DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 56 Tahun 2018

Nomor: 56
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III TANGGAPAN DARURAT BENCANA BAB IV WAKTU PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA KEADAAN DARURAT BENCANA BABV PROSEDUR DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BAB VII BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA YANG TELAH DITUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Tidak Terduga; I. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tamoaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Norn or 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Memperhatikan Menetapkan
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1 ; IO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tenteng tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya; 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun2016;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8 ) sebagaimana telah dinbah dengan Pearturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 1 1 ) ; : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/2903/SJ tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga; MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENDANAAN TANGGAP DARURAT BENCANA YANG BERSUMBER DARI BELAN.JA TIDAK TERDUGA BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3.Bupati adalah Bupati Gowa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa.
6.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa.
8.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Gowa.
9.lnspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gowa.
10.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. 1 1 . Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjumya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mernpunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
12.Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPO adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati clan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD clan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13.Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
14.Swat Pennintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran
15.Swat Pennintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak clan tidak dapat dibayarkan untuk pembayaran langsung clan uang persediaan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a pelaksanaan,

b.pelaporan clan
c.pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.

Pasal 3

Pengguna Belanja Tidak Terduga untuk belanja kebutuhan Tanggap Darurat Bencana yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a.pencarian dan penyelamatan korban bencana Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan pencarian clan penyelamatan korban bencana dapat berupa: !. Perjalanan dinas dalam rangka pencarian clan penyelamatan korban sesuai dengan peraturan perunclang-unclangan;
1. 2.Honorarium/Uang lelah dalam pencarian clan penyelamatan korban;
2. 3.Transportasi tim pencarian clan pertolongan korban berupa Sewa Sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pernbelian bahan bakar minyak; a) yang dimaksud dengan transportasi darat antara lain: motor, mobil, trulc, bus; b) yang dimaksud dengan transportasi air antara lain: perahu, motor boat, kapal; c) yang dimaksud dengan transportasi udara, antara lain: helikopter, pesawat terbang; d) sarana transportasi ini diperlukan oleh tim/regu penolong yang tergabung dalam pencarian dan penyelarnatan korban bencana; e) Penggunaan Belanja Tidak Terduga tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi.
3. 4.Peralatan, berupa pembelian clan atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan a) peralatan pencarian clan penyelamatan yang dapat dibeli antara lain: sepatu bot, masker, tali temali, lampu senter, kabel, lampu, senso, clan peralatan pencarian dan penyelamatan !ainnya; b) peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat disewa adalah: perahu karet, genset clan alat berat pendukung pencarian clan penyelamatan lainnya
b.Pertolongan darurat Yang dimaksud dengan pertolongan darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana. Penggunaan Belania Tidak Terduga untuk pertolongan darurat bencana dapat berupa:
1. 1.Sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, air dan udara;
2. 2.Pengadaan atau sewa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/ longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/ pengadaan rintisan jalan �embatan I dennaga/ helipad darurat dan peralatan lainnya yang bersifat sementara dan tidak permanen;
3. 3.Pergerakan Tim Tanggap darurat dalam rangka pertolongan darurat
c.Evakuasi korban bencana Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk evakuasi korban bencana meliputi: I. Evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman;
1. 2.Pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu bot, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya
d.Kebutuhan air bersih dan sanitasi Yang dimaksud dengan pengadaan air bersih adalah mengambil dan/atau membeli air bersih tennasuk di dalarnnya melakukan proses penyaringan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat berupa: I. Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana rnaupun mendatangkan dari luar daerah;
1. 2.Pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa: a) Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan; b) Pengadaan MCK darurat;
2. 3.Sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
3. 4.Sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi surnber air bersih;
4. 5.Transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengitiman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan sementara
e.Pangan Yang dimaksud dengan pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan pangan dapat berupa:
1. 1.Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan. a) Yang dirnaksud dengan makanan siap saji seperti nasi oungkus, roti dan sejenisnya; b) Dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia
2. 2.Pengadaan dapur urnurn, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan dapur urnurn lainnya, terrnasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
3. 3.Transportasi untuk disttibusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur urnurn ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, tennasuk pengitiman alat dan bahan pengadaan dapur urnum t: Sandang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan sandang dapat berupa: I. Pengadaan sandang, berupa pakaian umurn dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa a) Yang dimaksud dengan pakaian umurn dewasa dan anak antara lain celana, <laster, kaos, seragam, sepatu anak sekolah, dan sejenisnya; b) Yang dimaksud dengan sandang bayi antara lain popok, bedongan,selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya; c) Yang dimaksud dengan keperluan tidur antara lain kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya; d) Yang dimaksud dengan perlengkapan khusus wanita dewasa adalah pembalut wanita dan sejenisnya;
4. 2.Transportasi untuk disttibusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.
g.Pelayanan kesehatan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pelayanan kesehatan dapat berupa: J. Pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempatpengungsian;
1. 2.Pengadaan peralatan higiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya,
2. 3.Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian
h.Penampungan serta tempat hunian sementara Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penarnpungan serta tempat hunian sementara dapat berupa:
1. 1.Pengadaan tenda;
2. 2.Pengadaan alas tidur antara lain matras, velbed, tikar, selimut, kannmg tidur;
3. 3.Pengadaan Sarana penerangan, antara lain kabel, larnpu, dan sejenisnya;
4. 4.Pengadaan alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
5. 5.Transportasi dalarn rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air. udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari temper lain ke lokasi kejadian

BAB IV

WAK.TU PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA KEADAAN DARURAT BENCANA

Pasal 5

(1)Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga adalah pada waktu status keadaan darurat bencana, yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati melalui surat pemyataan tanggap darurat sarnpai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
(2)Jangka waktu tanggap darurat beragam sesuai dengan besar kecilnya skala bencana dan lamanya ditetapkan berdasarkan kajian cepat sesuai dengan kebutuhan BABY PROSEDUR DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 6

( 1) Dalam ha! terjadi bencana, Bupati wajib membuat pemyataan tanggap darurat bencana sebagai syarat penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan darurat bencana

(2)Pemyataan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus didasarkan pada kajian cepat oleh BPBD bersama dengan Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 7

Mekanisme PencairanDana Belartja Tidak Terduga sebagai berikut: a Kepala Pelaksana BPBD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja tanggap darurat bencana kepada Bupati untuk mendapat persetuiuan yang kemudian diteruskan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah setelah masa tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati;

b.PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana tanggap darurat bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja;
c.Pencairan dana tanggap darurat dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang yang ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran BPBD. BABVI PELAPORANDAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 8

(1)Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara pengeluaran padaBPBD.
(2)Kepala Pelaksana BPBD bertanggungjawab secara fisik clan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya
(3)Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat clan PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah clan lengkap atau Surat pemyataan tanggungjawab belanja
(4)Pongadaaan barangijasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dapat dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung sesuai dengan Ketentuan peraturan perunclang-unclangan
(5)Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga pada keadaan tanggap darurat bencana dilaporkan paling lambat I (satu) bulan setelah masa tanggap darurat bencana berakhir, dilampiri dokurnen antara lain: a berita acara penyerahan bantuan;
1. b.surat pernyataan ponerimaan bantuan;
2. c.bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejahat setempat; d bukti transaksi pengadaan peralatan clan logistik;
3. e.bukti sewa kendaraan untuk pengirirnan bantuan tennasuk personil; f bukti pengepakan clan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
4. g.kontrak/Surat Perintah Kerja dalam hal pengadaan harangijasa:
5. h.bukti-bukti lainnya yang sah
(6)Format surat pernyataan tanggap darurat bencana, Format Rencana Kebutuhan Belanja, Format Kwintansi, Format Berita Acara Serah Terirna Peralatan clan Logistik, Format Rekapitulasi Belanja Barang,, Format Rekapitulasi Bantuan dalam Bentuk Barang , format Rekapitulasi Bantuan Dalam Bentuk Jasa, format penerimaan honorarium!uang lelah, format Rekapitulasi penyaluran Belanja Tidak Terduga, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BABVH BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA YANG TELAH DITUTUP Pasal 9 Syarat pencairan pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerirnaan Daerah tahun-tahun sebeltunnya yang telah ditutup sebagai berikut: a Perangkat Daerah terkait yang membiclangi mengajukan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:

1.Laporan tertulis dari Perangkat Daerah terkait yang membiclangi;
2.Foto copy Surat Tanda Setoran ;
3.Berita Acara Rekonsiliasi.

b.Nora Persetujuan dari Bupati atas besaran pengeluaran Belanja Tak Terduga;
c.Keputusan Bupati tentang penetapan besaran alokasi clan peruntukan Belanja Tak Terduga; d Foto copy rekening Bank Pemerintah atas nama Perangkat Daerah terkait yang membiclangi;
e.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; f Kwitansi bermaterai

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa. Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 21 :t.eaier 2111 BUPATI GOWA, �ANYI Diundangkan di Sungguminasa pada tanggal 2i :leaeaier 211 i BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2t1i .ll0ll01l 5, - ,-,, LAMPffiAN PERATURAN BUPATIGOWA NOMOR TAHUN TENTANG MEKANISME PENDANAAN TANGGAP DARURA T BEN CANA YANG BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA Format Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana BUPATIGOWA SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA NOMOR• Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Dengan ini berdasarkan hasil kaji cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa menyatakan bahwa • .......... *) ... *) Dst

x.Untuk melaksanakan pasal 21 ayat (1) huruf b.jo pasal 23 ayat (2) Peraturan Pernerintah Nomor • 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Gowa menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana.
y.Status keadaan darurat sebagaimana ditetapkan pada butir a, berlaku selama hari, sejak tanggal Sampai dengan . Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di . pada tanggal . BUPATI GOWA, Nama : . *) menerangkan keadaan bencana dan dampaknya a . b Format Rencana Kebutuhan Belanja RENCANA KEBUTUHAN BELANJA TANGGAP DARURAT BENCANA KABUPATEN GOWA PROVINS! SULAWESI SELATAN KABUPATEN GOWA No. Jenis kebutuhan Perkiraan Kebutuhan Dana (Rp.) Sungguminasa, . KEPALAPELAKSANABADANPENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUP ATEN GOW A, NAMA NIP 10 Format Kwitansi Pertanggungjawaban KWITANSI Sudah terirna dari Uang sebesar Terbilang :I Rp. Untuk Pembayaran: Dana Tanggap Darurat Bencana Tanggal.; . Bendahara Pengeluaran BPBD Nama NIP · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Yang Menerima (*) Nama NJP . (*) Pejabat yang diberikan kuasa untuk menerirna dana tanggap darurat bencana Format Berita Acara Serah terima Peralatao clan Logistik BERITA ACARA SERAH1ERIMAPERAIATAN DAN LOGTSilK Nomor:. Pada hari lni di bawah ini: Nam a Jabatan: Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama Jabatan: Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . yang bertanda tangan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanggal . Dengan ini PIHAK PERT AMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari P!HAK PERTAMA bantuan berupa peraJatanilogistik sebagai berikut: No. PeraJatan dan Logistik Jumlah Keteranzan I 2 '.) 4 Untuk operasional tanggap darurat bencana .. . . . . . .. .. . . . di . PIHAK PERTAMA ( .. . ) PlHAKKEDUA ( . . . . . . . . . . . ) Format Rekapitulasi Belanja Barang REKAPITUIASI BELANJA BARANG Waktu Jwnlah No. Jenis Barang Volume Harga Satuan Pembelian (Rp.) l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. Penanggung Jawab, Nama . NlP . 13 Format Rekapitulasi Bantuan dalam Bentuk Barang REKAPITULASI BANTU AN DALAM BENTUK BARANG Tanggal: .. .. . .. . .. . .. . . s/d ••..•••...•••.••. No. Tanggal Jenis Barang Penvaluran Penerima Volume Nilai (Ro) Jumlah .. (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Yang menyerahkan Pembawa Barang Bantuan Yang Menerima Barang ( ) (. . ) (. ······················ ) Penanggung Jawab, Nama .. NIP . 14 Format Rekapitulasi Bantuan dalam Bentuk Jasa REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK JASA Tanggal: •.•.....•..•.......•..•.•••.•.••••. aid ••.••••.•••••.•••.••.••.•.••.•.•••.••.•. No. Tanggal Jenis Jasa Penyahu-an Penerima Volwne Nilai (Ro) Jumlah .. (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Yang menyerahkan Pembawa Barang Yang Menerima Bantuan Jasa Bantuan ( ) ( .... · · · · · · ) (........ .. .) Penanggung Jawab, Nama . NIP. 15 Format Penerima Honorarium /Uang Lelah RINOAN PENERIMA HONORARIUM/ UANGLELAH Periode Waktu Jenis Barang/jasa Penerima No Nama-Narna Nilai yang Tanda Tangan Keterangan Penerima Diterima (Rp) .. (tempat) (tanggal, bulan, tahun) Yang Menyerabkan Bantuan Nama. NIP . 16 Format Rekapitulasi Penyaluran Dana Tanggap Darurat yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga REKAPITULASI PENY AL URAN BELANJA TIDAK TERDUGA Tanggal Bencana Tern pat BANTU AN NO. TANGGAL KETERANGAN BARANG JASA LAIN-LAIN I TOTAL DANA Tempat . . . , tanggal Penanggungjawab Nama . NIP · · · · · · · · · · · · · · · · · · BUP ATI GOWA, ADNAN PURICHTA ICHSAN YL 16 Format Rekapitulasi Penyaluran Dana Tanggap Darurat yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA Tanggal Bencana Tern pat NO. I TANGGAL BANTU AN KETERANGAN BARANG JASA LAIN-LAIN I TOTAL DANA I ' Tempat. .. , tanggal . Penanggungjawab Nama . NIP . BUPATI GOWA,

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…