DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 7 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

1 (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan perubahan ekuitas; f. laporan arus kas; dan g. catatan atas laporan keuangan (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. 2. Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 3. Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diurakan 4. Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per31 Desember Tahun 2023 5. Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 6. Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan. 7. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
b.bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memberikan informasi yang jelas, terukur dan akuntabel terhadap tata kelola;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 Nomor 09);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 Nomor 04); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA dan BUPATI GOWA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

( 1 ) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang meliputi:

a.laporan realisasi anggaran;
b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.neraca;
d.laporan operasional;
e.laporan perubahan ekuitas;
f.laporan arus kas; dan
g.catatan atas laporan keuangan

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf a Tahun Anggaran 2023 dengan rincian:

a.pendapatan Rpl.900.336.249.393,62
b.belanja R p l . 9 9 6 . 1 4 4 . 6 4 4 . 3 1 6 , 7 7 Defisit
c.pembiayaan 1 . penerimaan 2 . pengeluaran Surplus/Pembiayaan Netto (Rp 95.808.394.923, 15) Rp324.048.195.487,77 Rp49.104.828.096,00 Rp274.943.367.391,77

Pasal 3

Rpl.909.789.269.965,00 Rpl.900.336.249.393,62 Rp9 .453.020 . 5 7 1 , 3 8 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diurakan dengan rincian :

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp9.453.020.571,38 (sembilan miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu koma tiga puluh delapan) dengan rincian sebagai berikut: 1 . Anggaran Pendapatan setelah perubahan 2 . realisasi Selisih Lebih Rp2.170.826.662.074,00 Rpl .996.144.644.316,77 Rpl 74.682.017.757,23
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rpl 74.682.017.757,23 (seratus tujuh puluh empat miliar enam ratus elapan puluh duajuta tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma dua puluh tiga) dengan rincian: 1 . anggaran belanja setelah perubahan
1. 2.realisasi Selisih Lebih Rp324.022.471.156,00 Rp324.048.195.487,77 (Rp25. 7 2 4 . 3 3 1 , 77)
2. 2.realisasi Selisih Kurang
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah (Rp165.228.997.185,85) (seratus enam puluh lima miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima koma delapan puluh lima) dengan rincian: 1 . surplus/defisit setelah perubahan (Rp261.037.392.109,00) 2 . realisasi (Rp95.808.394.923, 15) Selisih Lebih (Rp165.228.997.185,85)
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp25.724.331,77) (dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat tiga ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh tujuh) dengan rincian: 1 . Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp62.985.079.047,00 Rp49.104.828.096,00 Rpl 3.880.250. 9 5 1 , 0 0 2 . realisasi Selisih Lebih
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp13.880.250.951,00 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ratus lima puluh satu koma nol) dengan rincian sebagai berikut: 1 . anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp261.037.392.109,00 Rp274.943.367.391,77 (Rp13.905.975.282,77) 2 . realisasi Selisih Kurang
f.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan netto sejumlah (Rp13.905.975.282,77) (tiga belas miliar sembilan ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh Tujuh) dengan rincian sebagai berikut: 1 . anggaran pembiayaan netto setelah perubahan

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf c per 3 1 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.jumlah aset R p 4 . 6 1 2 . 2 6 6 . 1 2 6 . 9 1 7 , 7 0
b.jumlah kewajiban Rp225.224.246.643,60
c.jumlah ekuitas Rp4.387.041.880.274,10

Pasal 5

Rp324.043.4 7 2 . 1 3 5 , 7 7 Rp337 .838. 795. 737, 79 (Rp433.647.190.660,94) (Rp49.079.103.764,00) Rp16.923.816,53 Rpl 7 9 . 1 7 2 . 8 9 7 . 2 6 5 . 1 5

b.arus kas dari aktivitas operasi
c.arus kas dari aktivitas investasi
d.arus kas dari aktivitas pendanaan
e.arus kas dari aktivitas transitoris
f.saldo kas akhir per 3 1 Desember 2023 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :
a.saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2023

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 7

Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.Laporan Realisasi Anggaran memuat mengenai: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan, Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
c.Laporan Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
d.Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
e.Neraca sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
f.Laporan Arus Kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
g.Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
h.Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
1. 1.Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piu tang Tak Tertagih sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX; j . Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
k.Daftar Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
1. 1.Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
m.Daftar Rekapitulasi Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
n.Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
o.Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
p.Daftar Dana Cadangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
q.Daftar Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
r.Daftar Kewajiban Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII; dan
s.Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX; dan
t.Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) memuat mengenai: Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah, Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa. Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 7 Atuo.t,_t.:. 2-:i.c:� Diundangkan di Sungguminasa pada tanggal 7 Ai':lSt1.1.E: r,_�4 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN2-)21;, -·0;ioR NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.02.042.24

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…