DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 BAB III PRINSIP PEMBIAYAAN Pasal 3 BAB IV PENETAPAN BIAYA Pasal 4 BABV JENIS KEGIATAN Pasal 5

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Prioritas Nasional Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan penyeragaman pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, perlu mengatur sumber Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); MENIMBANG MENGINGAT BUPATIGOWA PROVINS! SULAWESI SELATAN PERATURANBUPATIGOWA NOMOR 9 T . .ittL., -"�1� TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GOWA,

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Prioritas Nasional Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan penyeragaman pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, perlu mengatur sumber Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
1. 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. 3.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. 5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. 9.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18)
10. 10.Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Mernperhatikan: Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V /2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. MEMUTUSKAN : MENETAPKAN PERATURAN PERSIAPAN LENG KAP BUPATI TENTANG PENDAFTARAN TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBIAYAAN SISTEMATIS Dengan Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Gowa
4.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu!, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Negara Kesatuan
5.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan, dalam rangka pelayanan publik atau pelayanan masyarakat yang baik ataupun yang berkualitas yaitu melalui pelayanan prima.
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18)
10.Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Memperhatikan: Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V /2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. MEMUTUSKAN : MENETAPKAN PERATURAN PERSIAPAN LENG KAP BUPATI TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Pasal 1

PEMBIAYAAN SISTEMA TIS Dengan Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Gowa
4.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu!, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Negara Kesatuan
5.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan, dalam rangka pelayanan publik atau pelayanan masyarakat yang baik ataupun yang berkualitas yaitu melalui pelayanan prima.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap selanjutnya disebut PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati mi dimaksud untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa maupun Kelurahan dalam hal penyeragaman biaya PTSL dan pengaturan sumber pendanaan PTSL yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk percepatan pelaksanaan program prioritas PTSL sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat dan akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;

BAB III

PRINSIP PEMBIAYAAN

Pasal 3

(1)Pembiayaan yang dibebankan pada masyarakat dilakukan karena biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam APBD;
(2)Seluruh kegiatan pembiayaan tersebut dilaksanakan dan dievaluasi oleh Inspektorat Daerah dengan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum terkait penanganan pengaduan masyarakat;
(3)Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum;

BAB IV

PENETAPAN BIAYA

Pasal 4

(1)Besaran Biaya yang diperlukan untuk persiapan PTSL ditetapkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pemohon;
(3)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pembuatan akta, BPHTB dan PPh sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap selanjutnya disebut PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati rrn dimaksud untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa maupun Kelurahan dalam hal penyeragaman biaya PTSL dan pengaturan sumber pendanaan PTSL yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk percepatan pelaksanaan program prioritas PTSL sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat dan akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;

BAB III

PRINSIP PEMBIAYAAN

Pasal 3

(1)Pembiayaan yang dibebankan pada masyarakat dilakukan karena biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam APBD;
(2)Seluruh kegiatan pembiayaan tersebut dilaksanakan dan dievaluasi oleh Inspektorat Daerah dengan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum terkait penanganan pengaduan masyarakat;
(3)Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum;

BAB IV

PENETAPAN BIAYA

Pasal 4

(1)Besaran Biaya yang diperlukan untuk persiapan PTSL ditetapkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pemohon;
(3)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak termasuk pembuatan akta, BPHTB dan PPh sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. B AB V JENIS KEGIATAN

Pasal 5

Kegiatan yang biayai meliputi:

a.biaya pengadaan dan penggandaan dokumen pendukung;
b.biaya Materai sesuai kebutuhan;
c.biaya Pernbuatan, pengangkutan dan pemasangan patok;
d.biaya operasional, akomodasi, transportasi Petugas Kelurahan/Desa;

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 7

Guna kepentingan pengawasan, bendahara Kelurahan/Desa dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus membuat pembukuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…