerintah Kabupaten Gowa adalah lembaga pemerintahan daerah yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, memastikan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaannya sangat signifikan sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pusat di tingkat lokal serta perumusan kebijakan daerah yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Gowa. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor. Hal ini tercermin dalam dokumen perencanaan seperti RKPD, RPJMD, dan RPJPD yang menjadi panduan utama dalam pelaksanaan program-program tersebut.
Diperbarui 18 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa
Pemerintah Kabupaten Gowa, sebagai entitas pemerintahan daerah, memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan otonom demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga ini menjadi ujung tombak pelayanan langsung kepada warga, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik esensial seperti kesehatan dan pendidikan, serta program pembangunan daerah. Melalui berbagai perangkat daerah, pemerintah kabupaten ini merencanakan dan melaksanakan intervensi strategis.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Gowa diintervensi melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Intervensi ini juga mencakup pengelolaan lingkungan hidup dan pelayanan publik terpadu untuk efisiensi birokrasi.
Pemerintah Kabupaten Gowa berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan yang selaras dengan agenda pembangunan. Kontribusinya meliputi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), ketahanan pangan nasional, peningkatan investasi, dan penanggulangan bencana.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam berbagai situasi, seperti mengurus administrasi kependudukan, perizinan, dan pelayanan kesehatan. Selain itu, warga juga berurusan untuk pembayaran pajak daerah, penyampaian aspirasi, serta mencari informasi ketenagakerjaan.
Sebagai entitas pemerintahan daerah yang vital, Pemerintah Kabupaten Gowa menyelenggarakan otonomi daerah, pelayanan publik, dan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Perannya sentral dalam kehidupan bermasyarakat, menegaskan mandatnya untuk melayani dan membangun daerah secara berkelanjutan.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 6 Tahun 2014
PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gowa Nomor 13 Tahun 2025
BAB I KETENTUAN UMUM - Definisi istilah-istilah terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), seperti Daerah, Bupati, Bapenda, Wajib Pajak, NJOP, Zona Nilai Tanah (ZNT), Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR), Penilaian Massal, Penilaian Individual, SPOP, LSPOP, Klasifikasi, LKOK, DBKB. BAB II PENILAIAN PBB-P2 - Bagian Kesatu: Mengatur tentang objek PBB-P2 (umum dan khusus), dasar pengenaan PBB-P2 (NJOP), serta cara penghitungan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. - Bagian Kedua: Mengatur tata cara pelaksanaan penilaian PBB-P2 (Penilaian Massal dan Individual), peran penilai pajak, serta kerja sama dalam pembentukan dan pemeliharaan basis data PBB-P2. BAB III BESARAN PERSENTASE NJOP - Menetapkan bahwa NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 adalah minimal 20% dan maksimal 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP. - Menetapkan besaran persentase NJOP secara bertingkat berdasarkan nilai NJOP: 65% untuk NJOP ≤ Rp100 juta; 55% untuk NJOP >Rp100 juta s.d. ≤ Rp5 miliar; dan 50% untuk NJOP > Rp5 miliar. BAB IV KETENTUAN PENUTUP - Mengatur tanggal mulai berlakunya peraturan ini. LAMPIRAN I: Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan. LAMPIRAN II: Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bangunan untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gowa Nomor 30 Tahun 2025
Pasal I: Mengubah ketentuan ayat (1) dan menghapus ayat (3) Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025, sehingga Pasal 15 berbunyi: (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak. (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain: a. kenaikan NJOP hasil penilaian; b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau c. klasterisasi NJOP di Daerah. (3) Dihapus. Pasal II: Ketentuan mulai berlaku.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2025
BAB I KETENTUAN UMUM - Definisi istilah terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Daerah, Desa, Kelurahan, Pendiri, Pengurus, Pengawas, Pemberdayaan, Pelindungan, dan Inkubasi. BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH - Mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi, termasuk koordinasi, fasilitasi, penyediaan anggaran, dan pembinaan. BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI - Bagian Kesatu: Mengatur tahapan dan tata cara pembentukan Koperasi (persiapan, musyawarah desa/kelurahan, penamaan, pengurus/pengawas, bidang usaha). - Bagian Kedua: Mengatur prinsip, aspek kebijakan (kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, inovasi), dan perizinan Koperasi. BAB IV PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS - Mengatur pembentukan Satuan Tugas yang diketuai Bupati untuk percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi. BAB V PELINDUNGAN KOPERASI - Mengatur bidang usaha yang dilindungi untuk Koperasi serta pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat. BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN - Mengatur mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Koperasi. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN - Mengatur peran Bupati dan perangkat daerah dalam pembinaan dan pengawasan Koperasi. BAB VIII PENDANAAN - Mengatur sumber pendanaan pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi, berasal dari APBD dan sumber lain yang sah. BAB IX KETENTUAN PENUTUP - Mengatur tanggal mulai berlakunya peraturan ini.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2021
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENGELOLAHAN RESIKO BAB V PELAPORAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2025
Pasal 1: Ketentuan Umum (Definisi) Pasal 2: Penerima Insentif Pasal 3: Syarat dan Waktu Pemberian Insentif Berdasarkan Kinerja Triwulanan Pasal 4: Sumber Insentif Pasal 5: Besaran Insentif (5% dari rencana penerimaan) Pasal 6: Batas Maksimal Pembayaran Insentif Berdasarkan Golongan Penerima Pasal 7: Penetapan Penerima dan Besaran dengan Keputusan Bupati Pasal 8: Penyelesaian Sisa Insentif Pasal 9: Penganggaran Insentif Pasal 10: Pemberian Insentif pada Tahun Berikutnya Pasal 11: Pertanggungjawaban Pasal 12: Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2023
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB III : PRODUK DAN HUKUM DAERAH BAB IV : PERENCANAAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB V : PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN BAB VI : PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN BAB VII : SINKRONISASI DAN HARMONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB VIII : PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB IX : PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUKPERATURAN BAB X : PENETAPAN DAN PENOMORAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB XI : PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH BAB XII : PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB XIII : PARTISIPASI MASYARAKAT BAB XIV : MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB XV : KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2015
MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK