DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2022

Nomor: 08
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM, Pengertian Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bupati, Badan Usaha Milik Daerah,Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Bupati, Uji Kelayakan dan Kepatutan, Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai, Gaji, Tunjangan, Penghasilan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. BAB IV KEGlATAN USAHA. BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI. BAB VI MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR. BAB VII ORGAN, Umum, KPM, KPM,Dewan Pengawas, Tugas, Wewenang dan Kewajiban, Penghasilan, Berakhirnya Jabatan Dewan Pengawas, Direksi, Larangan, Dana Representasi, Pesangon, Cuti, Pemberhentian Direksi, BAB VIII PEGAWAI, Pengangkatan, Penghasilan dan Cuti, Kewajiban dan Larangan. BAB IX ANGGARAN. BAB X LAPORAN PERUMDA. BAB XI PENGGUNAAN LABA. BAB XII KERJASAMA DENGAN PIHAK. BAB XIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN, Pengawasan. BAB IV KETENTUAN TARIF. BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Dae rah 1irta n1enjadi Un1.u1n Min um Jeneberang. 1 . Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. 2 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1 8 2 2 ) ; 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nornor 244, Tambahan Lernbaran Negara 2 Air Minun, Jeneberang Perusahaan Daerah Air Tirta r Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

4.Peraturan Pemerintah 54 Tahun ten tang Badan U saha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2 0 1 7 Nomor, 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6 1 73). 3 Nomor 2 0 1 7 oengan Persetujuan Bersaina I l 1 ,,WAN \'l�l'WAKILAN RAKYAT DAJ..,l�H KJ\lJUPA1EN OOWA dan BUPATI GOWA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HU KUM PERUSAHAAN DAERAH AIR · MINUM TIRTA JENEBERANG MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JENEBERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah 1n1 yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Gowa.

2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 4 pen el n ara unsur sebagait11ann dirnuk J: u dalam Undang�U11dung D, . ( , . . r N ·garn R ·pubhk lndonc• i 'hht.tn 1 9 4 c-.
3.p mcrintah Dacrah dal h Bupa i sebagai pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerin tahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Gowa.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dirniliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Daerah Air Min um Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa yang bergerak dibidang pelayanan air minum. 5 lnewakili Pemeri t h gupati yang . . i.11 a 7 · I 11 dalarrt kepemilikan kekayaan oaera daerah yang di pisahkan pada Umuln Daerah y Perusahaan ang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
8.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
9.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 6 1 0 . Dewan Pengawas adalah organ umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaari umum daerah yang diminta maupun tidak diminta tetap memberikan pertitnbangan tanpa rapat apakah itu lisan atau pun tertulis. 1 1 . Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jeneberang yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 2 . Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji tambahan pokok Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jeneberang. adalah1 3 . Tunjangan - penghasilan disamping gaji. yang diberikan 7 h silan adalah gaji ditambah 14.Peng a , . - , tunjangan lainnya, de11gan ran Pendapatan dan BelanJ·a 1s.Angga · . oaerah yartg selanJutnya. disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peratu ran Dae rah ini, Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TK. II Gowa Nomor 2 Tahun 1988 Dae rah Air Pendirian Min umPerusahaan ten tang Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa disesuaikan bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jeneberang.

Pasal 3

Perumda berkedudukan secara tetap di Sungguminasa. 8

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud didirikan Perumda yakni untuk menyelenggarakan dan tnemberikan pelayanan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat serta memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata dan terus menerus.

Pasal 5

Perumda didirikan dengan tujuan untuk:

a.menyelenggarakan usaha pengelolaan air minum bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta usaha lainnya di bidang air minum;
b.menunjang pembangunan Daerah; dan � .
c.memberikan kontribusi pada pendapatan Daerah. 9

(2)Perumda dalam pengembangan kegiatan usaha dapat membentuk anak perusahaan dan bermitra dengan badan usaha milik negara dan/ atau BUMD lain, maupun badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia. B A B V JANG KA WAKTU BERDIRI

BAB IV

KJ�GlATAN USAHA Pasa16 ( l ) Perumda usaha melaksanakan mengelola kegiatan dan mendistribusikan air minum bersih yang memenuhi syarat standar kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan kebutuhan masyarakat secara merata, tertib dan teratur.

Pasal 7

Perumda didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. 1 0

(2)Modal yang disetor sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp2.798.127.156,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah).

BAB VI

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR Pasal 8 ( 1 ) Modal dasar Perumda sebesar RpSS.952.806.627,53 [lima puluh delapan milyar sembilan ratus Hrna puluh dua juta delapan ratus enam ribu enam ratus dua puluh tujuh koma lima puluh tiga rupiah).

Pasal 9

( 1 ) Sumber modal Perusahaan Umum Daerah terdiri dari :

a.penyertaan modal Daerah;
b.pinjaman;
c.hibah; dan
d.sumber modal lainnya. 1 1

(2)pe11yertaa11 • modal . Daerah s bagaimana d1maksud pada ayat ( l ) ) ruf a dapat heraumber dari: 1u A]:>BD· dan/atau
1. a.'
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana pada ayat ( 1 ) h uruf bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUivlD lainnya; dan/ atau dimaksua b dapat
3. c.sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah; dan/ atau
3. c.pihak lain. setelah mendapat persetujuan KPM.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d yaitu:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset. 1 2
(2)Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri dari:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(3)Ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata kerja Perumda diatur dalam Peraturan Bupati.
1. a.mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas;
2. b.mengangkat dan memberhentikan Direksi; 1 3 atau Dewan untuk memberhentikan Pengawas; dan/atau . ta laporan pengurusan tugas n,e1111n - c. . ·-- masa jabatan anggota Dewan akhlt was sebagai bahan pertimbangan p ngavv 1 nemperpanjang anggota
3. d.m.elakukan pengawasan terhadap kinerja Perumda jika terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas. Pasal 1 2 KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan:
4. a.tidak mempunyai kepentingan. pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
5. b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/ atau
6. c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum. 1 4 Pasal 1 3 ( 1 ) KPM, Dewan Pengawas; dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda,
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.rapat tahunan;
2. b.rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda; dan
3. c.rapat luar biasa. Umum Pasal 1 4 ( 1 ) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-, undangan.
(2)Unsur Independen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas:
1. a.anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan 1 5 Pengawas BUMD yang telah ·1nenyelesaikan masa jabatannya;
2. b.pensiunan Pegawai BUMD;
3. c.mantan Direksi BUMD; dan/atau
4. d.eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
(3)Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat terdiri atas jabatan Pernerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan pu blik.
(4)Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham. Pasal 1 5 ( 1 ) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
1. a.sehatjasmani dan rohani;
2. b.merniliki keahlian, integritas, kepemim pi nan, pengalaman, 1 6 [ujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi unutk memaiukan clan mengembangkan Perumda;
3. c.memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. d.memahami manajemen Perumda yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
5. e.menyediakan waktu yang cukup melaksanakan tugasnya;
6. f.berijazah paling rendah S - 1 (strata satu);
7. g.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
8. h.tidak pernah dinyatakan pailit;
  1. 1.tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan. -Pengawas, atau' Ko mi saris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; 17
9. k.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah ; dan/ atau calon anggota legislatif. Calon anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas. Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatagani surat pernyataan kesanggupan untuk yang berisi menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian terse but. 1 8
(4)P ngangkat n anggota Dewan Pengawas sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) ditetapkan dengan Keputusan KPM. Pasal 1 6 ( 1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah melalui tahapan:
1. a.seleksi administrasi; b . u k k ; d a n
2. c.wawancara akhir. Pasal 1 7 ( 1) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling ren�ah beranggotakan: ,,�·
3. a.perangkat Daerah; dan b.unsur independen dan/atau perguruan tinggi. \9 waktujadwal
4. a.rnenentukan pelaksanaan;
5. b.melakukan penjaringan bakal lon anggota Dewan Pengawas ca atau anggota Komisaris; m embentuk tim atau menunjuk c. untuk lembaga professional melakukan UKK;
6. d.menentukan formulasi penilaian UKK;
7. e.menetapkan hasil penilaian;
8. f.menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris; dan
9. g.menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan danj'atau kebijakan pemerintah.
(3)Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 20 �asal 1 8 Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (ti a) or ng tcrdiri atas:
1. a.1 [satu] orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
2. b.2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur in depend en. Pasal 1 9 ( 1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan.
(2)Ketentuan mengenai seleksi, tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan , baik selama jabatannya.
(3)Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah terhadap:
1. a.peJaksanaan pengawas Perumda; 2 1
2. b.pemberian masukan dan saran ;tas pengelolaan Perumda;
3. c.penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
4. d.antisipasi dan/ atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
5. e.pemenuhan target dalam kontrak kine1ja.
(4)Dalam melaksanakan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling rendah terdiri atas:
1. a.rencana bisnis;
2. b.rencana kinerja dan anggaran Perumda;
3. c.laporan keuangan;
4. d.laporanhasil pengawasan;
5. e.kontrak kinerja; dan
6. f.risalah rapat dan kertas kerja.
(5)Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja, 22
(6)P nand tanganan kontrak kinerja s bagaimaru dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

BAB VII

ORGAN Bagian Kesr tu Um um Pasal 1 0 ( 1) Pengurusan Perumda dilakukan oleh organ Perumda.

Pasal 20

Dewan Pengawas mempunyai tugas se bagai beriku t:

a.melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurus dan pengelolaan Perumda;
b.memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda, rencana pinjaman _ yang dituangkan dalam · ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, 23 rne1neriksa laporan triwulan dan me�andatangani laporan tahunan bersama-sa111a dengan Direksi; dan n1en1eriksa clan menyampaika.n c. rencana strategis Perumda dan rencana kerja dan anggaran tahunan yang dibuat oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. Pasal 2 1 Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
a.menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda;
b.rnenilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi;
c.meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan Perumda; dan
d.mengusulkan dan pengembangan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi Kepada Bupati. 24

Pasal 22

Dewan Pengawas wajib:

a.melaporkan hasil pengawasan kepada Kl?M 6 ( enatn) bulan sekali; dan
b.membuat risalah rapat.

Pasal 23

( 1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas terdiri atas:

a.honorarium; dan
b.tunjangan.

(2)Besarnya Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
(3)Sumber Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibebankan .. � pada Perumda dan dimuat dalam_ rencana kerja dan anggaran Perumda. 25

Pasal 24

Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila:

a.meninggal dunia;
b.masa jabatannya berakhir; dan/ atau diberhentikan sewaktu-waktu, c.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…