DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Tanah, Nilai Tanah, Zona, Zona Nilai Tanah. BAB II ASAS DAN TUJUAN . BAB III RUANG LINGKUP. BAB IV TUGAS DAN WEWENANG. BAB V PERENCANAAN. BAB VI PENETAPAN. BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN. BAB VIII PELAPORAN. BAB IX PEMBAGIAN ZONA NILAI TANAH. BAB X KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan target Prioritas Pembangunan Dae rah dalam Rencana ��- � . - . - t Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; c bahwa untuk lebih . . menjamm kepastian hukum ten tang pemanfaatan dan pengelolaan tanah dengan memberikan informasi tanah yang lengkap, terbaru, dan mudah diakses oleh masyarakat 2 serta sebagai referensi pad a pengadaan tan ah untuk kepentingan umum; d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dae rah ten tang Zona Nilai Tanah. Mengingat: 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 3 19 59 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 4 Und n -Und n , omo 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 5 Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA dan BUPATIGOWA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ZONA NILAI TAN AH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 6 memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Gowa.
4.Tanah adalah daratan yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Gowa.
5.Nilai Tanah adalah pengukuran nilai yang didasarkan kepada kemampuan tanah secara ekonomis dalam hubungannya dengan produktivitas dan strategi ekonomis.
6.Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama oleh pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
7.Zona Nilai Tanah adalah poligon ... yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah didalamnya yang batasnya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan 7 • ' J n un I n n ah . T t uan dalah manfaatan ruang R ncana Tata Ruang Daerah. rdas rkan · ila ah

a.tanggung jawab;
b.keserasian dan keseimbangan;
c.keterpaduan;
d.manfaat;
e.keadilan;
f.partisi patif;
g.keamanan;
h.keselamatan; dan
i.kearifan lokal. Pasa13 Zona Nilai Tanah bertujuan untuk:
a.menetapkan standar umum bagi masyarakat dalam transaksi 8 pertanahan dan properti;
b.memberikan referensi pengambilan kepu tusan spasial, perencanaan Tata Ruang;
c.perencanaan pembangunan yang mengalihkan fungsi lahan, dan penataan pemukiman; dan
d.memberikan informasi yang transparan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam transaksijual beli Tanah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

a.tugas dan wewenang;
b.perencanaan;
c.penetapan;
d.pengendalian dan pengawasan;
e.pembagian Zona Nilai Tanah; dan
f.pelaporan. 9

BAB IV

TOGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Dalam penetapan Zona Nilai Tanah, Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menetapkan kebijakan di Daerah;
b.menyelenggarakan inventarisasi Nilai Tanah di Daerah;
c.mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
d.mengembangkan dan menerapkan instrumen Zona Nilai Tanah;
e.melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.melaksanakan standar pelayanan minimal; dan
g.mengelola sistem informasi N ilai Tanah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut: 10

a.mempergunakan Tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah; dan
b.mengambil langkah strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perencanaan Zona Nilai Tanah dilaksanakan melalui tahapan: .

a.persiapan;
b.inventarisasi nilai Tanah;
c.rencana klasifikasi Zona; dan
d.penyusunan rencana Zona Nilai Tanah.

Pasal 8

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

a.pemetaan Zona Nilai Tanah;
b.penilaian Nilai Tanah;
c.penetapan penilai Tanah; dan
d.pembuatan peta Zona Nilai Tanah.

Pasal 9

• Inventarisasi Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai 1 1 Nilai Tanah yang meliputi:

a.harga Tanah di masyarakat;
b.potensi ekonomi;
c.kepentingan pembangunan Daerah; dan
d.sebagai data dalam penentuan Nilai jual objek pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas · tanah- dan bangunan. · 1 · • >

Pasal 10

Rencana klasifikasi Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan berdasarkan basil penelitian untuk mengklasifikasi kawasan yang akan menjadi Zona Nilai Tanah. Pasal 1 1 ( 1 ) Penyusunan rencana Zona Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, wajib memperhatikan:

a.peta wilayah;
b.peta blok;
c.keragaman karakter dan fungsi ekonomis;
d.sebaran penduduk;
e.sebaran potensi sumber daya alam; 12
f.kearifan lokal; dan
g.aspirasi masyarakat,

(2)Penyusunan rencana Nilai Tanah memuat perihal tentang:
1. a.pemanfaatan Tanah di Daerah; dan
2. b.perlindungan kualitas dan/ atau fungsi Nilai Tanah.
(2)Penetapan Zona Nilai Tanah dapat didelegasikan kepada perangkat Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Zona Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

. . . Pengendalian dilakukan memantau Nilai Tanah untuk terhadap 13 transaksi pertanahan dan perkembangan harga pasar.

Pasal 14

Pengendalian Zona Nilai Tanah dilakukan paling lama 2 (dua) tahun.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…