DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gowa

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan staadar pelayanal; b, menF:sun, menetapkan, dan m€mpublikasikan maklumat pelayanan; menempatkan pelatsana yang kompeten; mehyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukuflg terciptanya iklirn pelayanan yang memadai; memberikan pelayanan yaflg berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanarl publik; melaksanalan pelayanan sesuai dengan standar pelayalan;

g.beryanisipasi altif dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yarlg terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; memberikan pertanggundawaban terhadap pelayanan yang diselen ggarakan; membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; bertanggung jawab da,larn pengelolaan organisasi penyelenggara petayanan publik; memberikan perhnggungiawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskah tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan memenuhi parrggilan atau mewakili otganisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas perrnintaan pejabat yaig berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah fang berhak, berwenang, dan sah sesuai d€ngar ketentuan peraturan perundang- undangan. 1.

Pasal 21

Pelaksana berkeu-ajiban:

a.melakukar) kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penlrelenggara;
b.memberikan pertanggungiarvaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undaqgaJt;
c.memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksalakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.melakukan evaluasi dan membuat laporan keualgan dal kinerja kepada penvelenggara secara berkala.

Pasal 22

Pelaksana dilarang:

a.merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi Pelaksana yang berasal dari lingkungan SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah;
b.meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai ketentuan peraturan pentndang- und angan;
c.menambah Pelaksana tanpa persetqiuan Penyelenggara;
d..\-rembuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan Penyelenggara;
e.melanggar asas-asas penyelenggaraan peiayanan publik; dan L menerima imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang terkait langsung atau tidak dengan penlrelenggaraan pelayanan. Bagtan Ketlga EaL dar KeweJlbar I[asyarakat Paeal 23 Masyarakat berhak:
a.mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;
b.mebgetahui kebena,ran subst nsi standar pelayanan;
c.mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
d.mendapatkan jaminan kepastian hukum atas produk polayanan;
e.mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang di4iukan; mendapatkan advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhal pelayaaal; memberitahukaa kepada Pimpinan Penyelenggara dan/atau Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
h.menyarankan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yaag diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
i.mengadukan Penyelenggara dan/atau Pelaksana yang melakukal penyimpangan standar pelayanan dan/ atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Pembina Penyelenggara dan ombudsman;
j.menerima informasi yang terkait dirrgan pelayanal; dan
k.menggugat Penyelenggara dan Pelaksana yang dianggap merugikan, melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasat 24 Masyarakat berkewajiban :
a.mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan;
b.menjaga sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan
c.berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait denga! penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB V

PEITYEI,EI{GGARAAN PELAYANAIT PUBLIK Bagi.n Kesatu Pola Pelayaratr

Pasal 25

(1)Pola penyelenggaraan pelayanan publik dapat meliputi:
1. a.fungsional;
2. b.terpusat;
3. c.terpadu, terdiri atas:
  1. 1.terpadu satu atap; dan
  2. 2.terpadu satu pintu.
4. d.gugus tugas,
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan pola penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Bagia! Kedua Standar Pelayanan Paragraf I

Pasal 26

(1)Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan peru1d41g-undangan.
(2)Dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada al'at (1), Penyelenggara \\'ajib mengikutsertakan masyarakat dengan prinsip tidak diskriminatif.
(3)Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi darr meogutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.
(4)Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan publik diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 2T Komponen standar pelayanar paling sedikit meliputi:
1. a.dasar hukum;
2. b.PerEyaiatanj
3. c.sistem, mekanisme dafl prosedur;
4. d.jangka waktu penyelesaian;
5. e.biaya/ tarif;
6. f.produk pelayanan;
7. h.kompetensi Pelaksana;
8. i.pengawasan intemal;
9. j.penanganan pengaduafr, saran dan masukan;
10. k.jumlah Pelaksana;
  1. 1.jaminar pelayanan yang memberikan kepastian bahwa pelayanal dila-k-sanakan sesuai dengan standar pelayanan; m.jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu- raguan; dan n, evaluasi kinerja Pelaksana.

Pasal 28

Penyelenggara wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan publik, sebagai berikut:

a.bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
b.bertindak adil dan tidak diskriminatif;
c.peduli, teliti dan cermat;
d.bersikap rarna]:, bersahabat dan sopal;
e.bersikap tegas dan memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit;
f.bersikap mandiri dan dilaralg menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan
g.perilaku baik yang menunjang terlaksananya pehyelenggaran pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat. ;

Pasal 29

(1)Penyelenggara wajib meningkatkan pelayanan pubiik sesuai dengan tugas pokok dan lungsinya.
(2)Untuk peningkatan pelayanan publik, Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
1. a.komitmen Penyelenggara dan Pelaksana;
2. b.perubahan pola pikir terhadap fungsi Pe1a1'anan;
3. c.partisipasi pengguna pelayanan; cl. kepercayaan;
4. e.kesadaran Penyelenggara dan Pelaksana;
5. f.keterbukaani
6. g.ketersediaan anggaran;
7. h.tumbuhnya rasa memiliki;
8. i.surve), kepuasan masyarakat;
9. j.kejujuran;
10. k.realistis dan cepat;
  1. 1.umpan balik dan hubungan masyarakat;
11. m.keb(ranian dan kebiasaan menerima keluhan/pengaduan; dan
12. n.kebe.hasilan dalam menggunakan metode.
(1)Untuk menghasilkan mutu pelayanan pada Penyelenggara pela3tanan publik diperlukan penerapan kendali mutu dalarn proses penvelenggaraan pelayanan publik. 29
(2)Penerapan kendali mutu pelayanan pablik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat membentuk Gugus Kendali Mutu.
(3)Gugus Kendali Mutu terdiri dari Pelaksana yang berkompeten pada unit Penyelenggara.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Kendali Mutu diatur dalam Peraturan Bupati. Baglan Keempat Iadeks Kepuasaa Masyarakat

Pasal 31

(1)Untuk nencapai kualitas pelayanan publik, diperlukan penilaian atas pendapat masyarakat melalui penlmsunan indeks kepuasan masyarakat.
(2)Dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.prosedur Pelayanan;
2. b.persyaratan pelayanan;
3. c.kejelasan petugas pelayanan;
4. d.kedisiplinan petugas pelayanan;
5. e.tanggung jawab petugas pelayanan;
6. f.kemampuan petugas pelayanan;
7. g.lvaktu pelayanan;
8. h.keadilan mendapatkan pelayanan;
9. i.kesopanan dan keramahan petugas;
10. j.kewajaran biaya pelayanan;
11. k.kepastian biaya pelayanan;
  1. 1.kepastian jadwal pelal'anan;
12. m.kenyamanan lingkungan; dan
13. n.keamanan pelayanan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tangkahJangkah pen\nsunan indeks kepuasan masyarakat kebagaimana dimaksud pada a]'at (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Penyelenggara wajib menlrsun dan menetapkan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelavanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27. Makiumat Pelavanan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) u'qjib dipublikasikan.

Pasal 33

Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, perlu diselenggarakan sistem informasi yang mudah diakses masyarakat. Setiap informasi harus dapat diperoleh masyafakat dengan cepat, tepat, mudah dan sederhana. Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan bukan elektronik, paling sedikit meliputi:

a.profil Penyelenggara ;
b.profil Pelaksana;
c.standal pelal-anan;
d.Maklumat pelayanan;
e.pengelolaan pengaduan; dan
f.penilaian kinerja. 3l Bagiaa Xetujuh Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik

Pasal 34

(1)Penveler.rggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasiiitas pelayanan publik secara elektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau lasilitas pelayanan publik.
(2)Pelaksana u,ajib memberikan laporan kepada Penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sa.ana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, sesuai standar pelayanan.
(3)Atas laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2j, penyelenggara melakukan analisis dan menyusun daitar kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dan pelaksana. (,tr) Atas analisis dan daftar kebutultan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggara melakukan pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan prinsip elektivitas, efi siensi, transparansi, berkesinambungan. akuntabiiitas, dan Baglan l(edelapan Pelayanaa Akses Xhusus

Pasal 35

(1)Penl.elenggara wajib mengupayakan sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi kelompok 32 rentan, meliputi penyandang cacat, Ianjut usia, wanita hamil dar balita, serta korban bencana dan darurat lainnya.
(2)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada avat (1) rvajib menjamin aksesibilitas pengguna layanan yang dilakukan secara bertahap, sesuai ketentuan peraturan petundang-undangan. {3) Sarana, prasarana, dan/atau Iasiiitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

g.beryanisipasi altif dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yarlg terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; memberikan pertanggundawaban terhadap pelayanan yang diselen ggarakan; membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; bertanggung jawab da,larn pengelolaan organisasi penyelenggara petayanan publik; memberikan perhnggungiawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskah tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan memenuhi parrggilan atau mewakili otganisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas perrnintaan pejabat yaig berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah fang berhak, berwenang, dan sah sesuai d€ngar ketentuan peraturan perundang- undangan. 1.

Pasal 21

Pelaksana berkeu-ajiban:

a.melakukar) kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penlrelenggara;
b.memberikan pertanggungiarvaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undaqgaJt;
c.memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksalakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.melakukan evaluasi dan membuat laporan keualgan dal kinerja kepada penvelenggara secara berkala.

Pasal 22

Pelaksana dilarang:

a.merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi Pelaksana yang berasal dari lingkungan SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah;
b.meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai ketentuan peraturan pentndang- und angan;
c.menambah Pelaksana tanpa persetqiuan Penyelenggara;
d..\-rembuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan Penyelenggara;
e.melanggar asas-asas penyelenggaraan peiayanan publik; dan L menerima imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang terkait langsung atau tidak dengan penlrelenggaraan pelayanan. Bagtan Ketlga EaL dar KeweJlbar I[asyarakat Paeal 23 Masyarakat berhak:
a.mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;
b.mebgetahui kebena,ran subst nsi standar pelayanan;
c.mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
d.mendapatkan jaminan kepastian hukum atas produk polayanan;
e.mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang di4iukan; mendapatkan advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhal pelayaaal; memberitahukaa kepada Pimpinan Penyelenggara dan/atau Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
h.menyarankan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yaag diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
i.mengadukan Penyelenggara dan/atau Pelaksana yang melakukal penyimpangan standar pelayanan dan/ atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Pembina Penyelenggara dan ombudsman;
j.menerima informasi yang terkait dirrgan pelayanal; dan
k.menggugat Penyelenggara dan Pelaksana yang dianggap merugikan, melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasat 24 Masyarakat berkewajiban :
a.mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan;
b.menjaga sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan
c.berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait denga! penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB V

PEITYEI,EI{GGARAAN PELAYANAIT PUBLIK Bagi.n Kesatu Pola Pelayaratr

Pasal 25

(1)Pola penyelenggaraan pelayanan publik dapat meliputi:
1. a.fungsional;
2. b.terpusat;
3. c.terpadu, terdiri atas:
  1. 1.terpadu satu atap; dan
  2. 2.terpadu satu pintu.
4. d.gugus tugas,
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan pola penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Bagia! Kedua Standar Pelayanan Paragraf I

Pasal 26

(1)Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan peru1d41g-undangan.
(2)Dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada al'at (1), Penyelenggara \\'ajib mengikutsertakan masyarakat dengan prinsip tidak diskriminatif.
(3)Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi darr meogutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.
(4)Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan publik diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 2T Komponen standar pelayanar paling sedikit meliputi:
1. a.dasar hukum;
2. b.PerEyaiatanj
3. c.sistem, mekanisme dafl prosedur;
4. d.jangka waktu penyelesaian;
5. e.biaya/ tarif;
6. f.produk pelayanan;
7. h.kompetensi Pelaksana;
8. i.pengawasan intemal;
9. j.penanganan pengaduafr, saran dan masukan;
10. k.jumlah Pelaksana;
  1. 1.jaminar pelayanan yang memberikan kepastian bahwa pelayanal dila-k-sanakan sesuai dengan standar pelayanan; m.jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu- raguan; dan n, evaluasi kinerja Pelaksana.

Pasal 28

Penyelenggara wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan publik, sebagai berikut:

a.bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
b.bertindak adil dan tidak diskriminatif;
c.peduli, teliti dan cermat;
d.bersikap rarna]:, bersahabat dan sopal;
e.bersikap tegas dan memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit;
f.bersikap mandiri dan dilaralg menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan
g.perilaku baik yang menunjang terlaksananya pehyelenggaran pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat. ;

Pasal 29

(1)Penyelenggara wajib meningkatkan pelayanan pubiik sesuai dengan tugas pokok dan lungsinya.
(2)Untuk peningkatan pelayanan publik, Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
1. a.komitmen Penyelenggara dan Pelaksana;
2. b.perubahan pola pikir terhadap fungsi Pe1a1'anan;
3. c.partisipasi pengguna pelayanan; cl. kepercayaan;
4. e.kesadaran Penyelenggara dan Pelaksana;
5. f.keterbukaani
6. g.ketersediaan anggaran;
7. h.tumbuhnya rasa memiliki;
8. i.surve), kepuasan masyarakat;
9. j.kejujuran;
10. k.realistis dan cepat;
  1. 1.umpan balik dan hubungan masyarakat;
11. m.keb(ranian dan kebiasaan menerima keluhan/pengaduan; dan
12. n.kebe.hasilan dalam menggunakan metode.
(1)Untuk menghasilkan mutu pelayanan pada Penyelenggara pela3tanan publik diperlukan penerapan kendali mutu dalarn proses penvelenggaraan pelayanan publik. 29
(2)Penerapan kendali mutu pelayanan pablik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat membentuk Gugus Kendali Mutu.
(3)Gugus Kendali Mutu terdiri dari Pelaksana yang berkompeten pada unit Penyelenggara.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Kendali Mutu diatur dalam Peraturan Bupati. Baglan Keempat Iadeks Kepuasaa Masyarakat

Pasal 31

(1)Untuk nencapai kualitas pelayanan publik, diperlukan penilaian atas pendapat masyarakat melalui penlmsunan indeks kepuasan masyarakat.
(2)Dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.prosedur Pelayanan;
2. b.persyaratan pelayanan;
3. c.kejelasan petugas pelayanan;
4. d.kedisiplinan petugas pelayanan;
5. e.tanggung jawab petugas pelayanan;
6. f.kemampuan petugas pelayanan;
7. g.lvaktu pelayanan;
8. h.keadilan mendapatkan pelayanan;
9. i.kesopanan dan keramahan petugas;
10. j.kewajaran biaya pelayanan;
11. k.kepastian biaya pelayanan;
  1. 1.kepastian jadwal pelal'anan;
12. m.kenyamanan lingkungan; dan
13. n.keamanan pelayanan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tangkahJangkah pen\nsunan indeks kepuasan masyarakat kebagaimana dimaksud pada a]'at (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pasal 33

a.profil Penyelenggara ;
b.profil Pelaksana;
c.standal pelal-anan;
d.Maklumat pelayanan;
e.pengelolaan pengaduan; dan
f.penilaian kinerja. 3l Bagiaa Xetujuh Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik

Pasal 34

(1)Penveler.rggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasiiitas pelayanan publik secara elektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau lasilitas pelayanan publik.
(2)Pelaksana u,ajib memberikan laporan kepada Penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sa.ana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, sesuai standar pelayanan.
(3)Atas laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2j, penyelenggara melakukan analisis dan menyusun daitar kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dan pelaksana. (,tr) Atas analisis dan daftar kebutultan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggara melakukan pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan prinsip elektivitas, efi siensi, transparansi, berkesinambungan. akuntabiiitas, dan Baglan l(edelapan Pelayanaa Akses Xhusus

Pasal 35

(1)Penl.elenggara wajib mengupayakan sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi kelompok 32 rentan, meliputi penyandang cacat, Ianjut usia, wanita hamil dar balita, serta korban bencana dan darurat lainnya.
(2)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada avat (1) rvajib menjamin aksesibilitas pengguna layanan yang dilakukan secara bertahap, sesuai ketentuan peraturan petundang-undangan. {3) Sarana, prasarana, dan/atau Iasiiitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak.