DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gowa

regulasi_utama

Ringkasan

PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5
4.Bupati adalah Bupati Gowa;
5.Dinas adalah Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Gowa;
6.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa;
7.Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer , Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8.Penertiban adalah Usaha untuk mengambil tindakan administratif agar pemeliharaan hewan ternak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
9.Pengawasan adalah Segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah menurut ketentuan peraturan perundangundangan ;
10.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit 6 dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya;
11.Hewan Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;
12.Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu;
13.Peternak adalah setiap orang atau Badan Hukum dan/atau buruh peternak yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber pada peternakan;
14.Tempat peternakan adalah suatu tempat untuk ditempati usaha peternakan yang telah ditentukan.
15.Tanda Identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal;
16.Buku Register Ternak yang selanjutnya disebut BRT adalah buku tempat mencatat jenis dan jumlah ternak yang dimiliki oleh setiap peternak di Kabupaten Gowa;
17.Kartu Pemilik Ternak yang selanjutnya disebut KPT, adalah kartu yang memuat secara rinci identitas peternakan dan identitas ternak yang dimiliki. 7

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan peternakan berasaskan:

a.kemanfaatan dan keberlanjutan;
b.keamanan;
c.kesehatan;
d.keadilan;
e.keterbukaan;
f.keterpaduan;
g.kemandirian;
h.kemitraan dan keprofesionalan.

Pasal 3

Penertiban pemeliharaan hewan ternak bertujuan:

a.mengelola sumber daya hewan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat;
b.mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
c.memberi kepastian hukum untuk berusaha dalam bidang peternakan.

BAB III

PEMELIHARAAN 8

Pasal 4

(1)Setiap pemilik hewan ternak diharuskan mengurus, menjaga atau memelihara hewan ternak diwaktu siang dan malam hari sehingga tidak mengganggu kepentingan umum serta tanaman dan pekarangan orang lain.
(2)Hewan ternak dipelihara dan diamankan dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas atau berkeliaran.
(3)Lokasi kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jauh dari:
1. a.pemukiman penduduk;
2. b.rumah ibadah;
3. c.tempat pendidikan;
4. d.sungaisungai/sumbersumber air bersih;
5. e.pasarpasar ;
6. f.terminal; dan
7. g.tempattempat keramaian lainnya.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

(1)Pemilik hewan ternak dan/atau penggembala yang menggiring ternak melewati jalan umum, wajib mengangkat kotoran/membersihkan kotoran ternak pada saat ternak mengeluarkan kotorannya di jalan. 9
(2)Dalam hal kandang ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah/kepala desa setempat.

Pasal 6

Pemilik ternak dilarang : a. b. c. d. e. melepas/menggembalakan hewan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan; melepas/menggembalakan hewan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempattempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan; melepas hewan ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan umum dan/atau tempat lainnya yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta keselamatan/kelancaran lalu lintas bagi pengguna jalan; memotong ternak untuk usaha komersil di luar Rumah Potong Hewan (RPH) atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah; dan menggiring hewan ternak melalui jalan umum atau memanfaatkan ruang lalu lintas jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan tanpa menggunakan tali pengikat yang dipegang oleh 1 (satu) Penggembala untuk 1 (satu) ekor hewan ternak.

BAB V

PENERTIBAN HEWAN TERNAK 10

Pasal 7

(1)Hewan ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembala maka dianggap sebagai ternak liar dan dapat ditangkap dan diamankan;
(2)Penangkapan dan pengamanan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa. [[[

BAB VI

PENAMPUNGAN

Pasal 8

Ternak liar ditangkap, diamankan dan ditampung pada Rumah Potong Hewan dan tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan biaya pengamanan dan biaya makanan hewan ternak.
(2)Batas waktu penampungan hewan ternak pada Rumah Potong Hewan paling lama 14 (empat belas) hari.
(3)Apabila selama dalam masa penampungan hewan ternak mati, maka tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. 11

Pasal 10

(1)Hewan Ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan.
(2)Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemilik hewan ternak yang wajib disetor ke Kas Daerah ;
(3)Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Bank Sulselbar Cabang Sungguminasa atau Bank lain yang ditunjuk, sebelum Pemilik hewan ternak mengambil ternaknya di tempat penampungan.
(4)Ketentuan mengenai besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KESEHATAN TERNAK DAN PEMBERIAN IDENTITAS TERNAK

Pasal 11

(1)Untuk mencegah penyakit hewan menular, setiap ternak diwajibkan untuk divaksinasi sesuai dengan penyakit hewan menular.
(2)Pemilik ternak yang mengetahui ternaknya mengidap penyakit menular atau terjadi penularan di sekitarnya wajib segera melaporkan 12 kepada Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Gowa.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5
4.Bupati adalah Bupati Gowa;
5.Dinas adalah Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Gowa;
6.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa;
7.Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer , Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8.Penertiban adalah Usaha untuk mengambil tindakan administratif agar pemeliharaan hewan ternak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
9.Pengawasan adalah Segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah menurut ketentuan peraturan perundangundangan ;
10.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit 6 dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya;
11.Hewan Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;
12.Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu;
13.Peternak adalah setiap orang atau Badan Hukum dan/atau buruh peternak yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber pada peternakan;
14.Tempat peternakan adalah suatu tempat untuk ditempati usaha peternakan yang telah ditentukan.
15.Tanda Identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal;
16.Buku Register Ternak yang selanjutnya disebut BRT adalah buku tempat mencatat jenis dan jumlah ternak yang dimiliki oleh setiap peternak di Kabupaten Gowa;
17.Kartu Pemilik Ternak yang selanjutnya disebut KPT, adalah kartu yang memuat secara rinci identitas peternakan dan identitas ternak yang dimiliki. 7

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan peternakan berasaskan:

a.kemanfaatan dan keberlanjutan;
b.keamanan;
c.kesehatan;
d.keadilan;
e.keterbukaan;
f.keterpaduan;
g.kemandirian;
h.kemitraan dan keprofesionalan.

Pasal 3

Penertiban pemeliharaan hewan ternak bertujuan:

a.mengelola sumber daya hewan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat;
b.mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
c.memberi kepastian hukum untuk berusaha dalam bidang peternakan.

BAB III

PEMELIHARAAN 8

Pasal 4

(1)Setiap pemilik hewan ternak diharuskan mengurus, menjaga atau memelihara hewan ternak diwaktu siang dan malam hari sehingga tidak mengganggu kepentingan umum serta tanaman dan pekarangan orang lain.
(2)Hewan ternak dipelihara dan diamankan dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas atau berkeliaran.
(3)Lokasi kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jauh dari:
1. a.pemukiman penduduk;
2. b.rumah ibadah;
3. c.tempat pendidikan;
4. d.sungaisungai/sumbersumber air bersih;
5. e.pasarpasar ;
6. f.terminal; dan
7. g.tempattempat keramaian lainnya.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

(1)Pemilik hewan ternak dan/atau penggembala yang menggiring ternak melewati jalan umum, wajib mengangkat kotoran/membersihkan kotoran ternak pada saat ternak mengeluarkan kotorannya di jalan. 9
(2)Dalam hal kandang ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah/kepala desa setempat.

Pasal 6

BAB V

PENERTIBAN HEWAN TERNAK 10

Pasal 7

(1)Hewan ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembala maka dianggap sebagai ternak liar dan dapat ditangkap dan diamankan;
(2)Penangkapan dan pengamanan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa. [[[

BAB VI

PENAMPUNGAN

Pasal 8

Ternak liar ditangkap, diamankan dan ditampung pada Rumah Potong Hewan dan tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan biaya pengamanan dan biaya makanan hewan ternak.
(2)Batas waktu penampungan hewan ternak pada Rumah Potong Hewan paling lama 14 (empat belas) hari.
(3)Apabila selama dalam masa penampungan hewan ternak mati, maka tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. 11

Pasal 10

(1)Hewan Ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan.
(2)Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemilik hewan ternak yang wajib disetor ke Kas Daerah ;
(3)Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Bank Sulselbar Cabang Sungguminasa atau Bank lain yang ditunjuk, sebelum Pemilik hewan ternak mengambil ternaknya di tempat penampungan.
(4)Ketentuan mengenai besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KESEHATAN TERNAK DAN PEMBERIAN IDENTITAS TERNAK

Pasal 11

(1)Untuk mencegah penyakit hewan menular, setiap ternak diwajibkan untuk divaksinasi sesuai dengan penyakit hewan menular.
(2)Pemilik ternak yang mengetahui ternaknya mengidap penyakit menular atau terjadi penularan di sekitarnya wajib segera melaporkan 12 kepada Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Gowa.