Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2015
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 29
Ringkasan
MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
menetapkan staadar pelayanal; b, menF:sun, menetapkan, dan m€mpublikasikan maklumat pelayanan; menempatkan pelatsana yang kompeten; mehyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukuflg terciptanya iklirn pelayanan yang memadai; memberikan pelayanan yaflg berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanarl publik; melaksanalan pelayanan sesuai dengan standar pelayalan;
memberikan pertanggundawaban terhadap pelayanan yang diselen ggarakan; membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; bertanggung jawab da,larn pengelolaan organisasi penyelenggara petayanan publik; memberikan perhnggungiawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskah tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan memenuhi parrggilan atau mewakili otganisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas perrnintaan pejabat yaig berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah fang berhak, berwenang, dan sah sesuai d€ngar ketentuan peraturan perundang- undangan. 1. Bagian Kedua Kewajiban dan Laranga! Pelaksana
Pelaksana berkeu-ajiban:
Pelaksana dilarang:
Bagtan Ketlga EaL dar KeweJlbar I[asyarakat Paeal 23 Masyarakat berhak:
mendapatkan advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhal pelayaaal; memberitahukaa kepada Pimpinan Penyelenggara dan/atau Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
Pasat 24 Masyarakat berkewajiban :
BAB V PEITYEI,EI{GGARAAN PELAYANAIT PUBLIK Bagi.n Kesatu Pola Pelayaratr
BAB V
Bagia! Kedua Standar Pelayanan Paragraf I
Pasal 2T Komponen standar pelayanar paling sedikit meliputi:
m.jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu- raguan; dan n, evaluasi kinerja Pelaksana. Paragraf 2 Tata Perllaku Pelyelelggara
Penyelenggara wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan publik, sebagai berikut:
; Bagian xetiga Peningkrtan Kualitas Pelayanan Publlk
cl. kepercayaan;
Paragraf 2 Gugus Nerdali Mutu Pasal 3()
29
Baglan Keempat Iadeks Kepuasaa Masyarakat
Bagian Kelinra Maklumat Pelayanan
Penyelenggara wajib menlrsun dan menetapkan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelavanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27. Makiumat Pelavanan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) u'qjib dipublikasikan. Bagian Keenam Sist6tn Informasi Pelayanan Publik
Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, perlu diselenggarakan sistem informasi yang mudah diakses masyarakat. Setiap informasi harus dapat diperoleh masyafakat dengan cepat, tepat, mudah dan sederhana. Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan bukan elektronik, paling sedikit meliputi:
3l Bagiaa Xetujuh Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik
(,tr) Atas analisis dan daftar kebutultan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggara melakukan pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan prinsip elektivitas, efi siensi, transparansi, berkesinambungan. akuntabiiitas, dan Baglan l(edelapan Pelayanaa Akses Xhusus
{3) Sarana, prasarana, dan/atau Iasiiitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak. Bagian Keserrbilal Pelayanan Khusus
Membuka PDF…