( 1 ) Sumber modal Perusahaan Umum Daerah terdiri dari :
a.penyertaan modal Daerah;
b.pinjaman;
c.hibah; dan
d.sumber modal lainnya.
1 1
(2)pe11yertaa11 • modal . Daerah s bagaimana d1maksud pada ayat ( l ) ) ruf a dapat heraumber dari:
1u A]:>BD· dan/atau
a.'
b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana pada ayat ( 1 ) h uruf bersumber dari:
a.Daerah;
b.BUivlD lainnya; dan/ atau dimaksua b dapat
c.sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c dapat bersumber dari:
a.Pemerintah Pusat;
b.Pemerintah Daerah; dan/ atau
c.pihak lain. setelah mendapat persetujuan KPM.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d yaitu:
a.kapitalisasi cadangan; dan
b.keuntungan revaluasi aset.
1 2 BAB VII ORGAN Bagian Kesr tu Um um Pasal 1 0 ( 1) Pengurusan Perumda dilakukan oleh organ Perumda.
(2)Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri dari:
a.KPM;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.
(3)Ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata kerja Perumda diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua KPM Pasal 1 1 KPM berwenang:
a.mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas;
b.mengangkat dan memberhentikan Direksi;
1 3 atau Dewan untuk memberhentikan Pengawas; dan/atau . ta laporan pengurusan tugas n,e1111n - c. . ·-- masa jabatan anggota Dewan akhlt was sebagai bahan pertimbangan p ngavv 1 nemperpanjang anggota
d.m.elakukan pengawasan terhadap kinerja Perumda jika terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas.
Pasal 1 2 KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan:
a.tidak mempunyai kepentingan. pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/ atau
c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.
1 4 Pasal 1 3 ( 1 ) KPM, Dewan Pengawas; dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda,
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
a.rapat tahunan;
b.rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda; dan
c.rapat luar biasa.
Bagian Ketiga Dewan Pengawas Umum Pasal 1 4 ( 1 ) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-, undangan.
(2)Unsur Independen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas:
a.anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan 1 5 Pengawas BUMD yang telah ·1nenyelesaikan masa jabatannya;
b.pensiunan Pegawai BUMD;
c.mantan Direksi BUMD; dan/atau
d.eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
(3)Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat terdiri atas jabatan Pernerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan pu blik.
(4)Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
Pasal 1 5 ( 1 ) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
a.sehatjasmani dan rohani;
b.merniliki keahlian, integritas, kepemim pi nan, pengalaman, 1 6 [ujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi unutk memaiukan clan mengembangkan Perumda;
c.memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d.memahami manajemen Perumda yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
e.menyediakan waktu yang cukup melaksanakan tugasnya;
f.berijazah paling rendah S - 1 (strata satu);
g.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h.tidak pernah dinyatakan pailit;
1.tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan. -Pengawas, atau' Ko mi saris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
17
k.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah ;
dan/ atau calon anggota legislatif. Calon anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas. Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatagani surat pernyataan kesanggupan untuk yang berisi menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian terse but. 1 8
(4)P ngangkat n anggota Dewan Pengawas sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
Pasal 1 6 ( 1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah melalui tahapan:
a.seleksi administrasi;
b . u k k ; d a n
c.wawancara akhir.
Pasal 1 7 ( 1) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling ren�ah beranggotakan: ,,�·
a.perangkat Daerah; dan b.unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
\9 waktujadwal
a.rnenentukan pelaksanaan;
b.melakukan penjaringan bakal lon anggota Dewan Pengawas ca atau anggota Komisaris;
m embentuk tim atau menunjuk c. untuk lembaga professional melakukan UKK;
d.menentukan formulasi penilaian UKK;
e.menetapkan hasil penilaian;
f.menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris;
dan
g.menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan danj'atau kebijakan pemerintah.
(3)Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
20 �asal 1 8 Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (ti a) or ng tcrdiri atas:
a.1 [satu] orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
b.2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur in depend en.
Pasal 1 9 ( 1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan.
(2)Ketentuan mengenai seleksi, tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan , baik selama jabatannya.
(3)Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah terhadap:
a.peJaksanaan pengawas Perumda;
2 1
b.pemberian masukan dan saran ;tas pengelolaan Perumda;
c.penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
d.antisipasi dan/ atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
e.pemenuhan target dalam kontrak kine1ja.
(4)Dalam melaksanakan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling rendah terdiri atas:
a.rencana bisnis;
b.rencana kinerja dan anggaran Perumda;
c.laporan keuangan;
d.laporanhasil pengawasan;
e.kontrak kinerja; dan
f.risalah rapat dan kertas kerja.
(5)Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja, 22
(6)P nand tanganan kontrak kinerja s bagaimaru dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
Paragraf 2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban