DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB III : PRODUK DAN HUKUM DAERAH BAB IV : PERENCANAAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB V : PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN BAB VI : PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN BAB VII : SINKRONISASI DAN HARMONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB VIII : PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB IX : PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUKPERATURAN BAB X : PENETAPAN DAN PENOMORAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB XI : PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH BAB XII : PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB XIII : PARTISIPASI MASYARAKAT BAB XIV : MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB XV : KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah, diperlukan pedoman teknis berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.

1.Undang-Undang Nomor 29 "Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2022Nomor134,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6801); 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587),sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang- UndangNomor11Tahun2020tentangCiptaKerja (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor 245,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6573); 4.PeraturanPresidenNomor87Tahun2014tentang PelaksanaanUndang-UndangNomor12Tahun2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor 199)sebagaimana telahdiubahdenganPeraturan PresidenNomor76Tahun2021tentangPerubahanatas PeraturanPresidenNomor87Tahun2014Pelaksanaan Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2021Nomor186); 5.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor2036) sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor120Tahun2018tentangPerubahan AtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun 2015tentangPembentukanProdukHukumDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2019Nomor 157); 6.PeraturanDaerahKabupatenMarosNomor2Tahun 2021tentangTataCaraPenyusunanProgram PembentukanPeraturanDaerahKabupatenMaros (LembaranDaerahKabupatenMarosTahun2021 Nomor2,TambahanLembaranDaerahKabupaten MarosNomor1); 7.PeraturanDaerahKabupatenMarosNomor3 Tahun2021 tentangPembentukandanSusunanPerangkatDaerah (LembaranDaerahKabupatenMarosTahun2021Nomor 8, TambahanLembaranDaerahKabupatenMarosNomor 7). MEMUTUSKAN: MenetapkanPERATURAN BUPATITENTANG TATA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS. CARA DI BABI KETENTUANUMUM Pasall DalamPeraturanBupatiiniyangdimaksuddengan: 1.DaerahadalahKabupatenMaros. 2.BupatiadalahBupatiMaros. 3.DewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnyadisingkatDPRDadalah DewanPerwakilanRakyatDaerahKabupatenMaros. 4.PimpinanDPRDadalahketuaDPRDdanwakilketuaDPRD. 5.PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraanurusanpemerintahanoleh pemerintahdaerahdanDPRDmenurutasasotonomidantugas pembantuandenganprinsipotonomiseluas-luasnyadalam sistemdan prinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesiasebagaimanadimaksuddalam Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945. 6.PemerintahDaerah adalahBupatisebagaiunsurpenyelenggara pemerintahandaerahyang memimpinpelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadikewenangandaerahotonom. 7.ProvinsiadalahProvinsiSulawesiSelatan.
8.GubernuradalahGubernurSulawesiSelatan. 9.PerangkatDaerah adalahunsurpembantuBupati danDPRDdalam penyelenggaraanUrusanPemerintahanyang menjadi kewenanganDaerah.
10.SekretariatDaerah adalahSekretariatDaerahKabupatenMaros. 11.SekretarisDaerah adalahSekretarisDaerahKabupatenMaros. 12.SekretariatDPRDadalahSekretariatDPRDKabupatenMaros. 13.SekretarisDPRDadalahSekretarisDPRDKabupatenMaros. 14.BadanPembentukanPeraturanDaerahyangselanjutnyadisebut BapemperdaadalahalatkelengkapanDPRD yang bersifattetapdan dibentukdalam rapatperipurnaDPRD.
15.BadanKehormatanDPRDadalahalatkelengkapanDPRDyang bersifat tetap danditetapkandenganKeputusanDPRD.
16.PeraturanDaerahyang selenjutnyadisebutPerdaadalahperaturan perundang-undanganyang dibentukolehDPRDdenganpersetujuan bersamaBupati. 17.PeraturanBupatiyangselanjutnyadisebutPerbup adalahperaturan perundang-undanganyang dibentukdanditetapkanolehBupati.
18.PeraturanDPRDadalahperaturanperundang-undanganyang dibentuk danditetapkanolehPimpinanDPRD. 19.KeputusanBupati adalahpenetapanyang bersifatkonkrit,individual,dan finalyang ditetapkanolehBupati. 20.KeputusanDPRDadalahpenetapanyang bersifatkonkrit, individual,dan finalyang ditetapkanolehPimpinanDPRD. 21.KeputusanPimpinanDPRDadalahpenetapan secara internal yang bersifat konkrit,individual,danfinalyang ditetapkanolehPimpinanDPRD. 22.KeputusanBadanKehormatanDPRDadalahpenetapanyang bersifat konkrit, individual,danfinal terkaitpelanggaran tata tertib dankodeetik DPRD yang ditetapkanolehKetuaBadanKehormatanDPRD. 23.KeputusanKepalaPeran tDaerah adalah penetapanyang bersifat konkrit,individual, danfinal ang ditetapkanolehKepalaPerangkat Daerah.
24.Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang berbentuk peraturan meliputi Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD, serta berbentuk penetapan berupa Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD, dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
25.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat DPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28.Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
29.Program Pembentukan Perbup yang selanjutnya disebut Propemperbup adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perbup yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
30.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
31.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
32.Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disebut Harmonisasi adalah adalah proses penyelarasan substansi rancangan Produk Hukum Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi Produk Hukum Daerah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
33.Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disebut Sinkronisasi adalah proses penyelarasan substansi rancangan Produk Hukum Daerah dengan Produk Hukum Daerah dan kebijakan Daerah lainnya, sehingga menjadi Produk Hukum Daerah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bersinergi dengan Produk Hukum Daerah dan kebijakan Daerah lainnya.
34.Kanal Informasi Harmonisasi Rancangan Peraturan dan Keputusan secara Elektronik yang selanjutnya disebut Kasiharapankeren adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sebagai media pengusulan, komunikasi data dan informasi, monitoring serta validasi dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah.
35.Administrator Kasiharapankeren yang selanjutnya disebut Admin Kasiharapankeren adalah Pegawai yang diberikan tugas untuk mengelola akun Kasiharapankerean pada masing-masing Perangkat Daerah.
36.Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah, atau berita Daerah.
37.Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
38.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/ atau kesusilaan.
39.Analisis Kebutuhan Perda yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme penyusunan Propemperda dalam rangka pembentukan Perda yang berbasis pada kewenangan daerah, urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pendelegasian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebutuhan masyarakat.
40.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

( 1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini, adalah sebagai pedoman teknis dalam proses pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.

(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini, adalah untuk:
1. a.mewujudkan pembentukan Produk Hukum Daerah yang terencana, terarah, terpadu, dan berkualitas;
2. b.membangun kesepahaman dan sinergi para pemangku kebijakan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
3. c.memastikan seluruh Produk Hukum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersinergi dengan kebijakan Daerah lainnya.

BAB II

Pasal ...

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.Produk Hukum Daerah;
b.perencanaan Produk Hukum Daerah;
c.penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan;
d.penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan;
e.Sinkronisasi dan Harmonisasi rancangan Produk Hukum Daerah;
f.pembahasan Produk Hukum Daerah;
g.pembinaan terhadap rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan;
h.penetapan dan penomoran Produk Hukum Daerah;
1. 1.Pengundangan dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah;
j.penyebarluasan Produk Hukum Daerah;
k.partisipasi masyarakat; dan
1. 1.monitoring dan evaluasi pelaksanaan Produk Hukum Daerah.

BAB III

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

(1)Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi Produk Hukum Daerah yang berbentuk:
1. a.peraturan; dan
2. b.penetapan.
(2)Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Perda;
2. b.Perbup; dan
3. c.Peraturan DPRD.
(3)Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Keputusan Bupati;
2. b.Keputusan DPRD;
3. c.Keputusan Pimpinan DPRD;
4. d.Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan
5. e.Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV

BABV

Pasal 5

Perencanaan penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

a.perencanaan penyusunan Perda;
b.perencanaan penyusunan Perbup;
c.perencanaan penyusunan Peraturan DPRD; dan
d.perencanaan penyusunan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Perencanaan penyusunan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi kegiatan:
1. a.penyusunan Propemperda;
2. b.perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
3. c.perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.
(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan Daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
4. d.aspirasi masyarakat Daerah; dan
5. e.hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Produk Hukum Daerah.
(3)Perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.akibat putusan mahkamah agung; dan
2. b.APBD.
(4)Perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan karena alasan:
1. a.mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
2. b.menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
3. c.mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum; dan
4. d.atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

(1)Bupati melalui Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di lingkungan masing-masing.
(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
(3)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(4)Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
2. b.instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan, materi muatan dan/atau kebutuhan.
(5)Hasil penyusunan rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan Bapemperda untuk ditetapkan dalam Propemperda setelah setiap usulan rancangan Perda dilengkapi dengan Naskah Akademik, penjelasan, atau keterangan.
(6)Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
(7)Bentuk dan tata cara pengisian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Usulan Propemperda yang wajib dilengkapi Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) adalah rancangan Perda yang merupakan inisiatif daerah dan tidak memiliki unsur perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)Usulan Propemperda yang merupakan pelaksanaan dari ketetuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rancangan Perda perubahan, dan rancangan Perda pencabutan wajib dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5).
(3)Sistematika Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit menguraikan:
1. a.judul rancangan Perda;
2. b.pemrakarsa rancangan Perda;
3. c.latar belakang pengaturan;
4. d.dasar hukum pengaturan; dan
5. e.tujuan dan arah pengaturan.
(5)Sistematika penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6)Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
1. a.berita acara hasil kajian Produk Hukum Daerah;
2. b.laporan hasil pemeriksaan; atau
3. c.dokumen resmi lain yang memuat rekomendasi pembentukan Perda.

Pasal 9

(1)Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diinventarisasi oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
(2)Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan sebagai bahan penyeleksian usulan Propemperda.

Pasal 10

(1)Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan melalui AKP.
(2)AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
1. a.penilaian terhadap Naskah Akademik, penjelasan dan/ atau keterangan yang dilampirkan;
2. b.sinkronisasi dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. c.sinkronisasi dengan pendelegasian pelaksaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
4. d.sinkronisasi dengan kebutuhan masyarakat.
(3)AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Tim AKP yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
(4)Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.unsur unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
2. b.pejabat fungsional analis hukum;
3. c.pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan; dan
4. d.unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
(5)Hasil AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Tim AKP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(6)Format dan tata cara pengisian AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)Hasil AKP sebelum diserahkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 5), dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah pemrakarsa melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
(2)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Perangkat Daerah pemrakarsa mengenai hasil AKP dan memastikan kesiapan Perangkat Daerah Pemrakarsa dalam penyusunan Rancangan Perda.
(3)Unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum menyusun Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah yang memuat daftar rancangan Perda berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diserahkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berserta hasil AKP;
(4)Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bapemperda.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018