DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 07 Tahun 2022

Nomor: 07
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Bupati, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Perusahaan Perseroan Daerah, Rapat Umum Pemegangang Saham, Komisaris, Direksi, Pegawai Perseroda, Uji Kelayakan dan Kepatutan, Penyertaan Modal, Modal Dasar, Modal Disetor. BAB.II MAKSUD DAN TUJUAN. BAB II RUANG LINGKUP. BAB IV PERUBAHAN BENTUK HUKUM. BAB V NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Bagian Kesatu Nama dan Tempat Kedudukan. BAB VI KEGIATAN USAHA. BAB VII JANGKA WAKTU BERDIRI. BAB VIII MODAL DAN SAHAM Bagian Kesatu Sumber Modal dan Penyertaan Modal Daerah, Bagian Kedua Modal Dasar clan Modal Disetor, Bagian Ketiga Saham. BAB IX ORGAN PERSERODA. BAB X KETENTUAN PERALIHAN. BAB·XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HU KUM PERUSAHAAN DAERAH (HOLDING COMPANY) GOWA MANDIRI MENJADI .PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PUNGGAWA BAKTI GOWA MANDIRI (PERS ERO DA) B A B ! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Gowa.

2.Bupati adalah Bupati Gowa.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan ·urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan , yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. 4
6.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 5 1 o/o (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah;
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8.Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
9.Direksi adalah organ Perseroda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda, serta mewakili Perseroda baik . di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10.Pegawai Perseroda yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pekerja yang mengoperasionalkan Perseroda dimana pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 1 . Oji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk 5 menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroda.
12.Penyertaan Modal adalah setiap. usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah/badan Usaha Milik Negara atau Pihak Ketiga, dan/ atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan mendapat bagian keuntungan.
13.Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh Pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan Badan U saha Milik Daerah.
14.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor oleh Pemilik untuk memenuhi Modal Dasar. BAB.II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Punggawa Bakti Gowa Mandiri didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pasal 3

Tujuan pendirian Punggawa Bakti Gowa Mandiri yakni:

a.mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat; 6
b.menata struktur organisasi dan manajemen, proses dan strategi bisnis, struktur keuangan dan permodalan, dan sumber daya manusia;
c.turut serta dalam pembangunan Daerah; dan
d.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perubahan bentuk hukum;
b.nama dan tempat kedudukan;
c.kegiatan usaha;
d.jangka waktu berdiri;
e.modal dan saham;
f.organ Perseroda; dan
g.ketentuan peralihan

BAB IV

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 5

( 1 ) Perusahaan Daerah diubah bentuk hukumnya menjadi Perseroda.

(2)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengakibatkan :
1. a.seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perseroda;
2. b.seluruh pegawai tetap Perusahaan Daerah menjadi pegawai tetap Perseroda; dan 1
3. c.hak dan kewajiban antara Perusahaan Daerah dengan pegawai Perusahaan Daerah menjadi hak dan kewajiban antara Perseroda dengan Pegawai.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Perseroda diatur dalam anggaran dasar yang dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujU:an;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk siap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
  1. 1.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi; J. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
9. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
  1. 1.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
10. m.penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
11. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8 B A B V NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

( 1) Perseroda ini didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan nama Perseroda Punggawa Bakti Gowa Mandiri.

(2)Punggawa Bakti Gowa Mandiri berkedudukan di Kabupaten Gowa.
(3)Punggawa Bakti Gowa Mandiri dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati sebagai pemegang saham mayoritas.
(4)Punggawa Bakti Gowa Mandiri dapat membentuk kantor pembantu berdasarkan kebutuhan dimana kantor pembantu yang dimaksud dipimpin oleh seorang kepala unit yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

( 1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perseroda Punggawa Bakti Gowa Mandiri yang berbentuk holding company.

(2)Punggawa Bakti Gowa Mandiri yakni Badan Hukum yang berhak melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(3)Segala hak, kewajiban, Perlengkapan, dan lain lain dikelola oleh Punggawa Bakti Gowa Mandiri. 9
(4)Sebagai holding company, Punggawa Bakti Gowa Mandiri memiliki anak perusahaan, yaitu:
1. a.perusahaan Daerah karya gowa;
2. b.perusahaan Daerah perdagangan umum;
3. c.perusahaan Daerah karya agribisnis;
4. d.perusahaan Daerah karya jasa konstruksi; dan
5. e.perusahaan Daerah karya peternakan.

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1)Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Punggawa Bakti Gowa Mandiri bergerak dalam lapangan pelayanan umum.
(2)Dalam melaksanakan usahanya, Punggawa Bakti Gowa Mandiri dapat melakukan hubungan kerjasama dengan perusahaan lain yang menguntungkan Perseroda setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris. ·
(3)Punggawa Bakti Gowa Mandiri dapat pula melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain yang menguntungkan Perseroda setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
(4)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 0

BAB VII

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

( 1 ) Jangka waktu berdiri Perseroda sejak ditetapkan dengan akta pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.

(2)Perseroda berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan nielalui Peraturan Daerah.

BAB VIII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 10

(1)Sumber modal Perseroda terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal Daerah;
2. b.pinjaman; � · c. hibah; dan/ atau
3. d.sumber modal lainnya
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dapat bersumber dari APBD dan/ atau konversi dari pinjaman.
(3)Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan kepada Perseroda.
(4)Penyertaan modal Daerah pada Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 1 1
(2)Pemenuhan Modal Disetor untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar RpS.400.000.000,00 (lima milyar empat ratusjuta rupiah).
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(4)PenyertaanModal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;.
(5)Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari saham dengan presentasi kepemilikan saham sebagai berikut:
1. a.pemerintah Daerah sebesar 5 1 °/o (lima puluh satu persen);
2. b.perusahann Daerah karya gowa sebesar 8,1°/o (delapan koma satu persen);
3. c.perusahaan Daerah perdagangan umum sebesar 8 , 1 % (delapan koma satu persen);
4. d.perusahaan Daerah karya agribisnis sebesar 8 , 1 % (delapan koma satu persen);
5. e.perusahaan Daerah karya jasa konstruksi sebesar 8, 1 o/o (delapan korna satu persen); 12
6. f.perusahaan Daerah karya petemakan sebesar 8, 1 (delapan koma satu persen]; dan
7. g.karyawan 8, 1 (delapan koma satu persen).
(2)Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
(3)Surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani Direksi dan Komisaris sebagai wakil pemegang saham.
(4)Penentuan nilai .nominal saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.
(5)Punggawa Bakti Gowa Mandiri hanya mengakui 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham. ·
(6)Setoran saham yang belum · mencapai nilai nominal 1 (satu) diberikan tanda setoran saham dan dicatat sebagai Modal Disetor.

BAB IX

ORGAN PERSERODA

Pasal 13

( 1) Organ Punggawa Bakti Gowa Mandiri, terdiri atas:

a.RUPS;
b.Komisarie; dan
c.Direksi. 13

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS, Komisaris dan Direksi diatur dalam anggaran dasar Perseroda. BABX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 1 4 ( 1) Periodesasi jabatan anggota Komisaris dan anggota Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
(2)Periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan · peraturan perundang undangan.
(3)Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi anggota Komisaris dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 1 5 ( 1) Segala aset yang beru pa barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Gowa Mandiri, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini juga ikut beralih menjadi aset milik Perseroda Punggawa Bakti Gowa Mandiri. 14
(2)Status kepegawaian dan segala peraturan perusahaan mengenai kepegawaian, setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib untuk disesuaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun,
(3)Status kerjasama yang· telah dilakukan dengan Pihak lain, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhimya perjanjian. -..:. � 'I· -···-- ,; , . - f BAB·XI .. KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 6 . ( 1 ) Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah (Holding Company) Gowa Mandiri Kabupaten -Gowa · {Le11,baran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. {2) Segala peraturan yang berlaku sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan D�erah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah {Holding Company) Gowa Mandiri Kabupaten Gowa, harus disesuaikan dengan peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya peraturan Daerah ini. 15

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…