DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gowa

regulasi_utama

Ringkasan

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air berdasarkan asas kemanfaatan, kesinambungan dan kelestarian fungsi sumber daya air di Kabupaten Gowa, maka perlu dilakukan pengaturan; 1
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. 4.UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 5.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Mengingat

6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran 3 Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa 4 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 10);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 20122032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dan Bupati Gowa

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gowa 5
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.
3.Bupati adalah Bupati Gowa.
4.Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Gowa.
5.Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
7.Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
8.Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
9.Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
10.Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
11.Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. 6
12.Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
13.Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
14.Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anakanak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
15.Konsultasi publik adalah kegiatan untuk menampung aspirasi para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.
16.Perlindungan sumber air adalah upaya pengamanan sumber air dari kerusakan yang ditimbulkan, baik akibat tindakan manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya alam.
17.Pemanfaatan sumber daya air adalah Penggunaan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.
18.Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
19.Pengembangan sumber daya air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan. 7
20.Pengusahaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
21.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
22.Izin adalah Izin pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air.
23.Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air permukaan.
24.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan perijinan kewajiban pajak.
25.Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan dan pemantauan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
26.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyIdik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
27.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh 8 Undangundang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air berasaskan:

a.keadilan;
b.efektif dan efisien;
c.realistis;
d.akuntabel dan transparan;
e.partisipatif; dan
f.berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 3

(1)Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan dan ketertiban penggunaan air.
(2)Rasa Keadilan penggunaan Sumber Daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melindungi hak setiap masyarakat untuk memperoleh kesempatan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air serta untuk 9 perlindungan kelestarian sumber air, konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
(3)Ketertiban penggunaan Sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan perlindungan terhadap pengguna air dan menghindari terjadinya konflik sosial.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

(1)Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dapat dilakukan pada sungai, saluran irigasi, waduk/embung dan mata air.
(2)Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.fisik air;
2. b.media air; dan
3. c.daya air.
(3)Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin dari Bupati apabila:
1. a.dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami dan/atau kondisi sumber air yang ada, pemompaan, mengubah aliran melalui pembuatan saluran, dengan mempertinggi dan/atau memperendah permukaan air; 10
2. b.digunakan untuk kebutuhan pokok sehari hari yang dilaksanakan oleh kelompok orang dan/atau badan sosial;
3. c.digunakan untuk keperluan irigasi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;dan/atau
4. d.digunakan untuk kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya air.
(4)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipindahtangankan, tanpa Persetujuan Bupati.
(5)Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang digunakan untuk kebutuhan pokok sehari hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada tanpa mengubah kondisi alami dan/atau kondisi sumber air yang ada tidak memerlukan izin dari Bupati.

Pasal 5

(1)Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui pembuatan bangunan air.
(2)Bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bangunan air baru dan/atau yang menyatu dengan bangunan air yang ada.
(3)Bangunan air yang menyatu dengan bangunan air yang ada dapat berbentuk pipa, siphon atau sejenisnya yang dialirkan secara gravitasi atau dengan pompa.
(4)Bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat melalui tahapan survei, investigasi, desain dan konstruksi.
(5)Kegiatan survei, investigasi, desain dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 11 dilaksanakan oleh pemegang izin dengan konsultasi dan supervisi dari Dinas.

Pasal 6

(1)Bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai bagian jaringan pembawa harus dilengkapi dengan jaringan pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis.
(2)Pembangunan jaringan pembuang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat melalui tahapan survei, investigasi, desain dan konstruksi bersamaan dengan kegiatan pembangunan jaringan pembawa.

Pasal 7

(1)Permohonan izin pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati.
(2)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat:
1. a.nama, pekerjaan, dan alamat pemohon izin;
2. b.tempat/lokasi pengelolaan dan pemanfaatan;
3. c.maksud/tujuan pengelolaan dan pemanfaatan;
4. d.jumlah air yang akan dimanfaatkan;
5. e.peta lokasi pengelolaan dan pemanfaatan;
6. f.kesanggupan memasang water meter.
(3)Ketentuan izin pengelolaan dan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(4)Bagi pemegang izin pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air, yang karena usaha/kegiatannya 12 membuang air limbah wajib mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cair sesuai Ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 8

(1)Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3)diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
(2)Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar, izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk lokasi dan keperluan yang tercantum dalam izin.
(4)Ketentuan mengenai perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Berakhirnya izin pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan apabila :

a.sumber daya air musnah;
b.pemegang izin melepaskan haknya secara sukarela;
c.pemegang izin meninggal dunia; 13
d.badan hukum atau badan usaha pemegang izin dibubarkan atau dinyatakan pailit.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air berdasarkan asas kemanfaatan, kesinambungan dan kelestarian fungsi sumber daya air di Kabupaten Gowa, maka perlu dilakukan pengaturan; 1
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. 4.UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 5.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Mengingat

6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran 3 Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa 4 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 10);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 20122032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dan Bupati Gowa

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gowa 5
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.
3.Bupati adalah Bupati Gowa.
4.Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Gowa.
5.Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
7.Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
8.Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
9.Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
10.Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
11.Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. 6
12.Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
13.Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
14.Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anakanak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
15.Konsultasi publik adalah kegiatan untuk menampung aspirasi para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.
16.Perlindungan sumber air adalah upaya pengamanan sumber air dari kerusakan yang ditimbulkan, baik akibat tindakan manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya alam.
17.Pemanfaatan sumber daya air adalah Penggunaan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.
18.Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
19.Pengembangan sumber daya air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan. 7
20.Pengusahaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
21.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
22.Izin adalah Izin pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air.
23.Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air permukaan.
24.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan perijinan kewajiban pajak.
25.Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan dan pemantauan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
26.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyIdik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
27.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh 8 Undangundang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air berasaskan:

a.keadilan;
b.efektif dan efisien;
c.realistis;
d.akuntabel dan transparan;
e.partisipatif; dan
f.berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 3

(1)Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan dan ketertiban penggunaan air.
(2)Rasa Keadilan penggunaan Sumber Daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melindungi hak setiap masyarakat untuk memperoleh kesempatan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air serta untuk 9 perlindungan kelestarian sumber air, konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
(3)Ketertiban penggunaan Sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan perlindungan terhadap pengguna air dan menghindari terjadinya konflik sosial.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

(1)Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dapat dilakukan pada sungai, saluran irigasi, waduk/embung dan mata air.
(2)Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.fisik air;
2. b.media air; dan
3. c.daya air.
(3)Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin dari Bupati apabila:
1. a.dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami dan/atau kondisi sumber air yang ada, pemompaan, mengubah aliran melalui pembuatan saluran, dengan mempertinggi dan/atau memperendah permukaan air; 10
2. b.digunakan untuk kebutuhan pokok sehari hari yang dilaksanakan oleh kelompok orang dan/atau badan sosial;
3. c.digunakan untuk keperluan irigasi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;dan/atau
4. d.digunakan untuk kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya air.
(4)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipindahtangankan, tanpa Persetujuan Bupati.
(5)Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang digunakan untuk kebutuhan pokok sehari hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada tanpa mengubah kondisi alami dan/atau kondisi sumber air yang ada tidak memerlukan izin dari Bupati.

Pasal 5

(1)Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui pembuatan bangunan air.
(2)Bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bangunan air baru dan/atau yang menyatu dengan bangunan air yang ada.
(3)Bangunan air yang menyatu dengan bangunan air yang ada dapat berbentuk pipa, siphon atau sejenisnya yang dialirkan secara gravitasi atau dengan pompa.
(4)Bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat melalui tahapan survei, investigasi, desain dan konstruksi.
(5)Kegiatan survei, investigasi, desain dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 11 dilaksanakan oleh pemegang izin dengan konsultasi dan supervisi dari Dinas.

Pasal 6

(1)Bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai bagian jaringan pembawa harus dilengkapi dengan jaringan pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis.
(2)Pembangunan jaringan pembuang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat melalui tahapan survei, investigasi, desain dan konstruksi bersamaan dengan kegiatan pembangunan jaringan pembawa.

Pasal 7

(1)Permohonan izin pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati.
(2)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat:
1. a.nama, pekerjaan, dan alamat pemohon izin;
2. b.tempat/lokasi pengelolaan dan pemanfaatan;
3. c.maksud/tujuan pengelolaan dan pemanfaatan;
4. d.jumlah air yang akan dimanfaatkan;
5. e.peta lokasi pengelolaan dan pemanfaatan;
6. f.kesanggupan memasang water meter.
(3)Ketentuan izin pengelolaan dan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(4)Bagi pemegang izin pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air, yang karena usaha/kegiatannya 12 membuang air limbah wajib mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cair sesuai Ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 8

(1)Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3)diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
(2)Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar, izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk lokasi dan keperluan yang tercantum dalam izin.
(4)Ketentuan mengenai perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Berakhirnya izin pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan apabila :

a.sumber daya air musnah;
b.pemegang izin melepaskan haknya secara sukarela;
c.pemegang izin meninggal dunia; 13
d.badan hukum atau badan usaha pemegang izin dibubarkan atau dinyatakan pailit.