Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 10 Tahun 2015
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Perubahan pada Pasal 104.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Perubahan pada Pasal 104.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
3
4
4859);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK Dan BUPATI GRESIK
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. 5 Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2) diubah sebagai berikut :
6
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 27 Januari 2015 BUPATI GRESIK, Ttd Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA TI015 Diundangkan di Gresik pada tanggal 27 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK, Ttd Ir. MOCH. NADJIB, MM Pembina Utama Madya NIP. 19551017 198303 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 032- 10/2015 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Dasar pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah harus mendasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini berarti setiap produk hukum daerah, baik berupa peraturan daerah atau peraturan kepala daerah harus sesuai dengan norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah menganut closed list system, artinya pemerintah daerah dilarang memungut jenis pajak baru selain jenis pajak yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah ini hanya mengatur mengenai norma tambahan terkait dengan wewenang Bupati Kabupaten Gresik dalam melakukan pengurangan ketetapan pajak terutang yang didasarkan pada pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. Oleh karena itu, pengaturan tambahan ini tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengurangan ketetapan pajak terutang yang didasarkan pada pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak merupakan wewenang Bupati sehingga tata cara pemberian ketetapan pajak ini dimuat dalam Peraturan Bupati. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 107 ayat (2) huruf e dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Akan tetapi, hal ini bukan berarti semua ketentuan yang memuat mengenai wewenang pengurangan ketetapan pajak terutang dapat diatur dengan 8 peraturan Bupati. Karena dalam wewenang tersebut mengandung banyak kriteria pajak terutang yang dapat dikurangi dengan ketetapan pajak terutang oleh bupati dan tidak semuanya dapat diatur dalam peraturan bupati. Pengaturan tambahan mengenai wewenang ketetapan pajak terutang ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum atas adanya permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang oleh wajib pajak atau yang berasal dari Bupati berdasarkan jabatannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatur mengenai wewenang pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayara wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 032-10/2015
Membuka PDF…
Dokumen