DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gowa

regulasi_utama

Ringkasan

TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pedoman pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG.

Pasal 12

(1)Seliap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiataa PUG dalaln pembangunan Daerah di Daerah.
(2)Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berlungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihar yang berkaitan dengan upaya melalsalakan PUG dalam pembangunar Daerah
(3)Peran Swasta dan masyarakat dapat merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang ptlaksanaan Lingkungalnya.
(4)Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me liputi:
1. a.perencaraarr;
2. b.pelaksanaan; c, pengendalian;
3. d.pemantauan; dan
4. e.evaluasi kebijakan dan program di lingkungannya.
(5)Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) pihak swasta darr masyaralat dapat : a.menyelenggarakan kegiatan penl^rsunan perencanaan strategis, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan PUG;
1. b.menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaks€naan PUG;
2. c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan PUG di lingkungannya.
(6)Da1am melaksanakal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c pihak swasta dan masyafakat dapat melakukan kerjasama dengan unsur pemerintah daerah atau pakar di bidang PUG.

Pasal 13

(1)Pihak swasta dan masyarakat dapat menentukan strategi pelaksanaal sebagaimana dimaksud dan anak. Ketentuan lebih lanjut penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pihak Swasta dan Masyarakat dapat melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 12 dan Pasal 13- Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan kerjasama dan koordinasi dengan semua divisi di lingkungan pihak swasta dan masyarakat. Ketentuart lebit lanjut mengenai rola cdra pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. mengenai tata cara dan pelaksanaan kegiatan pada ayat (1) diatur

BAB VI

FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 15

Focal Poittt PUG dalam pembangunan daerah pada setiap SKPD di daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan bidang lalnnya. Focal Point PUG dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a.mempromosikan PUG dalam pembangunan daerah pada unit kerja ;
b.memfasifitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD j ang responsif gender:
c.melaksanakan pelatihan, sosiaiisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD dan lingkungan masYarakatj
d.melaporkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah kepada pimpinan SKPD:
e.mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
f.memfasilitasi penyusunan profi1 gender dalam pembangunan Daerah pada setiap SKPD. (31 Pelaksanaan tugas Focal Point PUG dalam pembangunan dae.ah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pe.jabat pada SKPD l-ang membidangi tugas pemberdayaan perempuan. Focal Point PUG dalam pembangunan d6erah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat vaxg ditunjuk. BA8 VII PERENCANAAN DAN PELIIKSANAAN Baglan Kesatu Pereicanaatl

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban menyrsun kebijatan, program dan kegiatan pembangunan berperspektil gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD. PenJrusunal kebijakan, program dal kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui arhlisis gender. Pesal 17 Dalam melakukan analisis dimaksud dalam Pasal menggunakal metode Alur (Gender Analisgs PathuaA) lain. gender sebagaimana 16 ayat (2i dapat Kerja Analisis Gender atau metode analisis

(2)Analisis gender terhadap Rencana Kerja dilakukan oleh masing-masing SKPD bersangkutan. SKPD yang 20
(3)Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 18

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD responsif gender. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja SKPD responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Bupati bertanBgung jawab dalam pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG dalam pembangunan Daerah.

Pasal 20

(1)Dalam upaya percepatan kelembagaar PUG dalam pembalguna.n daerah di seluruh SKPD Kabupateo dibentuk Pokja PUG dalam pembangunan daerah Kabupaten.
(2)Susunan keanggotaan Pokja PUG -dalam pemba-ngunan daerah adalah seluruh Kepala SKPD.
(3)Ketentua! lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG dalam pernbangunar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusar Bupati.

Pasal 21

'I\-rgas Pokja PUG dalam pembangunan daerBh sebagaimana dimalsud dalam Pasal 20 adalah sebagai berikut :

a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG dalam pembangunan daerah kepada masing-masing SKPD;
b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG dalam pembangunan daerah kepada Pemerintah Kabupaten;
c.menlrusun program kerja setap tahun;
d.mendorong terlr.ujudnya a,fggarar, yang berperspektif gender;
e.menlrusun rencana kerja Pokja PUG dalam pembangunan daerah setiap tahun;
f.bertanggung jawab kepada Bupati;
g.merumuskan rekomendasi kebljakan kepada Bupati;
h.memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang ' membidangi Pendataan untuk menjrusun Profil Gender Kabupaten;
i.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dalam pembalgunaar Daerah di masing-masing SKPD;
j.inenetapkan Tim Teknis untuk mela-kukan analisis terhadap anggaran Daera-h;
k.menlrusun RAD PUG dalam pembangunan Daerah di Kabupaten; dan
1. 1.mendorong dilaksanakannya pemilihan dal penetapan Focal Point di masing-masing SKPD. Paaal22

(1)Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hurufj beranggota}al unsur SKPD yang memahami tata cara analisis arggaran yang responsif gender.
(2)RAD PUG dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k memuat:
1. a.PUG dalam pembangunan daemh;
2. b.PUG dalam pembargunan daerah dalam siklus pembangunan di Daerah;
3. c.penguatan kelembagaan PUG dalam pembangunan Daerah; dan
4. d.penguatal peran serta masyarakat di Daerah. BA8 VIII PELAPC'RA , PEMANTAUAI{ DAN EVALUASI

Pasal 23

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berjenjang seliap 6 (enam) bu1an.

Pasal 24

Materi laporal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi : a, pelaksalaan program dan kegiatar;

b.instansi yarlg terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
c.sasaran kegiatan;
d.penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
e.permasalahan yang dihadapi; dal
f.upaya yang telah dilakukan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pedoman pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG.

Pasal 12

(1)Seliap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiataa PUG dalaln pembangunan Daerah di Daerah.
(2)Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berlungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihar yang berkaitan dengan upaya melalsalakan PUG dalam pembangunar Daerah
(3)Peran Swasta dan masyarakat dapat merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang ptlaksanaan Lingkungalnya.
(4)Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me liputi:
1. a.perencaraarr;
2. b.pelaksanaan; c, pengendalian;
3. d.pemantauan; dan
4. e.evaluasi kebijakan dan program di lingkungannya.
(5)Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) pihak swasta darr masyaralat dapat : a.menyelenggarakan kegiatan penl^rsunan perencanaan strategis, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan PUG;
1. b.menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaks€naan PUG;
2. c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan PUG di lingkungannya.
(6)Da1am melaksanakal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c pihak swasta dan masyafakat dapat melakukan kerjasama dengan unsur pemerintah daerah atau pakar di bidang PUG.

Pasal 13

(1)Pihak swasta dan masyarakat dapat menentukan strategi pelaksanaal sebagaimana dimaksud dan anak. Ketentuan lebih lanjut penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

BAB VI

FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 15

a.mempromosikan PUG dalam pembangunan daerah pada unit kerja ;
b.memfasifitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD j ang responsif gender:
c.melaksanakan pelatihan, sosiaiisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD dan lingkungan masYarakatj
d.melaporkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah kepada pimpinan SKPD:
e.mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
f.memfasilitasi penyusunan profi1 gender dalam pembangunan Daerah pada setiap SKPD. (31 Pelaksanaan tugas Focal Point PUG dalam pembangunan dae.ah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pe.jabat pada SKPD l-ang membidangi tugas pemberdayaan perempuan. Focal Point PUG dalam pembangunan d6erah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat vaxg ditunjuk. BA8 VII PERENCANAAN DAN PELIIKSANAAN Baglan Kesatu Pereicanaatl

Pasal 16

(2)Analisis gender terhadap Rencana Kerja dilakukan oleh masing-masing SKPD bersangkutan. SKPD yang 20
(3)Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

(1)Dalam upaya percepatan kelembagaar PUG dalam pembalguna.n daerah di seluruh SKPD Kabupateo dibentuk Pokja PUG dalam pembangunan daerah Kabupaten.
(2)Susunan keanggotaan Pokja PUG -dalam pemba-ngunan daerah adalah seluruh Kepala SKPD.
(3)Ketentua! lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG dalam pernbangunar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusar Bupati.

Pasal 21

'I\-rgas Pokja PUG dalam pembangunan daerBh sebagaimana dimalsud dalam Pasal 20 adalah sebagai berikut :

a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG dalam pembangunan daerah kepada masing-masing SKPD;
b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG dalam pembangunan daerah kepada Pemerintah Kabupaten;
c.menlrusun program kerja setap tahun;
d.mendorong terlr.ujudnya a,fggarar, yang berperspektif gender;
e.menlrusun rencana kerja Pokja PUG dalam pembangunan daerah setiap tahun;
f.bertanggung jawab kepada Bupati;
g.merumuskan rekomendasi kebljakan kepada Bupati;
h.memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang ' membidangi Pendataan untuk menjrusun Profil Gender Kabupaten;
i.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dalam pembalgunaar Daerah di masing-masing SKPD;
j.inenetapkan Tim Teknis untuk mela-kukan analisis terhadap anggaran Daera-h;
k.menlrusun RAD PUG dalam pembangunan Daerah di Kabupaten; dan
1. 1.mendorong dilaksanakannya pemilihan dal penetapan Focal Point di masing-masing SKPD. Paaal22

(1)Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hurufj beranggota}al unsur SKPD yang memahami tata cara analisis arggaran yang responsif gender.
(2)RAD PUG dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k memuat:
1. a.PUG dalam pembangunan daemh;
2. b.PUG dalam pembargunan daerah dalam siklus pembangunan di Daerah;
3. c.penguatan kelembagaan PUG dalam pembangunan Daerah; dan
4. d.penguatal peran serta masyarakat di Daerah. BA8 VIII PELAPC'RA , PEMANTAUAI{ DAN EVALUASI

Pasal 23

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berjenjang seliap 6 (enam) bu1an.

Pasal 24

Materi laporal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi : a, pelaksalaan program dan kegiatar;

b.instansi yarlg terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
c.sasaran kegiatan;
d.penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
e.permasalahan yang dihadapi; dal
f.upaya yang telah dilakukan.